KabarJawa.com– Rakornas TPAKD 2025 berlangsung di Jakarta. Para kepala daerah, regulator, dan tokoh ekonomi nasional berkumpul dalam satu semangat besar, mempercepat akses keuangan hingga pelosok negeri.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membuka acara. Ini menandai tekad pemerintah memperkuat inklusi keuangan nasional demi mewujudkan program prioritas Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Pada kesempatan prestisius itu, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menorehkan kebanggaan tersendiri. Provinsi ini berhasil menyabet TPAKD Terbaik Tingkat Provinsi Wilayah Jawa–Bali.
Akselerasi Akses dan Literasi Keuangan
Dalam sambutannya, Airlangga Hartarto menegaskan bahwa Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) menjadi instrumen strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi makro.
Ia menekankan bahwa inklusi keuangan bukan sekadar jargon, melainkan indikator nyata bagi ketahanan ekonomi nasional.
“Inklusi keuangan ini menjadi perhatian dunia, bahkan menjadi agenda global yang dipimpin oleh Ratu Maxima di bawah PBB. Presiden Prabowo juga telah menyampaikan apresiasi terhadap capaian kita di bidang ini,” ujar Airlangga.
Airlangga menegaskan, capaian TPAKD akan menopang program Asta Cita, terutama dalam memperkuat ekonomi rakyat. Ia mencontohkan program makan bergizi gratis dan penguatan koperasi Merah Putih sebagai agenda prioritas.
Dari sisi regulator, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menegaskan komitmen OJK untuk terus memperkuat peran TPAKD di daerah sebagai katalis pemerataan ekonomi nasional.
Ia menyoroti pentingnya membangun ekosistem keuangan yang inklusif, efisien, dan aman untuk semua lapisan masyarakat.
“OJK mendorong penguatan infrastruktur keuangan digital serta perluasan titik-titik layanan di daerah. Kami ingin memastikan setiap masyarakat dapat menikmati layanan keuangan formal dengan mudah dan terjangkau,” kata Mahendra.
Mahendra menyebut empat langkah strategis untuk memperkuat TPAKD.
- Membangun infrastruktur digital
- Meningkatkan literasi dan pelindungan konsumen
- Menjaga keberlanjutan program
- Mengasah kemampuan anggota TPAKD menghadapi inovasi keuangan yang terus berkembang
Menurutnya, roadmap baru TPAKD 2026–2030 akan menjadi panduan penting. Jadi, setiap program berjalan dengan perencanaan matang, pendanaan cukup, serta pemantauan transparan.
Motor Penggerak Ekonomi Rakyat
Sementara itu, Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan OJK, menegaskan bahwa TPAKD adalah motor penggerak ekonomi rakyat.
“Melalui TPAKD, kita telah menyalurkan Rp46,71 triliun untuk kredit pembiayaan melawan rentenir kepada 1,7 juta debitur di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Ia juga menyebut program pembiayaan sektor pertanian yang telah menyalurkan Rp3,71 triliun kepada lebih dari 80 ribu debitur, menunjukkan bahwa TPAKD mampu menyentuh akar ekonomi rakyat.
Selain itu, Friderica menyoroti keberhasilan program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) yang kini telah mencatat 58,32 juta rekening, atau setara 87 persen pelajar Indonesia.
Program Laku Pandai pun terus menjangkau daerah terpencil, kini telah hadir di 72.353 desa, mendorong 16 juta masyarakat masuk ke sistem keuangan formal.
“Kita membangun fondasi ekonomi dari bawah—dari desa, dari pelajar, dari pelaku UMKM—menuju Indonesia yang berdaya dan inklusif,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menyerukan pentingnya sinergi lintas sektor dan daerah.
Ia menekankan bahwa kolaborasi menjadi kunci agar rakyat kecil tak sekadar menjadi penonton dalam pertumbuhan ekonomi, melainkan pelaku utama.
“Dengan kolaborasi nyata, kita memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh kota besar, tetapi juga mengalir ke desa dan pelosok,” ujar Wiyagus.
Kemendagri memastikan bahwa kebijakan TPAKD berjalan sinkron dari pusat hingga daerah. Roadmap baru yang diluncurkan akan menjadi panduan strategis agar arah dan langkah kerja TPAKD selaras dengan RPJMN dan RPJMD.
DIY Raih TPAKD Terbaik Jawa–Bali
Dari ratusan nominasi, Daerah Istimewa Yogyakarta berhasil menorehkan tinta emas dengan meraih TPAKD Award 2025 untuk kategori Provinsi Terbaik Wilayah Jawa–Bali.
Penghargaan ini menjadi bukti keberhasilan DIY memperkuat akses keuangan rakyat, khususnya melalui program pembiayaan UMKM, literasi keuangan pelajar, dan pemberdayaan ekonomi desa.
Keberhasilan ini juga menegaskan peran aktif Pemda DIY dalam mempercepat implementasi berbagai program inklusi keuangan.
Penghargaan juga diberikan kepada Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat untuk tingkat provinsi, serta 10 daerah lain di tingkat kabupaten/kota.
Sejak diinisiasi pada tahun 2016, TPAKD telah tumbuh menjadi wadah sinergi antara pemerintah daerah, OJK, lembaga jasa keuangan, akademisi, dan asosiasi masyarakat.
Hingga kini, 514 kabupaten/kota dan 38 provinsi telah membentuk TPAKD di wilayahnya masing-masing.
Program-program unggulannya seperti Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR), Simpanan Pelajar (SimPel), Simpanan Pemuda (SiMuda), serta Laku Pandai telah membawa layanan keuangan hingga desa-desa terpencil.
Rakornas tahun ini sekaligus menjadi tonggak baru. Dengan diluncurkannya Roadmap TPAKD 2026–2030, pemerintah dan OJK bertekad memperluas dampak ekonomi inklusif agar semakin nyata di masyarakat bawah.
Bagi Daerah Istimewa Yogyakarta, penghargaan TPAKD Terbaik Jawa–Bali 2025 merupakan simbol komitmen untuk terus menyalakan api inklusi keuangan dari jantung budaya Nusantara. (ef linangkung)
