KabarJawa.com– Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terus mempercepat langkah menuju era pemerintahan digital yang modern, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Komitmen besar tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama akselerasi transformasi pemerintah digital dan Forum Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang berlangsung di Ruang Handayani, Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul, Jumat (5/6/2026).
Momentum ini tidak sekadar menjadi agenda seremonial. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menjadikannya sebagai titik awal penguatan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap berbagai tantangan pelayanan publik di era digital.
Di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap kualitas layanan pemerintah, transformasi digital menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda.
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pun memilih bergerak lebih cepat dengan membangun fondasi kuat menuju pemerintahan digital yang mampu menghadirkan layanan publik yang lebih mudah, cepat, dan efisien.
Hasil Transformasi Digital Gunungkidul
Perjalanan transformasi digital Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menunjukkan hasil yang menggembirakan. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul, Sri Suhartanta, mengungkapkan bahwa implementasi SPBE selama beberapa tahun terakhir mengalami perkembangan.
Dalam laporannya, Sri Suhartanta memaparkan bahwa indeks SPBE Kabupaten Gunungkidul terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
Pada 2021, indeks SPBE berada di angka 2,49. Angka tersebut kemudian meningkat menjadi 3,96 pada 2024 dan kembali naik hingga mencapai 4,07 pada 2025.
Capaian tersebut menunjukkan keseriusan seluruh perangkat daerah dalam membangun sistem pemerintahan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
“Capaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran perangkat daerah yang bergerak secara terpadu. Rata-rata komponen pendukung SPBE kita saat ini sudah berada di atas angka 4,0,” ujar Sri Suhartanta.
Peningkatan indeks tersebut menjadi indikator penting bahwa transformasi digital di Gunungkidul tidak berjalan di atas kertas semata.
Berbagai perangkat daerah mulai membangun budaya kerja yang lebih modern melalui pemanfaatan teknologi dalam proses administrasi, pelayanan, dan pengambilan keputusan.
Meski berhasil mencatatkan peningkatan indeks SPBE, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tidak ingin berhenti pada tahap digitalisasi administrasi semata.
Saat ini, pemerintah daerah mulai mengarahkan fokus pada pembangunan ekosistem Pemerintah Digital (Digital Government) yang mampu memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Transformasi tersebut menandai perubahan paradigma besar dalam tata kelola pemerintahan. Sebelumnya, digitalisasi lebih banyak meningkatkan efisiensi administrasi internal.
Kini, teknologi bertujuan untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih terintegrasi dan mudah diakses masyarakat.
Salah satu fokus utama adalah penyederhanaan layanan melalui integrasi berbagai aplikasi yang selama ini berjalan sendiri-sendiri.
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berupaya menggabungkan ribuan aplikasi yang tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah ke dalam satu ekosistem digital terpadu.
Langkah tersebut menghindari duplikasi sistem sekaligus mengurangi pemborosan anggaran akibat pengembangan aplikasi yang tidak terintegrasi.
Sri Suhartanta menjelaskan bahwa transformasi digital mengusung prinsip better, faster, and cheaper atau lebih baik, lebih cepat, dan lebih murah.
Prinsip tersebut menjadi dasar dalam membangun sistem pemerintahan yang mampu memberikan manfaat maksimal dengan penggunaan sumber daya yang lebih efisien.
Selain integrasi aplikasi, pemerintah juga tengah menyusun arsitektur digital serta rencana induk atau master plan transformasi digital yang selaras dengan arah kebijakan pemerintah pusat.
Melalui langkah tersebut, pembangunan sistem pemerintahan digital di Gunungkidul memiliki arah yang jelas, terukur, dan berkelanjutan.
Bupati Endah Dorong Penguatan Data sebagai Dasar Kebijakan
Di balik berbagai inovasi digital, Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih menegaskan bahwa data menjadi fondasi utama keberhasilan transformasi pemerintahan.
Menurutnya, berbagai persoalan pembangunan hanya dapat diselesaikan secara tepat apabila pemerintah memiliki data yang akurat, mutakhir, dan dapat diakses secara cepat.
Dalam sambutannya, Bupati Endah memaparkan gagasan besar. Pembangunan War Room atau ruang kendali data terintegrasi akan menjadi pusat pemantauan berbagai informasi strategis daerah secara real time.
Melalui fasilitas tersebut, pimpinan daerah nantinya dapat mengakses berbagai data penting hanya dalam satu layar kendali.
Mulai dari data kemiskinan ekstrem, bantuan sosial, perkembangan pembangunan, hingga kondisi kebencanaan dapat dipantau secara langsung dan terhubung dengan seluruh organisasi perangkat daerah.
Konsep ini diharapkan mampu mempercepat proses pengambilan keputusan sekaligus meningkatkan koordinasi lintas sektor saat menghadapi situasi darurat maupun kebutuhan pelayanan masyarakat.
“Persoalan itu basisnya adalah data. Petugas PPID di setiap OPD dan kapanewon harus disiplin dalam memperbarui data setiap hari agar tidak menjadi tumpukan pekerjaan di akhir,” tegas Bupati Endah.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pesan kuat bahwa keberhasilan transformasi digital bergantung juga pada kedisiplinan dan budaya kerja seluruh aparatur pemerintah dalam mengelola data.
SDM Digital Menjadi Kunci Sukses Transformasi
Selain membangun sistem dan infrastruktur teknologi, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul juga menaruh perhatian besar pada pengembangan sumber daya manusia.
Pemerintah menyadari bahwa transformasi digital tidak akan berjalan optimal tanpa aparatur yang memiliki kemampuan dan literasi digital yang memadai.
Oleh karena itu, Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah (BKPPD) bersama Dinas Komunikasi dan Informatika mulai menyelenggarakan berbagai program peningkatan kapasitas aparatur sipil negara.
Salah satu langkah yang menjadi perhatian adalah pelatihan pemanfaatan teknologi Kecerdasan Artifisial atau Artificial Intelligence (AI) bagi ASN.
Pelatihan tersebut akan meningkatkan produktivitas aparatur sekaligus mempercepat adaptasi terhadap perkembangan teknologi yang semakin pesat.
Dengan dukungan SDM yang kompeten, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul optimistis mampu menghadirkan layanan publik yang lebih inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di era digital.
Komitmen Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam membangun pemerintahan digital juga mendapat dukungan dari kalangan akademisi.
Dalam kegiatan tersebut, pemerintah menghadirkan Prof. Dr. Kristoko Dwihar Hartomo dari Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW). Ia menjadi narasumber sekaligus pendamping ahli.
Kehadiran akademisi tersebut bertujuan membantu pemerintah daerah dalam menyelaraskan regulasi, tata kelola, serta arsitektur sistem digital agar sesuai dengan standar nasional dan kebutuhan daerah.
Kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi menjadi faktor penting dalam memastikan transformasi digital berjalan secara terarah, terukur, dan mampu menjawab tantangan masa depan.
Transformasi digital Pemerintah Kabupaten Gunungkidul bukan sekadar perubahan teknologi. Transformasi ini merupakan upaya besar untuk mengubah cara kerja birokrasi agar lebih kolaboratif, terbuka, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. (ef linangkung)
