KabarJawa.com– Suasana Ruang Handayani di Kompleks Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul, Rabu (17/6/2026), terasa berbeda. Deretan pejabat daerah, unsur Forkopimda, pimpinan organisasi perangkat daerah, hingga para pelaku usaha duduk berdampingan dalam satu forum besar.
Mereka berkumpul untuk mengawali sebuah agenda nasional yang akan menentukan arah pembangunan ekonomi daerah selama satu dekade ke depan: Sensus Ekonomi 2026.
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul bersama Badan Pusat Statistik (BPS) menggelar Rapat Koordinasi dan kegiatan Ngisi Bareng sebagai bentuk kesiapan sekaligus komitmen bersama menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Hadir langsung dalam kegiatan tersebut Wakil Kepala BPS RI Dr. Sonny Harry Budiutomo Harmadi, Pelaksana Tugas Kepala BPS DIY Endang Tri Wahyuningsih, jajaran Forkopimda, serta para pemangku kepentingan lain.
Sensus Ekonomi 2026 Gunungkidul Bermula
Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih menegaskan bahwa pemerintah membutuhkan data yang akurat untuk mengambil setiap keputusan strategis.
“Sensus Ekonomi 2026 menjadi kompas penting bagi pemerintah untuk melihat kondisi ekonomi secara utuh, mulai dari usaha berskala besar hingga UMKM yang berada di pelosok desa,” kata Endah.
Menurutnya, statistik bukan sekadar kumpulan angka yang tersimpan dalam dokumen laporan. Di balik setiap angka terdapat gambaran nyata tentang kehidupan masyarakat, aktivitas ekonomi, peluang investasi, hingga potensi penciptaan lapangan kerja.
“Statistik bukan sekadar deretan angka mati, melainkan dasar untuk menentukan efektivitas investasi daerah dan ketersediaan lapangan kerja bagi masa depan,” tegasnya.
Sebagai kabupaten terluas di Daerah Istimewa Yogyakarta, Gunungkidul memiliki luas wilayah mencapai sekitar 148.536 hektare atau hampir 46 persen dari total wilayah DIY. Kabupaten ini juga memiliki garis pantai sepanjang 72 kilometer.
Potensi tersebut menjadikan Gunungkidul sebagai salah satu daerah yang memiliki kekuatan ekonomi beragam.
Sektor pertanian selama ini menjadi salah satu penyangga ketahanan pangan DIY dengan komoditas unggulan seperti gaplek dan kacang tanah.
Sementara itu, sektor pariwisata terus berkembang melalui pesona pantai-pantai eksotis yang menjadi magnet wisatawan dari berbagai daerah.
Namun, Gunungkidul masih menghadapi pekerjaan rumah yang tidak sederhana. Angka kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Karena itulah, Bupati Endah menaruh harapan besar terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Melalui data yang terkumpul, pemerintah dapat memetakan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan masyarakat secara lebih tajam.
Hasil pemetaan tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran, sekaligus mendorong masyarakat menjadi agen perubahan yang mandiri dan produktif.
Lebih dari Seribu Petugas Siap Menyisir Gunungkidul
Di balik pelaksanaan sensus berskala besar ini, BPS telah menyiapkan kekuatan lapangan yang tidak sedikit.
Pelaksana Tugas Kepala BPS DIY Endang Tri Wahyuningsih mengungkapkan bahwa sebanyak 1.039 petugas telah diterjunkan untuk melaksanakan pendataan di seluruh wilayah Kabupaten Gunungkidul.
Para petugas mulai bekerja sejak 15 Juni 2026 dan akan terus melakukan pendataan hingga 31 Agustus 2026.
Endang mengakui bahwa proses pendataan tidak selalu berjalan mudah. Salah satu tantangan yang muncul adalah pengumpulan data alamat surat elektronik atau email perusahaan yang menjadi bagian penting dalam sistem pendataan modern.
Meski demikian, dukungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui surat edaran hingga tingkat RT sangat membantu memperlancar proses pendataan.
Untuk menjamin keamanan masyarakat sekaligus mencegah munculnya oknum yang mengaku sebagai petugas sensus, BPS membekali seluruh petugas lapangan dengan atribut resmi.
“Untuk menjamin keamanan dan menghindari petugas gadungan, seluruh petugas kami di lapangan dilengkapi dengan rompi resmi, tanda pengenal atau ID Card, dan surat tugas resmi,” jelas Endang.
Wakil Kepala BPS RI Dr. Sonny Harry Budiutomo Harmadi menyebut Sensus Ekonomi 2026 sebagai salah satu instrumen strategis yang akan menentukan arah pembangunan nasional maupun daerah pada masa mendatang.
Menurutnya, keberhasilan sensus tidak hanya ditentukan oleh jumlah data yang berhasil dikumpulkan, tetapi juga kualitas informasi yang diperoleh dari masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa terdapat tiga indikator utama keberhasilan pelaksanaan sensus. Pertama, seluruh pelaku usaha harus terdata tanpa terkecuali. Kedua, pendataan harus selesai tepat waktu. Ketiga, data responden harus benar dan jujur.
“Keberhasilan sensus ini diukur melalui tiga indikator utama, yaitu kelengkapan pendataan seluruh pelaku usaha tanpa terkecuali, ketepatan waktu penyelesaian, serta kebenaran dan kejujuran data yang diberikan oleh responden,” ujar Sonny.
Ia mengingatkan bahwa data yang tidak jujur akan menghasilkan informasi yang tidak akurat. Akibatnya, kebijakan pemerintah berpotensi meleset dari kebutuhan masyarakat yang sebenarnya.
Pelaksanaan sensus tahun ini juga memiliki karakteristik yang cukup unik. Selain mendata aktivitas ekonomi, petugas juga melakukan pendataan yang berkaitan dengan sektor pertanian. Jadi, pemerintah dapat memperoleh basis data yang lebih komprehensif.
Metode pendataan dilakukan secara langsung dari rumah ke rumah atau door to door. Metode ini menuntut kerja keras dan dedikasi tinggi dari para petugas lapangan.
Di Kabupaten Gunungkidul, tantangan geografis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tugas tersebut. Wilayah perbukitan, medan terjal, hingga kawasan terpencil menjadi rute petugas demi memastikan tidak ada satu pun pelaku usaha yang terlewat.
“Para petugas lapangan harus bekerja dengan semangat dan dengan hati. Mereka akan menghadapi tantangan geografis yang tidak mudah, mulai dari mendaki gunung hingga melewati sungai. Mereka juga harus mampu menggali informasi secara baik agar tidak ada data yang terlewat maupun tidak berkualitas,” katanya.
Data Jujur Menentukan Nasib Pembangunan Sepuluh Tahun Mendatang
Sonny juga mengajak seluruh masyarakat Gunungkidul untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026.
Ia meminta masyarakat meluangkan waktu ketika petugas datang berkunjung serta memberikan informasi secara terbuka, jujur, dan transparan.
Partisipasi masyarakat menjadi faktor yang sangat menentukan kualitas hasil sensus. Semakin lengkap dan akurat data, semakin kuat pula dasar pemerintah dalam menyusun program pembangunan.
Sensus Ekonomi 2026 sendiri memiliki nilai strategis karena hanya sekali dalam sepuluh tahun. Momentum ini menjadi sangat penting bagi kepemimpinan daerah saat ini karena tidak semua kepala daerah memiliki kesempatan memimpin ketika sensus ekonomi berlangsung.
Karena itu, Bupati Endah menginstruksikan seluruh kepala OPD, panewu, lurah, hingga dukuh untuk ikut mengawal pelaksanaan sensus di wilayah masing-masing.
Ia juga meminta dunia usaha, termasuk organisasi seperti Kamar Dagang dan Industri (Kadin), mendukung penuh kegiatan tersebut dengan memberikan data yang akurat.
Pemerintah memastikan seluruh data responden akan dijaga kerahasiaannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
“Partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan visi Gunungkidul yang adil, makmur, lestari, dan beradab melalui kebijakan yang berbasis data akurat,” tegas Bupati.
Kegiatan Ngisi Bareng yang melibatkan para pelaku usaha menjadi penutup yang sarat makna dalam rangkaian acara tersebut.
Di balik kesederhanaannya, kegiatan ini menyimpan pesan kuat bahwa pembangunan ekonomi tidak dapat berjalan sendiri. Pemerintah membutuhkan dukungan dunia usaha, dan dunia usaha membutuhkan kebijakan yang lahir dari data yang benar.
Kolaborasi antara pemerintah, BPS, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi fondasi penting untuk membangun Gunungkidul yang lebih maju. (ef linangkung)
