KabarJawa.com – Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) meraih penghargaan nasional melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) DIY yang berhasil memperoleh TPAKD Award 2025 untuk kategori TPAKD Terbaik Tingkat Provinsi Wilayah Jawa–Bali.
Capaian ini menjadi bukti nyata keberhasilan DIY dalam memperluas akses keuangan dan memperkuat literasi ekonomi masyarakat.
Penghargaan diserahkan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD 2025 di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (10/10/2025).
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X hadir langsung menerima penghargaan dari Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, disaksikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Mendagri Akhmad Wiyagus.
Rakornas yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Dalam Negeri ini dihadiri lebih dari 1.000 peserta, terdiri dari kepala daerah, pimpinan lembaga keuangan, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait.
Sri Sultan HB X: Akuntabilitas Publik Harus Didesain Sejak Awal
Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan bahwa penghargaan TPAKD Award 2025 bukan sekadar simbol prestasi, tetapi merupakan refleksi dari tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan konsisten.
Ia menyebut keberhasilan ini merupakan hasil dari proses panjang Pemda DIY dalam membangun sistem kerja yang berorientasi pada hasil dan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Penghargaan ini sejatinya bukan sekadar bentuk pengakuan, tetapi refleksi dari sistem kerja yang bisa diterapkan oleh setiap daerah. Ini semua proses yang sebetulnya harus bisa dilakukan oleh setiap daerah. Bagaimana terbangun akuntabilitas publik, berarti perencanaan dan pertanggungjawaban memang harus didesain sejak awal,” ujar Sri Sultan.
Gubernur menambahkan, perubahan zaman menuntut pemerintah daerah untuk terus beradaptasi dan memperbarui pendekatan perencanaan pembangunan.
Menurutnya, akuntabilitas publik tidak bisa muncul seketika, tetapi merupakan hasil desain sistem yang matang dan berkesinambungan.
“Saya berharap penghargaan ini menjadi motivasi bagi daerah lain untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas publik. Penghargaan itu hanyalah simbol; yang terpenting adalah proses dan konsistensi dalam membangun kepercayaan publik,” tegas Sri Sultan.
OJK DIY dan Pemerintah Daerah Bersinergi
Kepala OJK DIY Eko Yunianto menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut. Ia menilai penghargaan nasional ini merupakan hasil nyata dari kerja kolaboratif antara Pemda DIY, lembaga jasa keuangan, dan masyarakat.
“Alhamdulillah, TPAKD DIY kembali memperoleh pengakuan nasional. Ini bentuk apresiasi bagi seluruh pihak yang selama ini bekerja keras meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di wilayah DIY. Kami akan terus memperkuat kolaborasi agar akses keuangan semakin merata,” ungkap Eko.
Sejak dibentuk pada 2016, TPAKD menjadi wadah sinergi antara pemerintah daerah, regulator, lembaga jasa keuangan, akademisi, dan masyarakat dalam mempercepat inklusi keuangan di daerah. Hingga akhir 2024, TPAKD telah terbentuk di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Beragam program lahir dari inisiatif ini, antara lain Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR), Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (K/PSP), Simpanan Pelajar (SimPel), dan Laku Pandai.
Capaian TPAKD DIY sebagai yang terbaik di Wilayah Jawa–Bali menjadi bukti bahwa kolaborasi dan konsistensi dapat menghasilkan perubahan nyata.
Keberhasilan ini menegaskan komitmen Pemda DIY dalam memperluas akses keuangan, memperkuat ekonomi rakyat, dan mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Dengan penghargaan tersebut, Yogyakarta tidak hanya menorehkan prestasi, tetapi juga mengirim pesan penting kepada seluruh daerah di Indonesia bahwa akuntabilitas publik, inovasi kebijakan, dan sinergi antar-lembaga dapat memperkuat pondasi ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.
Airlangga Hartarto: TPAKD Jadi Pilar Ekonomi Rakyat
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pentingnya peran TPAKD dalam memperkuat inklusi keuangan nasional. Ia menyebut inklusi keuangan merupakan indikator kunci stabilitas ekonomi makro dan bagian integral dari RPJMN maupun RPJMD.
“Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi terhadap kinerja Dewan Nasional Keuangan Inklusif karena selaras dengan program Asta Cita. Ke depan, TPAKD diharapkan mendukung program prioritas pemerintah seperti makan bergizi gratis dan penguatan ekonomi rakyat melalui Koperasi Merah Putih,” ujar Airlangga.
Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menegaskan komitmen OJK untuk terus memperkuat TPAKD sebagai katalis pemerataan ekonomi daerah.
Ia menyebut OJK tengah mendorong penguatan infrastruktur keuangan digital, perluasan pembiayaan sektor produktif, serta peningkatan literasi dan perlindungan konsumen.
