
KabarJawa.com– Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia (SDM) berkualitas tidak cukup hanya mengandalkan inovasi pada tatanan ilmu pengetahuan biasa.
Ia menekankan perlunya rekonstruksi sosial dan revolusi mindset untuk mendobrak kebiasaan lama yang menghambat perubahan.
Wali Kota Yogyakarta jadi Dosen Tamu
Hasto menyampaikan hal itu saat hadir sebagai dosen tamu pada mata kuliah Kepemimpinan dan Inovasi Sektor Publik di Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM), Senin (29/9/2025).
Dengan gaya lugas, ia menyoroti bagaimana pola pikir masyarakat harus dibentuk sejak dini agar mampu menghadapi tantangan global.
Menurut Hasto, perubahan perilaku sosial masyarakat tidak bisa terjadi secara instan. Proses panjang harus ditempuh melalui pendidikan, pembiasaan, serta lingkungan yang mendukung. Ia menilai pendidikan menjadi pintu masuk utama untuk membentuk generasi yang berdaya saing.
“Inovasi itu penting, tapi bukan hanya pada tataran normal science. Kita harus berani mendobrak kebiasaan lama agar lahir rekonstruksi sosial dan revolusi mindset. Dari situlah perubahan perilaku bisa terwujud,” tegas Hasto.
Ia mengingatkan bahwa Indonesia tengah menghadapi momentum bonus demografi. Antara tahun 2020 hingga 2030, dependency ratio berada di angka 44 persen. Kondisi ini berarti jumlah penduduk usia produktif jauh lebih tinggi dibandingkan usia nonproduktif.
“Ini kesempatan emas. Kalau kita gagal memanfaatkannya, kita bisa terjebak dalam middle income trap. Karena itu, kuncinya adalah membangun SDM yang unggul dan berkualitas,” ujarnya.
Kualitas SDM
Hasto menyinggung Human Capital Index (HCI) sebagai tolok ukur untuk menilai kualitas SDM. Indeks ini mengukur potensi produktivitas seseorang sejak lahir hingga usia kerja berdasarkan tiga komponen utama: kesehatan, pengetahuan, dan keterampilan.
“Bangsa yang maju pasti memenuhi empat syarat. Pertama, SDM harus berkualitas. Kedua, bisa bekerja dan menabung. Ketiga, mampu menyerap tenaga kerja. Keempat, memberdayakan perempuan. Namun sebelum semua itu, kita wajib pastikan tidak ada stunting,” ungkapnya.
Ia menjelaskan stunting menjadi tantangan serius. Menurutnya, 30 persen stunting dipengaruhi faktor spesifik seperti asupan gizi dan kesehatan, sedangkan sisanya terkait faktor sensitif seperti ekosistem sosial, kondisi kemiskinan, dan tingkat pendidikan.
Hasto menekankan bahwa Kota Yogyakarta tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah. Oleh karena itu, peningkatan kualitas SDM menjadi pilihan mutlak.
“Kota ini kecil, sumber daya alam tidak ada. Jadi satu-satunya cara adalah mencetak generasi unggul. Program pembangunan kami berbasis human centered development. Kami fokus pada kebutuhan, potensi, dan kesejahteraan warga, sekaligus menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan jangka panjang,” tegasnya.
Ia menggambarkan visi pembangunan yang menitikberatkan pada manusia sebagai subjek utama, bukan sekadar angka atau proyek.
Sekretaris Prodi S1 Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik (DMKP) Fisipol UGM, Erda Rindrasih, memberikan apresiasi terhadap materi Hasto.
Ia menilai paparan tersebut memberikan perspektif nyata mengenai kebijakan publik yang menyentuh masyarakat secara langsung.
“Mahasiswa bisa melihat contoh konkret bagaimana inovasi sektor publik dijalankan dengan komunikasi, partisipasi, dan kolaborasi lintas sektor. Ini sangat penting untuk mempersiapkan mereka sebagai calon pemimpin masa depan,” ujar Erda. (ef linangkung)