KabarJawa.com – Misi kemanusiaan yang berakhir duka di pedalaman Jaya Wijaya, Di tengah perjuangan memperkuat ketahanan pangan masyarakat pedalaman Papua Pegunungan, kabar duka kembali menyelimuti Bumi Cenderawasih. Sebuah perjalanan dinas yang sejatinya diniatkan untuk membawa manfaat nyata bagi warga lokal justru berujung pada tragedi penembakan maut. Rombongan yang terdiri dari 11 pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya baru saja menyelesaikan tugas lapangan meninjau program cetak sawah di Distrik Muliam. Namun, saat kendaraan mereka dalam perjalanan kembali menuju kota Wamena pada Rabu (9/9/2026) sore sekitar pukul 15.45 WIT, bahaya mendadak mengadang di tengah jalan.
Tanpa peringatan, kelompok kriminal bersenjata (KKB) melepaskan rentetan tembakan secara membabi buta ke arah mobil rombongan abdi negara tersebut. Serangan mendadak ini merenggut nyawa tiga orang pegawai sipil yang sama sekali tidak bersenjata. Ketiga korban yang gugur di medan tugas tersebut adalah AR (49) yang mengemban amanah sebagai Kepala Bidang Peternakan, serta dua rekannya, WB (24) dan AAM (35). Niat tulus mereka untuk memajukan sektor pertanian daerah terhenti seketika oleh timah panas kelompok bersenjata.
Kekejaman Tanpa Empati dan Perburuan Para Pelaku
Aksi penembakan ini terasa kian menyayat hati lantaran sikap para pelaku usai melancarkan serangan kejinya. Setelah memberondong rombongan, anggota KKB tanpa rasa iba merampas telepon seluler milik salah satu korban. Bukannya melarikan diri dengan tenang, mereka justru sengaja melakukan panggilan video (video call) langsung kepada keluarga korban sembari tertawa puas di atas penderitaan orang lain. Tindakan ini memicu gelombang kemarahan publik karena dinilai sangat biadab dan di luar batas kemanusiaan.
Kepolisian Republik Indonesia bersama Satgas Damai Cartenz bergerak cepat menerjunkan tim untuk mengolah tempat kejadian perkara (TKP) pada Kamis (10/9/2026). Dari hasil investigasi awal di lapangan, aparat mengidentifikasi ada sekitar delapan orang anggota KKB yang terlibat, di mana mereka disinyalir berasal dari kelompok bersenjata wilayah Nduga. Saat ini, pihak kepolisian telah mengantongi identitas serta ciri-ciri para penyerang dan menetapkan dua terduga eksekutor utama ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) untuk diburu sampai tuntas.
Suara Parlemen: Desakan Hukum dan Pembongkaran Jaringan Sponsor
Gugurnya para abdi negara ini memantik keprihatinan mendalam dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Lewat Kapuspen Benni Irwan, pemerintah menyampaikan rasa belasungkawa yang sangat mendalam kepada keluarga korban serta menegaskan bahwa kasus penyerangan ini diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk diusut hingga ke akar-akarnya.
Reaksi keras juga berdatangan dari gedung wakil rakyat di Jakarta. Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion Syamsuddin Rogo, mengutuk keras aksi penembakan terhadap warga sipil yang sedang bertugas tersebut. Ia menegaskan bahwa penyerangan terhadap pegawai sipil tidak bernjata merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang tidak boleh ditoleransi atas alasan apa pun. Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, mengingatkan agar proses hukum tidak cuma berhenti pada sosok penarik pelatuk senjata di lokasi penembakan semata. Sukamta mendesak aparat keamanan untuk membongkar secara menyeluruh seluruh mata rantai teror ini, mulai dari otak perencana, pemasok amunisi, hingga pihak penyuplai dana atau sponsor di belakang layar.
Pelayanan Publik dalam Bayang-Bayang Teror Kemanusiaan
Sasarannya para abdi negara, tenaga medis, hingga guru oleh kelompok bersenjata kian memperlihatkan pola teror yang merusak sendi-sendi kehidupan warga Papua. Inisiator Papua Connection, Charles Kossay, menyebut kekerasan yang kerap menimpa pelayan publik sebagai bentuk “teror kemanusiaan” yang nyata-nyata merampas harapan masa depan anak-anak Papua. Menurut Charles, ASN, dokter, perawat, dan pendidik adalah ujung tombak yang berjuang membuka keterisolasian dan memberikan pelayanan dasar bagi masyarakat pedalaman.
Ketika keselamatan mereka terancam, proses pembangunan yang berkeadilan dan berperspektif kemanusiaan akan terhambat secara drastis. Karena itu, perlindungan terhadap para pelayan masyarakat ini menjadi hal mutlak yang wajib dijamin oleh negara. Pembangunan Papua harus selalu menempatkan keselamatan rakyat dan prinsip-prinsip konstitusi sebagai landasan utamanya.
Membongkar Rantai Pasokan Senjata Api Ilegal KKB
Pertanyaan besar yang sering muncul di tengah masyarakat adalah bagaimana kelompok bersenjata di pegunungan Papua bisa terus mendapatkan pasokan senjata api dan amunisi. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membeberkan bahwa ada beberapa pintu masuk utama senjata ilegal yang mengalir ke tangan KKB.
Pertama, jalur penyelundupan darat melintasi jalan-jalan tikus di perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini (PNG) yang membentang dari Jayapura sampai Merauke. Kedua, hasil perampasan langsung dari personel keamanan yang lengah saat terjadi kontak tembak di lapangan. Ketiga, sisa-sisa persenjataan bekas konflik Ambon yang dulu sempat disimpan lalu dijual kembali oleh pihak-pihak tertentu. Terakhir, pasokan senjata buatan industri rumah tangga (home industry) dari Filipina yang diselundupkan masuk melalui celah-celah jalur laut maupun udara.
Menilik Peta Konflik dan Strategi Operasi Damai Cartenz
Eksistensi kelompok bersenjata yang mengatasnamakan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) sebagai sayap militer Organisasi Papua Merdeka (OPM) memang memiliki rekam jejak konflik yang cukup panjang. Kelompok yang ditetapkan sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau Kelompok Separatis Teroris (KST) ini kerap beroperasi secara terpisah dalam faksi-faksi kecil di beberapa wilayah pegunungan tengah. Faksi Nduga di bawah pimpinan Egianus Kogoya, misalnya, dikenal paling agresif dalam melancarkan aksi teror bersenjata maupun propaganda media. Sementara itu, beberapa tokoh lama OPM seperti Goliath Tabuni dilaporkan sudah tidak aktif bertempur dan memilih hidup tenang dengan berkebun di daerah Gome.
Untuk meredam gejolak kekerasan tersebut, pemerintah Indonesia terus menggelar Operasi Damai Cartenz. Menggantikan tugas Satgas Nemangkawi, operasi gabungan TNI-Polri ini mengedepankan pendekatan yang lebih humanis, preventif, dan preemtif. Melalui program Binmas Noken, aparat keamanan aktif merangkul para tokoh adat, agama, serta masyarakat dalam kegiatan penyuluhan, pendidikan, hingga pengembangan sektor pertanian dan peternakan warga. Meski memprioritaskan langkah defensif demi meminimalkan bentrokan, aparat menegaskan tetap bertindak tegas dan terukur dalam menegakkan hukum terhadap para pelaku kejahatan bersenjata yang merusak kedamaian Tanah Papua.
