KabarJawa.com– Aliran dana desa tahap pertama tahun 2026 akhirnya mulai menghidupkan denyut pembangunan di wilayah Kabupaten Gunungkidul.
DPMKP2KB Gunungkidul memastikan proses pencairan berjalan lancar, meski bayang-bayang keterlambatan masih menyelimuti sebagian kalurahan yang menunggu transfer dari pemerintah pusat.
Dana Desa 2026 Gunungkidul Mulai Cair
Di tengah harapan yang menggantung, mayoritas kalurahan sudah mulai bernapas lega. Hingga pertengahan April 2026, sebanyak 123 kalurahan telah menerima kucuran dana desa termin pertama.
Sementara itu, 21 kalurahan lainnya masih berada di garis tunggu, menanti proses pencairan yang belum sepenuhnya rampung.
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat DPMKP2KB Gunungkidul, Khoiru Rahmat, menegaskan bahwa seluruh kalurahan sebenarnya sudah menuntaskan kewajiban administratif. Ia menyebut tidak ada lagi kendala di tingkat daerah.
“Semua sudah mengurus. Yang sudah cair 123 kalurahan, sedangkan 21 lainnya masih menunggu dari pemerintah pusat,” ujar Khoiru pada Jumat (17/4/2026).
Ia menekankan bahwa dokumen penting seperti laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahun 2025 dan Peraturan APBKal 2026 sudah diajukan sepenuhnya. Dengan kata lain, hambatan kini hanya terletak pada proses transfer di tingkat pusat.
“Syaratnya sudah lengkap dan sudah diajukan, jadi tinggal pencairan saja. Mudah-mudahan bisa segera cair,” katanya.
Pemerintah tetap menyalurkan dana desa melalui dua termin pada 2026, tapi menggunakan skema berbeda berdasarkan status kalurahan.
Kalurahan mandiri menerima 60 persen pada tahap pertama dan 40 persen pada tahap kedua. Sebaliknya, kalurahan berstatus maju mendapatkan 40 persen lebih dahulu, lalu 60 persen pada termin berikutnya.
Skema ini mendorong percepatan pembangunan sekaligus memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran. Namun, di lapangan, tantangan justru muncul dari sisi besaran dana.
Anggaran Terjun Bebas, Desa Terpaksa Berhemat
Di balik kelancaran pencairan, kabar kurang menggembirakan datang dari sisi pagu anggaran.
Berdasarkan surat Dirjen Perimbangan Keuangan RI Nomor S-104/PK/2025, total dana desa untuk Gunungkidul tahun ini hanya mencapai Rp51,9 miliar.
Angka tersebut jatuh drastis dibandingkan tahun 2025 yang mencapai Rp168,8 miliar. Penurunan tajam ini membuat setiap kalurahan rata-rata hanya menerima sekitar Rp300 juta, jumlah yang jauh dari kebutuhan ideal pembangunan desa.
Dampaknya langsung terasa di tingkat akar rumput. Lurah Girisekar, Kapanewon Panggang, Sutarpan, mengungkapkan bahwa wilayahnya mengalami penurunan signifikan, dari Rp1,2 miliar pada 2025 menjadi hanya sekitar Rp300 juta pada 2026.
“Sudah kami urus proses pencairannya,” ujar Sutarpan.
Ia memastikan dana yang tersedia tetap fokus pada kebutuhan prioritas, seperti honor kader kesehatan, pendidikan anak usia dini (PAUD), dan layanan dasar masyarakat. Namun, keterbatasan anggaran memaksa pemerintah kalurahan mengambil keputusan sulit.
“Program pembangunan yang seharusnya berjalan tahun ini terpaksa ditunda karena anggarannya tidak mencukupi,” tegasnya.
Kini, kalurahan yang belum menerima dana hanya bisa berharap proses pencairan segera terealisasi. Kepastian penyaluran dana desa menjadi kunci agar roda pembangunan dan pelayanan masyarakat tidak terhenti.
Di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah desa harus semakin kreatif dan selektif dalam menentukan prioritas.
Sementara masyarakat menunggu, satu hal menjadi jelas. Dana desa bukan sekadar angka dalam APBN, melainkan denyut kehidupan yang menentukan arah pembangunan di tingkat paling dasar. (ef linangkung)
