KabarJawa.com– Pemerintah Kabupaten Gunungkidul resmi meluncurkan Program Padat Karya 2025 sebagai langkah agresif untuk menekan inflasi daerah sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Dinas Perindustrian, Koperasi UKM, dan Tenaga Kerja Gunungkidul mengawali program ini melalui kegiatan sosialisasi di Balai Padukuhan Semampir, Kalurahan Semugi, Kapanewon Rongkop, Kamis (4/12/2025).
Dana Program Padat Karya 2025
Dalam sosialisasi tersebut, Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi UKM, dan Tenaga Kerja Gunungkidul, Supartono, menegaskan bahwa program ini menjadi tindak lanjut langsung dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Pemerintah pusat menempatkan pengendalian inflasi sebagai prioritas nasional, dan Gunungkidul menjalankannya melalui pendekatan padat karya berbasis pemberdayaan masyarakat.
Supartono menyampaikan bahwa pemerintah daerah menargetkan terciptanya lapangan kerja baru bagi masyarakat kategori pengangguran, setengah pengangguran, hingga warga miskin. Semangat padat karya adalah memberdayakan masyarakat sepenuhnya.
“Masyarakat mengusulkan kegiatan, masyarakat mengerjakan, dan masyarakat pula yang menikmati manfaatnya,” tegasnya.
Pemerintah daerah mengalokasikan Rp450 juta dari APBD Gunungkidul untuk menjalankan program padat karya 2025.
Dana tersebut akan menyebar ke delapan lokasi di beberapa kapanewon, yaitu Ponjong, Semanu, Rongkop, Gedangsari, dan Wonosari.
“Setiap lokasi menerima anggaran sekitar Rp52 juta yang dialokasikan untuk upah tenaga kerja, pengadaan material, kegiatan pendukung, serta administrasi,” tambahnya.
Supartono menjabarkan bahwa masyarakat akan mengerjakan pembangunan cor beton lebar 3 meter dan ketebalan 10 sentimeter dalam jangka waktu 12 hari kerja.
Program ini tidak hanya bergerak cepat, tetapi juga memastikan hasilnya benar-benar bermanfaat bagi akses dan mobilitas warga.
184 Tenaga Kerja Lokal Siap Turun Lapangan
Program padat karya tahun 2025 akan melibatkan 184 tenaga kerja, dengan komposisi 23 pekerja per titik. Setiap kelompok akan diperkuat oleh 1 kepala tukang, 4 tukang, dan 18 pekerja, seluruhnya direkrut dari warga setempat.
Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, ikut memastikan persiapan program dengan meninjau langsung calon lokasi padat karya di Kelurahan Songbanyu dan Semugih.
Dalam peninjauan itu, kepala dinas, panewu, lurah, hingga kepala BPJS Ketenagakerjaan, mendampini bupati.
Bupati menegaskan bahwa program padat karya merupakan amanat penting pemerintah pusat dan daerah. Pelaksanaannya harus berjalan on time, on procedure, dan on performance.
“Hasilnya harus bagus, waktunya tepat, dan prosedurnya benar,” tekan Bupati.
Menurut Bupati, padat karya bukan sekadar proyek pembangunan fisik, melainkan strategi penguatan ekonomi masyarakat di tengah tekanan inflasi.
Program ini memberi peluang bagi warga penganggur maupun yang telah menyelesaikan pekerjaan pertanian untuk memperoleh penghasilan tambahan.
“Tenaga kerja akan menerima honor. Warga yang tidak bekerja bisa mendapatkan penghasilan sambil membangun jalan yang mereka gunakan sendiri. Ini cara efektif untuk memperkuat ekonomi keluarga dan menjaga stabilitas inflasi,” jelas Endah.
Lalu, Bupati menyampaikan apresiasi karena seluruh tenaga kerja telah terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan, sehingga setiap pekerja terlindungi dari risiko kecelakaan selama program berlangsung.
“Jangan sampai selama 12 hari kerja terjadi hal yang tidak diinginkan dan warga tidak terlindungi. Perlindungan BPJS memastikan masyarakat aman dan tenang saat bekerja,” tegasnya.
Program Padat Karya 2025 di Gunungkidul akan menjadi intervensi ekonomi yang tepat sasaran.
Dengan memperkuat daya beli warga, menambah pendapatan keluarga, serta memperbaiki infrastruktur pedesaan, pemerintah daerah berupaya menahan tekanan inflasi sekaligus meningkatkan produktivitas masyarakat.
Program ini tidak hanya menghadirkan pembangunan fisik, tetapi juga membangun ketahanan ekonomi dari tingkat desa, menggerakkan masyarakat untuk bangkit bersama, bekerja bersama, dan merasakan manfaat bersama. (ef linangkung)
