KabarJawa.com– Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) terus memperkuat konektivitas transportasi sekaligus meningkatkan keselamatan masyarakat.
Pemda DIY mengusulkan perpanjangan jalur kereta api bandara hingga Stasiun Maguwoharjo serta mendorong penertiban operasional bus pariwisata yang tidak sesuai peruntukan.
Pemerintah daerah juga mengoptimalkan penggunaan bus sekolah berbasis sistem zona atau drop zone guna memperluas layanan transportasi pelajar.
Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, menegaskan bahwa usulan tersebut sudah lama bergulir dan kini mendapat respons positif dari pemerintah pusat serta pemangku kepentingan terkait.
Perpanjangan Jalur KA Bandara hingga Stasiun Maguwoharjo
Pemda DIY mengusulkan perpanjangan jalur KA Bandara yang saat ini melayani akses menuju Bandara Internasional Yogyakarta agar terhubung langsung hingga Stasiun Maguwoharjo.
Pemerintah daerah menilai konektivitas tersebut akan memperkuat integrasi antarmoda dan memudahkan mobilitas masyarakat serta wisatawan.
Ni Made Dwipanti Indrayanti menyampaikan bahwa pihaknya telah mengomunikasikan usulan tersebut dengan berbagai pihak, termasuk Lanud Adisutjipto, karena sebagian lahan di sisi selatan jalur yang direncanakan masih berada dalam kewenangan pangkalan udara.
Ia menjelaskan bahwa aspek keselamatan masyarakat menjadi perhatian utama. Pemerintah daerah ingin memastikan pembangunan jalur baru tidak mengganggu zona keselamatan penerbangan serta tetap menjamin keamanan pengguna kereta.
Ia menyatakan bahwa respons yang diterima sejauh ini sangat positif. Pemerintah pusat dan pihak terkait membuka ruang koordinasi lanjutan untuk membahas teknis pembangunan, termasuk sinkronisasi tata ruang dan keselamatan operasional.
“Perpanjangan jalur ini kami yakini akan mengurai kepadatan lalu lintas darat, mempercepat akses dari dan menuju bandara, serta memperkuat posisi DIY sebagai destinasi wisata dan pendidikan unggulan,” tuturnya.
Optimalisasi Bus Sekolah dengan Sistem Zona
Selain mengembangkan infrastruktur kereta api, Pemda DIY juga mengoptimalkan pemanfaatan bus sekolah. Pemerintah daerah menerapkan sistem zona atau titik kumpul (drop zone) agar satu unit bus dapat melayani beberapa sekolah secara bergantian.
Ni Made menjelaskan bahwa bus sekolah tidak lagi hanya berhenti di satu institusi pendidikan, melainkan dapat menjemput dan menurunkan siswa di titik tertentu yang dekat dengan beberapa sekolah sekaligus, baik SD, SMP, maupun SMA.
Ia menegaskan bahwa sistem ini memungkinkan bus beroperasi secara ulang-alik dalam satu rute terjadwal. Pemerintah daerah ingin memastikan setiap unit bus sekolah memberikan manfaat maksimal dan menjangkau lebih banyak pelajar, terutama di wilayah dengan akses transportasi terbatas.
Kebijakan ini juga mendukung pengurangan penggunaan kendaraan pribadi oleh pelajar, sehingga turut menekan kemacetan dan risiko kecelakaan di jam sibuk.
Pemda DIY juga ingin penertiban bus pariwisata yang beroperasi tidak sesuai peruntukan dan tidak memiliki izin resmi. Pemerintah daerah menerima aspirasi dari sejumlah perusahaan otobus (PO) yang mengeluhkan praktik operasional ilegal tersebut.
Ni Made menegaskan bahwa banyak bus pariwisata beroperasi tanpa melalui mekanisme perizinan resmi yang berada di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
Ia menyatakan bahwa pemerintah akan menindaklanjuti persoalan ini melalui koordinasi dengan kementerian terkait.
Pemerintah daerah menilai penegakan aturan sangat penting untuk menekan risiko kecelakaan lalu lintas.
Ia menegaskan bahwa kecelakaan tidak hanya terjadi karena kondisi jalan yang buruk. Namun, kecelakaan bisa terjadi juga karena penguasaan medan oleh pengemudi serta kelayakan kendaraan.
Ia menambahkan bahwa diskusi bersama pemerintah pusat menyoroti pentingnya pengawasan terhadap kondisi armada, kepatuhan uji kelayakan, serta kompetensi pengemudi bus pariwisata.
Antisipasi Arus Mudik dan Balik Lebaran 2026
Pemda DIY menargetkan seluruh langkah strategis tersebut mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, khususnya menjelang periode mudik dan balik Lebaran 2026.
Ni Made menegaskan bahwa pemerintah daerah terus memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat.
Ia berharap peningkatan konektivitas kereta api, optimalisasi bus sekolah, serta penertiban bus pariwisata dapat berjalan simultan dan memberikan dampak nyata.
Pemerintah daerah berkomitmen menjaga keselamatan transportasi sebagai prioritas utama. Ia menegaskan bahwa risiko kecelakaan harus ditekan melalui pengawasan menyeluruh terhadap kondisi jalan, penguasaan medan oleh pengemudi, serta kelayakan kendaraan.
Dengan langkah konkret tersebut, Pemda DIY menunjukkan keseriusan dalam membangun sistem transportasi yang terintegrasi, aman, dan berkelanjutan. (ef linangkung)
