KabarJawa.com– Pemerintah Kota Yogyakarta kembali mengukir prestasi membanggakan di tingkat nasional. Pemkot Yogyakarta menunjukkan langkah nyata dengan membangun budaya integritas dari dalam tubuh aparatur sipil negara (ASN).
Komitmen tersebut berbuah manis. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada Pemkot Yogyakarta. Pemkot merupakan salah satu instansi percontohan dalam Program Pembelajaran Integritas Berbasis e-Learning bagi ASN.
Ketua Setyo Budiyanto menyerahkan penghargaan itu kepada Wali Kota Hasto Wardoyo di Kantor Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Di balik capaian itu, tersimpan kerja panjang dalam membangun karakter ASN yang berintegritas serta konsisten menanamkan nilai-nilai antikorupsi dalam setiap lini pelayanan publik.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa Program e-Learning ASN Berintegritas merupakan salah satu instrumen strategis untuk membangun ekosistem birokrasi yang bersih melalui pendekatan pendidikan dan pelatihan berbasis digital.
Menurutnya, transformasi birokrasi tidak cukup hanya dilakukan melalui perubahan sistem dan regulasi. Penguatan karakter ASN menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan reformasi birokrasi.
“Program tersebut menggabungkan berbagai media pembelajaran digital seperti video, infografis, audio naratif, simulasi studi kasus, serta evaluasi pembelajaran yang memungkinkan ASN memahami sekaligus menginternalisasi nilai-nilai antikorupsi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari,” ujar Setyo.
Penghargaan KPK
Setyo menjelaskan, program tersebut menghadirkan enam modul utama yang menjadi fondasi pembelajaran.
Modul tersebut mencakup pemahaman mengenai nilai dasar ASN BerAKHLAK, integritas dalam pelayanan publik, pencegahan korupsi, pengelolaan konflik kepentingan, penolakan gratifikasi, hingga penguatan peran ASN sebagai agen perubahan.
Melalui materi itu, KPK berharap setiap ASN mampu menginternalisasi nilai integritas juga ketika menjalankan tugas sehari-hari di tengah masyarakat.
Dalam tahap implementasi awal, KPK menguji coba program tersebut kepada lebih dari 50 ribu ASN. Mereka berasal dari 12 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia.
Tahap piloting itu bertujuan mengukur efektivitas materi pembelajaran, tingkat partisipasi peserta, pengalaman pengguna, serta dampak program terhadap penguatan budaya integritas di lingkungan birokrasi.
Dari 12 instansi yang terlibat, Pemkot Yogyakarta menjadi salah satu peserta yang mencatatkan hasil paling menonjol.
Berdasarkan data KPK per 22 Mei 2026, Pemerintah Kota Yogyakarta awalnya menargetkan sebanyak 250 ASN mengikuti program tersebut. Namun realisasi peserta justru mencapai 324 ASN atau setara 129,6 persen dari target yang ditetapkan.
Capaian itu menjadi bukti tingginya antusiasme ASN Kota Yogyakarta dalam mengikuti pembelajaran integritas berbasis digital.
Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa upaya membangun budaya kerja yang bersih dan berintegritas di lingkungan Pemkot Yogyakarta telah berjalan dan mendapat respons positif dari para aparatur.
“Capaian tersebut menempatkan Pemkot Yogyakarta sebagai salah satu instansi yang berhasil melampaui target partisipasi dalam tahap piloting,” kata Setyo.
Ia menegaskan, keberhasilan tersebut menjadi indikator penting bahwa pendidikan integritas melalui platform digital mampu menjangkau ASN secara lebih luas sekaligus meningkatkan efektivitas pembelajaran.
KPK bahkan menargetkan program tersebut dapat menjangkau lebih dari 5,8 juta ASN di seluruh Indonesia hingga tahun 2029.
Hasto Wardoyo: Integritas adalah Pondasi Pelayanan Publik Berkualitas
Sementara itu, Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menyambut penghargaan tersebut. Ini menjadi apresiasi atas kontribusi Pemkot Yogyakarta dalam mendukung pengembangan dan implementasi awal Program Pembelajaran Integritas Berbasis e-Learning.
Menurut Hasto, penguatan integritas merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih sekaligus menghadirkan pelayanan publik berkualitas.
Ia menilai program tersebut menjadi terobosan baru dalam pengembangan sumber daya manusia aparatur karena memadukan teknologi pembelajaran digital dengan pembentukan karakter.
“Program ini merupakan suatu terobosan baru karena dengan metode belajar e-learning, tetapi yang dipelajari adalah sebuah integritas yang harapannya bisa membangun karakter para ASN,” ujarnya.
Hasto menegaskan bahwa ASN tidak boleh memandang program tersebut hanya sebagai kewajiban administratif semata. Setiap materi harus menjadi pedoman dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sehari-hari.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan aparatur yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki kejujuran, profesionalisme, serta orientasi kuat terhadap kepentingan publik.
Oleh karena itu, ASN harus mampu menjadi teladan dalam memberikan pelayanan bersih, transparan, dan bebas dari praktik-praktik yang berpotensi merugikan masyarakat.
“Keberhasilan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang memiliki integritas dan komitmen terhadap pelayanan publik,” tegasnya.
Penghargaan dari KPK tersebut menjadi penanda bahwa langkah membangun birokrasi yang berintegritas tidak lagi sekadar slogan.
Melalui Program e-Learning ASN Berintegritas, Kota Yogyakarta mengirimkan pesan bahwa pelayanan publik yang bersih harus berawal dari aparatur berkarakter. (ef linangkung)
