KabarJawa.com– Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Sudan (ALKIS) mendesak pemerintah Indonesia mengambil langkah cepat dan tegas dalam merespons krisis kemanusiaan di Sudan yang semakin memburuk.
Desakan ini muncul karena konflik antara Sudan Armed Forces (SAF) dan Rapid Support Forces (RSF) sejak April 2023 terus memicu gelombang penderitaan yang nyaris tidak mendapat perhatian global.
Krisis yang berkepanjangan itu sudah memaksa lebih dari 10 juta warga Sudan mengungsi, sementara 25 juta lainnya membutuhkan bantuan darurat, berdasarkan data resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Sistem kesehatan runtuh, distribusi pangan berhenti, dan jutaan keluarga hidup tanpa kepastian keselamatan.
Kondisi itu menjadikan Sudan sebagai salah satu krisis pengungsian terbesar di dunia, tetapi dunia justru menaruh perhatian yang sangat minim.
Pernyataan ALKIS
Koordinator ALKIS, KH. Moch. Hilmi Asshiddiq al-Aroky, menyerukan agar Indonesia mengambil peran lebih nyata. Ia menegaskan bahwa Indonesia memiliki tradisi panjang dalam kepedulian terhadap isu kemanusiaan.
“Indonesia dikenal sebagai bangsa yang ramah dan penuh toleransi. Tidak pantas jika kita tidak peduli pada tragedi kemanusiaan seperti ini. Sudan memang tidak seramai isu Palestina, tetapi penderitaan manusia tidak mengenal batas. Ukurannya sederhana: kita punya hati atau tidak untuk memperhatikannya,” ujar Kiai Hilmi dalam keterangan tertulis pada Senin (17/11/2025).
Kiai Hilmi, yang juga pengurus Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) PBNU, menyatakan bahwa banyak tokoh nasional menaruh perhatian besar terhadap krisis Sudan. Namun, ia melihat belum ada wadah nasional yang mampu menyatukan suara mereka secara efektif.
Menurut Kiai Hilmi, pembentukan ALKIS muncul karena suara para tokoh bangsa masih tersebar dan tidak terkoordinasi.
Ia menilai bahwa advokasi yang kuat harus dilakukan melalui organisasi yang memiliki arah dan tujuan yang jelas.
“ALKIS kami bentuk karena tidak ada wadah nasional yang secara khusus mengawal perhatian publik Indonesia terhadap tragedi di Sudan. Banyak tokoh dan organisasi peduli, tetapi suara mereka terpisah. ALKIS hadir untuk menyatukan kepedulian itu agar advokasi lebih terarah. Koordinasi yang kuat dapat mendorong respons pemerintah dan memperkuat tekanan moral masyarakat sipil,” tegas Mudir Zawiyah al-Hikam, Depok, Jawa Barat tersebut.
Desakan Diplomasi Indonesia di Forum Internasional
ALKIS meminta pemerintah Indonesia membuka langkah diplomatik melalui PBB, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan Gerakan Non-Blok. Langkah ini bertujuan membuka jalur aman bagi warga sipil, memperkuat tekanan internasional, dan mendorong penghentian pertempuran.
Kiai Hilmi juga meminta pemerintah menyampaikan posisi resmi yang berpihak pada keselamatan rakyat Sudan, termasuk mendesak penghentian suplai senjata kepada pihak-pihak yang bertikai.
Selain diplomasi, ALKIS menuntut Presiden Prabowo Subianto menugaskan Kementerian Luar Negeri, BNPB, PMI, dan Baznas untuk mengirim bantuan kemanusiaan ke Sudan.
Bantuan itu mencakup kebutuhan medis, logistik, serta dukungan teknis yang memungkinkan penanganan lebih cepat dan terstruktur.
“ALKIS menilai dukungan lintas lembaga serta partisipasi masyarakat sipil dapat memperkuat solidaritas publik Indonesia terhadap kondisi Sudan,” kata Kiai Hilmi.
Seruan ALKIS mendapat dukungan luas dari berbagai ulama dan tokoh nasional.
- Dr. TGH. Muhammad Zainul Majdi, Lc.
- MA. Hj. Safira Rosa Machrusah
- KH. Ubaidillah Ruhiyat
- Dr. (H.C.) K.H. Zulfa Mustofa
- K.H. Muhammad Cholil Nafis, Lc., MA., Ph.D
- Dr. KH. Muhammad Afifuddin Dimyathi Romly, Lc., MA
- Dr. KH. Hilmy Muhammad, M.A
- Dr. KH. Ahmad Fauzi Tijani
- MA, Hj. Fatimah Asri Mutmainnah
- Dr. KH. Muhammad Faiz Syukron Makmun
- M.A, Dr. KH. Fadlolan Musyaffa’, Lc., MA
- Dr. H. Faisal Hendra, Lc., MA
- KH. Muhammad Yusron Shidqi Hasyim Muzadi, M.A
- KH. Dr. Bukhori Sail Attahiri, Lc., M.A., Mssoc
- Prof. Dr. H Sueb Thahir, Lc., M.A
- Dr. H. Abdul Kholik, S.H., M.Si
- Dr. H. Muhammad Shohib Rifa’i, MA
- H. Muhammad Rizqi Romdhon, B.Ed., Gr., M.H., M.Pd., CWC
- H. Miftahuddin Ahimy, MA., M.IP
Para tokoh itu menyuarakan satu pesan yang sama: Indonesia tidak boleh berpangku tangan.
“Indonesia memiliki sejarah kepedulian yang panjang. Kita tidak boleh hanya menjadi penonton ketika jutaan warga Sudan kehilangan hak hidupnya,” pungkas Kiai Hilmi.(ef linangkung)
