KabarJawa.com– Pemerintah Pusat secara resmi memulai pembangunan sekolah rakyat di Kalurahan Gulurejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon.
Proyek strategis nasional ini menandai langkah nyata negara dalam menghadirkan pendidikan unggulan bagi masyarakat yang berada pada garis kemiskinan ekstrem.
Pembangunan Sekolah Rakyat Kulon Progo berdiri di atas lahan seluas 7,1 hektare dan mampu menampung hingga 1.080 siswa dari tiga jenjang pendidikan, yaitu SD, SMP, dan SMA.
Pemerintah merancang sekolah ini dengan konsep boarding school atau sekolah berasrama, yang mengintegrasikan kurikulum nasional dengan penguatan karakter, kepemimpinan, serta nilai-nilai nasionalisme.
Proyek ini akan berlangsung selama 220 hari kerja, dimulai pada 22 Desember 2025 dan ditargetkan selesai pada 19 Juli 2026.
Pembangunan Sekolah Rakyat Kulon Progo
Sebanyak 420 tenaga kerja ahli terlibat langsung dalam proses pembangunan untuk memastikan seluruh fasilitas rampung tepat waktu dan sesuai standar nasional. Pemerintah menargetkan sekolah ini mulai beroperasi pada tahun ajaran 2026–2027.
Wakil Bupati Kulon Progo menegaskan bahwa pembangunan sekolah rakyat merupakan sinergi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam mendukung program strategis pemerintah pusat di bidang pendidikan.
“Pembangunan Sekolah Rakyat ini menjadi wujud dukungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo terhadap program Presiden Prabowo Subianto dalam mencerdaskan kehidupan bangsa serta mencetak generasi yang unggul, berkarakter, dan bermanfaat bagi masyarakat,” tegas Ambar Purwoko.
Ia menekankan bahwa sekolah rakyat terbuka bagi seluruh warga Daerah Istimewa Yogyakarta yang masuk kategori kemiskinan ekstrem.
“Sekolah ini hadir untuk kepentingan masyarakat DIY, khususnya mereka yang berada pada kondisi paling rentan. Pendidikan menjadi kunci utama untuk memutus mata rantai kemiskinan,” ujarnya.
Sekolah Rakyat Satu-Satunya di DIY
Ambar Purwoko menegaskan bahwa Sekolah Rakyat Kulon Progo menjadi satu-satunya sekolah rakyat di DIY.
Keberadaan sekolah ini akan meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus mendorong penurunan angka kemiskinan, khususnya di wilayah Kulon Progo.
Ia juga mengapresiasi dukungan penuh masyarakat Gulurejo yang sejak awal menunjukkan sikap terbuka dan kooperatif terhadap pembangunan tersebut.
“Karakter masyarakat Yogyakarta yang menjunjung tinggi nilai iman, budaya, unggah-ungguh, dan kebersamaan menjadi modal sosial yang sangat kuat. Dengan komunikasi yang baik, kami optimistis pembangunan ini berjalan lancar hingga selesai,” tambahnya.
Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis DIY, Haryo Satriyawan, menjelaskan bahwa DIY terpilih sebagai salah satu dari 104 lokasi pembangunan sekolah rakyat tahap II di seluruh Indonesia.
Pihaknya telah menandatangani kontrak dengan pelaksana konstruksi dan konsultan manajemen konstruksi.
“Kami langsung melakukan sosialisasi kepada warga Gulurejo agar proses pembangunan berjalan lancar. Target penyelesaian kami tetapkan pada Juli 2026 agar sekolah ini segera digunakan pada tahun ajaran 2026–2027 sesuai Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” jelas Haryo.
Ia mengakui bahwa percepatan pembangunan membutuhkan mobilisasi alat berat dan material bangunan dalam skala besar. Kondisi tersebut berdampak pada penggunaan akses jalan desa dan lingkungan sekitar.
“Oleh karena itu, kami sangat membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat agar pembangunan strategis ini berjalan tepat waktu,” tegasnya.
Haryo juga menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat Kulon Progo akan menjadi pusat pendidikan terpadu bagi siswa rintisan tahap I. Mereka sebelumnya menempuh pendidikan di Sonosewu dan Purwomartani.
Setelah bangunan selesai, sebanyak 275 siswa rintisan akan langsung dipindahkan ke kompleks baru ini.
Pemerintah merancang kompleks sekolah rakyat ini dengan 26 bangunan, yang meliputi ruang kelas, asrama putra dan putri di setiap jenjang, kantin, tempat ibadah, fasilitas pendukung pendidikan, hingga lapangan sepak bola.
Seluruh desain dan spesifikasi bangunan mengikuti prototipe nasional yang seragam di seluruh Indonesia.
“Sekolah ini tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga ruang pembentukan karakter dan kepemimpinan generasi muda,” ujar Haryo.
Dinas Sosial Siap Kawal dari Awal hingga Pengisian Siswa
Kepala Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo, Ernawati Sukeksi, menyatakan bahwa pihaknya mengawal penuh pembangunan sekolah rakyat dari sisi administrasi dan sosial.
“Kami memastikan seluruh dokumen administrasi pembangunan terpenuhi melalui kolaborasi lintas perangkat daerah, mulai dari Bapperida, DLH, DPUPKP, Dishub, hingga Dispertaru,” jelasnya.
Setelah pembangunan fisik selesai, Dinas Sosial akan berfokus pada proses penjaringan para calon siswa. Mereka berasal dari keluarga miskin ekstrem, khususnya desil satu dan dua.
“Ketika anak-anak memperoleh akses pendidikan yang layak dan berkualitas, kami yakin rantai kemiskinan dalam keluarga dapat terputus dan derajat sosial ekonomi mereka meningkat,” tegas Ernawati.
Perwakilan warga Gulurejo, Tri Yuni, menyampaikan dukungan penuh terhadap pembangunan sekolah rakyat tersebut.
Ia menilai kehadiran sekolah ini membawa harapan baru bagi masa depan anak-anak dari keluarga kurang mampu.
“Kami percaya sekolah rakyat ini mampu mengubah nasib anak-anak kami menjadi lebih baik dan mandiri secara ekonomi,” ujarnya.
Dengan mulainya pembangunan Sekolah Rakyat Kulon Progo, pemerintah kembali menegaskan komitmen. Pendidikan menjadi jalan utama untuk menciptakan keadilan sosial dan masa depan bangsa yang lebih cerah. (ef linangkung)
