KABARJAWA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pertumbuhan positif pada industri keuangan syariah Indonesia sepanjang awal 2025. Kepala OJK menegaskan lembaganya terus mendorong penguatan intermediasi, aset, tata kelola, dan literasi keuangan syariah di Tanah Air.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar mengatakan pada awal 2025, OJK mencatat pembiayaan perbankan syariah tumbuh stabil di angka sekitar 9–9,9% yoy.
Rinciannya, pembiayaan syariah tumbuh +9,77% pada Februari 2025, +9,87% pada Desember 2024, dan +9,2% pada April 2025. Piutang pembiayaan syariah pun mengalami kenaikan antara 9,52–9,98% yoy.
“Ini menandakan peran strategis bank syariah sebagai lembaga intermediasi tetap kuat meski di tengah tantangan perekonomian global,” ujarnya.
Tidak hanya sektor pembiayaan, asuransi syariah juga menunjukkan tren positif. OJK mencatat kontribusi asuransi syariah meningkat +1,2% pada Februari 2025 dan melonjak +8,13% sepanjang April hingga Mei 2025.
Dana kelolaan reksa dana syariah (AUM) pun tumbuh drastis sekitar 23,4% yoy hingga menyentuh Rp54,9 triliun. Angka ini menjadi bukti bahwa instrumen pasar modal syariah makin diminati masyarakat.
Berdasarkan POJK No. 11/2023, OJK menyiapkan langkah konsolidasi industri. Hingga tahun 2025, 41 unit usaha syariah (UUS) asuransi dan reasuransi telah menyampaikan rencana spin-off.
Dari jumlah tersebut, 18 UUS akan melakukan spin-off menjadi entitas baru, sedangkan 8 UUS memilih meleburkan portofolionya ke perusahaan lain. OJK menilai langkah spin-off dapat memperkuat struktur permodalan dan tata kelola perusahaan syariah di Indonesia.
Untuk meningkatkan literasi dan inklusi, OJK terus menggelar program edukasi masif. Program GERAK Syariah 2025 yang berlangsung 23 Februari–31 Maret berhasil menjangkau 250 peserta luring dan 300 peserta daring, sekaligus mendistribusikan dana sosial sebesar Rp30,75 miliar kepada 158.203 penerima manfaat di 154 kabupaten/kota.
OJK juga menyelenggarakan SYAFIF Goes to Tangerang pada 22–23 Februari, dilanjutkan di Palembang pada 16–18 Mei. Kegiatan tersebut melibatkan puluhan pelaku jasa keuangan syariah, membuka ratusan rekening baru, dan mengalirkan dana miliaran rupiah ke sektor ekonomi produktif syariah.
Selain itu, OJK mengadakan literasi keuangan syariah di kampus, pesantren, serta pelatihan khusus untuk dosen PPDP Syariah di Palembang. Bank Indonesia (BI) turut mendorong program literasi melalui peluncuran KEKSI 2024, yang mencatat indeks literasi keuangan syariah meningkat dari 28% menjadi 42,8%.
BI juga menurunkan persyaratan GWM dan PLM bagi bank syariah. Kebijakan tersebut memberi ruang likuiditas lebih longgar agar bank syariah mampu meningkatkan pembiayaan ke sektor produktif.
Di sisi lain, BI mendorong penguatan instrumen moneter syariah untuk mendukung stabilitas makroekonomi nasional.
OJK tidak tinggal diam. Lembaga ini membentuk Komite Pengembangan Keuangan Syariah (KPKS) yang beranggotakan OJK, DSN-MUI, dan akademisi. Komite ini fokus mempercepat penyusunan regulasi serta tata kelola produk syariah yang sesuai prinsip syariah dan kebutuhan industri.
OJK juga menuntaskan finalisasi pedoman produk Istishna’, Salam, dan Multijasa. Selain itu, OJK mendukung inovasi produk seperti Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) dan Shariah Restricted Investment Account (SRIA) yang diharapkan dapat mendorong integrasi ekonomi dan keuangan syariah sekaligus menumbuhkan wakaf produktif.
Kepala OJK menegaskan pihaknya terus memperkuat tata kelola internal dengan menerapkan best practices audit internal untuk menjaga integritas kelembagaan.
OJK berkomitmen fokus pada lima aspek utama: konsolidasi bank dan UUS, penyusunan pedoman produk, penguatan tata kelola, integrasi ke ekosistem ekonomi syariah, serta dukungan terhadap UMKM syariah agar naik kelas.
