KabarJawa.com– Dari data yang valid, lahir kebijakan yang tepat. Dari data yang lengkap, tersusun arah pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Pada Selasa (23/6/2026), Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan pesan itu.
Orang nomor satu di DIY tersebut menerima kedatangan petugas Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengikuti Sensus Ekonomi 2026 (SE2026).
Langkah Sri Sultan menjadi responden sensus menjadi simbol kuat dukungan terhadap upaya menghadirkan data ekonomi yang berkualitas demi masa depan Yogyakarta dan Indonesia.
Di tengah derasnya perubahan ekonomi global, transformasi digital, hingga tantangan pembangunan yang semakin kompleks, Sri Sultan menunjukkan bahwa pembangunan yang berkualitas harus bertumpu pada fakta, bukan asumsi.
Pesan Penting untuk Seluruh Warga DIY
Dalam proses pendataan tersebut, Sri Sultan didampingi putri keduanya, GKR Condrokirono. Petugas Sensus Ekonomi 2026 melakukan wawancara sesuai konsep dan metodologi yang telah ditetapkan BPS.
Pelaksanaan pendataan turut disaksikan Pelaksana Tugas Kepala BPS DIY Endang Tri Wahyuningsih serta Kepala BPS Kota Yogyakarta Joko Prayitno. Tidak ada kesan formal yang kaku dalam proses tersebut.
Sri Sultan menerima petugas dengan terbuka dan menjawab setiap pertanyaan. Sikap itu kemudian menjadi teladan penting bagi masyarakat luas bahwa sensus bukan sesuatu yang perlu dihindari.
Plt Kepala BPS DIY Endang Tri Wahyuningsih mengungkapkan rasa syukur atas dukungan Sri Sultan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
“Alhamdulillah, beliau sangat terbuka dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan petugas. Beliau juga berpesan kepada seluruh masyarakat DIY agar menerima petugas sensus dengan baik, memberikan data apa adanya, karena data tersebut dijamin kerahasiaannya,” ujar Endang.
Pesan tersebut menjadi penting karena keberhasilan sensus tidak hanya ditentukan oleh petugas yang turun ke lapangan, tetapi juga oleh keterbukaan masyarakat dalam memberikan informasi yang benar dan lengkap.
Bagi Sri Sultan, data bukan sekadar angka yang tersimpan dalam laporan statistik. Data merupakan kompas pembangunan yang menentukan arah kebijakan pemerintah. DIY selama ini merupakan daerah dengan kekuatan ekonomi yang unik.
Sektor pendidikan berkembang pesat, pariwisata terus menjadi magnet kunjungan, ekonomi kreatif tumbuh dinamis, sektor jasa berkembang, dan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat.
Namun, seluruh potensi tersebut memerlukan pemetaan yang akurat agar pemerintah dapat mengambil keputusan secara tepat.
Pentingnya Sensus Ekonomi 2026 DIY
Endang menjelaskan, Sri Sultan memberikan perhatian besar terhadap pentingnya data ekonomi sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
Menurutnya, hasil Sensus Ekonomi 2026 akan memberikan gambaran utuh mengenai potensi, karakteristik, hingga dinamika ekonomi DIY yang terus berkembang dari waktu ke waktu.
“Beliau sangat mendukung pelaksanaan sensus ini karena hasilnya akan menjadi dasar untuk memetakan potensi ekonomi wilayah DIY secara lebih akurat. Dengan data yang baik, pemerintah dapat menyusun kebijakan yang lebih presisi dan sesuai kebutuhan masyarakat,” jelas Endang.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa setiap jawaban masyarakat dalam sensus memiliki dampak besar terhadap kebijakan yang akan lahir di masa mendatang.
Di tengah perkembangan teknologi informasi, persoalan keamanan data menjadi perhatian banyak pihak. Tidak sedikit masyarakat yang masih ragu memberikan informasi karena khawatir penyalahgunaan data pribadi.
Endang memastikan seluruh data responden mendapatkan perlindungan penuh sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
Data hanya bertujuan untuk kepentingan statistik dan perencanaan pembangunan. BPS tidak menggunakan data tersebut untuk kepentingan perpajakan maupun penegakan hukum.
“Masyarakat tidak perlu khawatir. Data yang diberikan sangat aman dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik. Tidak ada kaitannya dengan pajak ataupun kepentingan administratif lainnya,” tegasnya.
Jaminan tersebut menjadi salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan sensus karena tingkat partisipasi masyarakat sangat bergantung pada kepercayaan publik terhadap sistem.
Ribuan Petugas Menyisir Seluruh DIY
Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di DIY saat ini terus bergerak. Hingga akhir Juni 2026, progres pendataan telah mencapai sekitar 9 persen.
Untuk menyukseskan kegiatan tersebut, BPS menerjunkan sebanyak 4.082 petugas sensus ke seluruh wilayah DIY. Mereka mulai melakukan pendataan sejak 15 Juni dan akan bekerja hingga 31 Agustus 2026.
Ribuan petugas itu menyebar ke berbagai penjuru wilayah, mulai dari kawasan perkotaan hingga pelosok desa. Mereka mendatangi rumah tangga, pelaku usaha, dan berbagai unit ekonomi lainnya guna menghimpun informasi.
Setiap data yang terkumpul harus akurat karena akan menjadi dasar penyusunan kebijakan ekonomi selama bertahun-tahun ke depan.
Oleh karena itu, BPS mengimbau masyarakat untuk mengenali identitas resmi petugas sensus. Setiap petugas memiliki rompi, tanda pengenal, dan surat tugas resmi guna menghindari potensi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Tantangan Sosialisasi dan Keamanan Siber
Meski pelaksanaan sensus berjalan baik, BPS DIY masih menghadapi sejumlah tantangan di lapangan. Salah satu tantangan utama adalah penyebaran informasi yang belum merata. Tidak semua masyarakat memahami tujuan dan manfaat pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Karena itu, BPS menggandeng berbagai pihak untuk memperkuat sosialisasi. Pemerintah daerah, pemerintah kalurahan, para dukuh, hingga ketua RT berperan aktif membantu menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Dukungan tersebut menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesadaran publik untuk ikut berpartisipasi. Selain sosialisasi, keamanan data digital juga menjadi fokus utama. BPS menerapkan sistem pendataan berbasis perangkat digital yang langsung terhubung dengan server pusat.
Sistem tersebut memungkinkan pengawasan dan pengendalian kualitas data berlangsung secara berlapis. Endang menjelaskan pihaknya juga telah berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait guna memastikan keamanan siber selama pelaksanaan sensus.
“Kami telah berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait keamanan siber. Sistem yang digunakan memungkinkan setiap anomali terdeteksi lebih cepat sehingga keamanan data responden tetap terjaga,” katanya.
Partisipasi Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai responden menjadi simbol kepercayaan terhadap pentingnya data statistik.
Keteladanan tersebut akan mendorong masyarakat, pelaku UMKM, pengusaha, hingga berbagai pelaku ekonomi lainnya untuk ikut berpartisipasi secara aktif. Semakin lengkap dan jujur data, semakin kuat pula fondasi kebijakan pembangunan pemerintah.
Sensus Ekonomi 2026 merupakan pendataan ekonomi terbesar BPS setiap sepuluh tahun sekali. Melalui kegiatan ini, BPS akan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai struktur dunia usaha Indonesia, perkembangan sektor ekonomi, pertumbuhan UMKM, hingga transformasi ekonomi digital.
Hasil sensus nantinya akan menjadi rujukan strategis dalam penyusunan berbagai kebijakan nasional maupun daerah. Data tersebut akan memperkuat daya saing usaha, meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, memperkuat UMKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. (ef linangkung)
