KabarJawa.com – Pemerintah Kota Yogyakarta merancang pengembangan wisata berbasis budaya dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan wisatawan secara langsung dalam aktivitas sosial dan kebudayaan masyarakat.
Kebijakan ini diarahkan agar wisata tidak hanya menempatkan pengunjung sebagai penonton, tetapi sebagai bagian dari proses interaksi budaya yang berdampak bagi ekonomi lokal dan keberlanjutan identitas kota.
Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo memimpin arah kebijakan tersebut. Ia menyampaikan bahwa kebudayaan tidak cukup dikelola sebatas pelestarian, tetapi perlu dikembangkan secara terencana dan produktif agar melahirkan karya, kreativitas, serta inovasi yang memberi manfaat bagi masyarakat.
Hasto menyebut Yogyakarta memiliki modal budaya yang kuat, ditopang oleh keberagaman ekspresi seni, tradisi, dan komunitas yang aktif. Potensi tersebut dinilai perlu disusun dalam perencanaan yang terstruktur agar mampu menjadi penggerak ekonomi wilayah.
“Kalau karya, kreativitas, dan inovasi terus lahir, itu sudah menjadi modal besar. Tinggal bagaimana kita menyusunnya menjadi rencana yang memberi daya ungkit bagi ekonomi dan kemajuan wilayah,” ujar Hasto.
Program Belajar Budaya bagi Wisatawan Mancanegara
Dalam forum pengembangan wisata budaya, Pemkot Yogyakarta mengangkat gagasan program belajar budaya yang dikolaborasikan dengan konsep bule mengajar. Program ini dirancang sebagai kegiatan edukatif sekaligus atraksi wisata baru, khususnya bagi wisatawan mancanegara.
Melalui skema tersebut, wisatawan asing tidak hanya menyaksikan pertunjukan atau mengunjungi destinasi, tetapi terlibat dalam kegiatan pembelajaran dan interaksi sosial.
Mereka dapat berbagi pengetahuan, mengenalkan kedisiplinan, serta mempelajari budaya lokal bersama masyarakat dan anak-anak di kampung wisata.
Pelaksanaan program direncanakan pada waktu-waktu tertentu, seperti Sabtu pagi, saat kepadatan wisata relatif lebih rendah. Pengaturan ini ditujukan agar aktivitas edukatif tidak mengganggu arus utama kunjungan, sekaligus menambah variasi pengalaman berwisata.
Sebagai bentuk apresiasi, Pemkot Yogyakarta berencana memberikan sertifikat penghargaan dari Wali Kota kepada wisatawan yang terlibat. Sertifikat tersebut dimaksudkan sebagai pengakuan atas partisipasi dalam kegiatan sosial dan kebudayaan.
“Jadi pengalamannya tidak hanya berwisata saja, tetapi wisatawan juga memberi dan mendapatkan dampak sosial serta budaya yang bermakna,” kata Hasto.
Tantangan Gentrifikasi dan Penguatan Ekosistem Budaya
Perwakilan Dewan Kebudayaan Kota Yogyakarta, Setyo Harwanto, menyampaikan bahwa Indeks Pembangunan Kebudayaan Yogyakarta saat ini mencapai 73,79, tertinggi secara nasional.
Ia juga menyebut lebih dari 400 komunitas dan pelaku seni budaya di kota tersebut telah memiliki kesadaran hukum dan kelembagaan yang baik.
Namun, Setyo menyoroti tekanan gentrifikasi pariwisata sebagai tantangan. Menurutnya, pertumbuhan usaha dan atraksi budaya belum sepenuhnya memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat lokal. Dalam sejumlah kasus, perputaran uang tidak menetap di Yogyakarta.
“Perputaran uang sering kali tidak tinggal di Yogyakarta. Ini menjadi tantangan besar bagaimana kebudayaan bisa naik kelas, dari program berbasis orientasi kegiatan menjadi program yang berorientasi pasar, tanpa kehilangan nilai budaya,” ujar Setyo.
Menanggapi hal itu, Pemkot Yogyakarta menekankan penguatan ekosistem budaya melalui optimalisasi ruang publik. Kawasan Malioboro, kampung wisata, taman budaya, hingga wilayah penyangga kota diproyeksikan sebagai ruang aktivitas budaya yang interaktif dan bernilai ekonomi.
Pemerintah mengarahkan agar setiap kegiatan budaya tidak berhenti sebagai tontonan, tetapi memberi pengalaman edukatif dan partisipatif serta nilai tambah bagi pelaku budaya dan warga sekitar.
Melalui forum kolaboratif bersama Dewan Kebudayaan, Pemkot Yogyakarta menargetkan perumusan model wisata budaya yang berkeadilan dan berkelanjutan. Model tersebut diharapkan mampu menjaga identitas lokal sekaligus mendorong pemerataan ekonomi di seluruh wilayah kota.
