KabarJawa.com– Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai proyek fisik berdiri di atas kawasan karst Gunung Sewu dan secara nyata mengubah bentang alam yang selama ribuan tahun terbentuk secara alami.
Situasi ini memicu kekhawatiran serius dari kalangan akademisi dan masyarakat sipil terkait ancaman terhadap daya dukung lingkungan serta keberlanjutan sumber daya air.
Kawasan karst Gunung Sewu tidak hanya menyajikan lanskap unik, tetapi juga menopang sistem hidrologi bawah tanah yang sangat kompleks dan rapuh.
Pembangunan Pariwisata di Wilayah Karst Gunung Sewu
Ketika pembangunan merusak struktur karst, dampaknya tidak berhenti pada kerusakan visual semata. Kerusakan tersebut berpotensi mengganggu aliran air bawah tanah yang selama ini menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat pedesaan dan pesisir Gunungkidul.
Karst Gunung Sewu berperan sebagai penyangga air alami di wilayah yang memiliki keterbatasan air permukaan. Masyarakat setempat menggantungkan hidup pada sistem alam ini, baik untuk kebutuhan domestik, pertanian, maupun keberlanjutan ekosistem pesisir.
Oleh karena itu, setiap intervensi pembangunan di kawasan ini menyimpan risiko jangka panjang. Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM), A. B. Widyanta, menegaskan bahwa karst Gunung Sewu tidak terpisah dari relasi panjang antara manusia dan alam.
Ia menyebut karst sebagai sistem ekologis hidup yang selama berabad-abad membentuk pola kehidupan masyarakat di wilayah dengan keterbatasan sumber air permukaan.
“Karst Gunung Sewu adalah ruang hidup yang terbentuk dari relasi panjang antara manusia dan alam, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara hati-hati,” ujar Widyanta dalam keterangan tertulis untuk wartawan, Selasa (20/1/2026).
Widyanta menjelaskan bahwa pembangunan pariwisata yang masif telah menggeser makna ruang hidup masyarakat lokal. Ia melihat bentang alam yang sebelumnya mengandung nilai kultural, spiritual, dan simbolik kini berubah menjadi komoditas ekonomi.
Perubahan ini tidak hanya berdampak pada lingkungan fisik, tetapi juga mengguncang relasi sosial dan cara masyarakat memaknai alam sekitarnya.
Menurut Widyanta, bangunan-bangunan pariwisata yang menjulang megah sering kali mengabaikan nilai luhur masyarakat Gunungkidul. Ia menilai pembangunan semacam itu justru menghapus jejak kearifan lokal yang tumbuh dari relasi harmonis antara manusia dan alam.
“Bangunan pariwisata mungkin tampak megah, tetapi ia menghancurkan nilai luhur Gunungkidul yang selama ini dijaga masyarakat,” tutur Widyanta.
Potensi Konflik Agraria dan Ketimpangan Sosial
Lebih jauh, Widyanta menyoroti persoalan relasi kuasa dalam pengelolaan ruang karst. Ia menyebut kepentingan investasi sering menempati posisi dominan, sementara suara warga lokal terpinggirkan.
Kondisi ini, menurutnya, memperbesar potensi konflik agraria dan ketimpangan sosial akibat minimnya partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan.
“Ketika pembangunan pariwisata ditempatkan di atas kepentingan ekologis, maka yang dikorbankan adalah keberlanjutan ruang hidup,” tandasnya.
Pandangan kritis juga datang dari masyarakat sipil. Pitra Hutomo menilai kawasan karst Gunung Sewu kerap disalahpahami dalam logika pembangunan modern.
Ia melihat banyak pihak hanya memandang karst sebagai objek ekonomi, bukan sebagai ekosistem hidup yang menyimpan nilai ekologis dan kultural yang saling terkait.
Pitra menegaskan bahwa pengabaian terhadap fungsi karst akan meningkatkan kerentanan lingkungan sekaligus memicu masalah sosial di kemudian hari. Menurutnya, pembangunan yang tidak berpijak pada pemahaman ekologis hanya akan menciptakan kerusakan.
“Gunungkidul seharusnya dirawat sebagai ruang hidup, bukan diperlakukan sebagai wilayah eksploitasi,” ujar Pitra.
Sementara itu, Himawan Kurniadi dari NGO Ruang turut menyoroti proyek-proyek pariwisata yang membelah bentang karst Gunung Sewu.
Ia menilai pembangunan semacam ini tidak ramah lingkungan dan mengabaikan risiko kebencanaan yang mengintai kawasan karst, seperti longsor, amblesan tanah, dan krisis air.
Himawan secara khusus menyinggung proyek pembangunan pariwisata yang memotong struktur karst, termasuk proyek On The Rock, yang menurutnya menyimpan ancaman serius bagi keselamatan ekologis dan masyarakat sekitar.
“Pembangunan yang membelah karst menyimpan ancaman serius terhadap keselamatan ekologis dan masyarakat sekitar, tetapi perencanaannya sering kali mengabaikan risiko tersebut,” jelas Himawan.
Gelombang kritik dari akademisi dan masyarakat sipil ini memperlihatkan bahwa pembangunan pariwisata di Gunungkidul bukan sekadar persoalan ekonomi dan estetika.
Pembangunan tersebut menyentuh inti persoalan keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, serta masa depan ruang hidup masyarakat. (ef linangkung)
