KabarJawa.com— Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Daerah Istimewa Yogyakarta, Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A., mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk tidak tinggal diam menghadapi tragedi kemanusiaan yang tengah melanda Sudan.
Seruan ini menjadi suara lantang dari tanah Yogyakarta untuk dunia, menyerukan agar Indonesia mengambil peran nyata dan berani dalam menghentikan penderitaan jutaan warga sipil di negeri Afrika tersebut.
Krisis Sudan
Sebagaimana dilaporkan oleh CNN Indonesia, perang berkepanjangan di Sudan telah menelan 40.000 korban jiwa dan memaksa 12 juta orang mengungsi dari tempat tinggalnya.
Bagi Gus Hilmy, sapaan akrabnya, angka itu bukan sekadar statistik perang, melainkan jeritan kemanusiaan yang menuntut kepedulian global.
“Ini bukan lagi konflik politik. Puluhan ribu orang sudah tewas, jutaan lainnya mengungsi, dan banyak fasilitas yang lumpuh total. Ini sudah masuk kategori pembantaian kemanusiaan. Indonesia tidak boleh diam. Presiden harus mengambil peran nyata di krisis kemanusiaan Sudan,” tegas Gus Hilmy dalam keterangan tertulisnya, Senin (3/11/2025).
Katib Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini menegaskan bahwa Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk terlibat aktif.
Sebagai bangsa yang berlandaskan kemanusiaan yang adil dan beradab, sebagaimana amanat Pembukaan UUD 1945, Indonesia harus memimpin langkah perdamaian dunia, bukan sekadar menjadi penonton.
“Sebagai bangsa yang lahir dari perjuangan melawan penjajahan, Indonesia tahu persis bagaimana rasanya ditindas dan diabaikan. Karena itu, sikap diam di hadapan kejahatan kemanusiaan adalah bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai dasar Republik ini, mengingkari jati diri kita sendiri,” tegas Anggota Komisi Fatwa MUI Pusat tersebut.
Seruan untuk Sikap Tegas Pemerintah
Dalam pandangan Gus Hilmy, Indonesia harus segera memimpin diplomasi kemanusiaan di tingkat internasional.
Ia mendorong pemerintah untuk mengambil inisiatif melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Kerjasama Islam (OKI), dan Gerakan Non-Blok (GNB).
Jadi, semua pihak yang bertikai menghentikan kekerasan dan membuka jalur aman bagi warga sipil.
“Yang terpenting bagi kita saat ini adalah keamanan warga sipil. Jangan sampai ada korban lagi. Setelah itu, kita mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan pasokan senjata kepada pihak-pihak yang terlibat agar gencatan senjata segera tercapai,” ujarnya.
Senator asal D.I. Yogyakarta itu juga meminta pemerintah untuk menyatakan sikap secara terbuka dan berpihak kepada rakyat Sudan, bukan pada kelompok bersenjata mana pun.
“Kita meminta agar Presiden Prabowo menyatakan secara terbuka bahwa Indonesia berpihak pada rakyat Sudan. Jangan sampai kita terjebak dalam legitimasi politik salah satu kubu. Indonesia hanya berpihak pada rakyat dan pada kemanusiaan,” tegasnya.
Gus Hilmy juga mendorong pemerintah mengirimkan bantuan kemanusiaan secara konkret, mulai dari tenaga medis, logistik, hingga dukungan perlindungan bagi para pengungsi.
Ia menilai lembaga-lembaga seperti Kementerian Luar Negeri, BNPB, dan Palang Merah Indonesia (PMI) dapat menjadi ujung tombak aksi kemanusiaan tersebut.
Lebih jauh, ia mengajak organisasi masyarakat (ormas) Islam dan masyarakat sipil untuk ikut terlibat dalam gerakan solidaritas nasional membantu rakyat Sudan. Semua pihak harus membuka mata. Sudan adalah cermin nurani dunia.
“Ketika dunia bungkam, kita harus bersuara. Ketika kekuasaan sibuk saling menuduh, kita harus hadir membawa nilai kemanusiaan,” seru Gus Hilmy.
Gus Hilmy mengingatkan bahwa sejarah panjang Indonesia dalam diplomasi damai internasional seharusnya membuat bangsa ini berani berdiri di garis depan untuk membela rakyat tertindas.
“Kita tidak sedang bicara politik luar negeri. Kita sedang bicara tanggung jawab moral sebagai bangsa yang beradab,” tegasnya.
Menurutnya, krisis kemanusiaan di Sudan bukan hanya milik satu bangsa, melainkan ujian bagi seluruh umat manusia.
“Kita tidak sedang melihat perang di negeri jauh. Kita sedang diuji, apakah nilai kemanusiaan masih hidup dalam diri kita. Indonesia harus menjawab ujian ini dengan tindakan nyata,” pungkasnya. (ef linangkung)
