KabarJawa.com– Pemerintah Kabupaten Gunungkidul semakin agresif melakukan akselerasi penanganan stunting menjelang akhir tahun 2025.
Upaya ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Stunting yang berlangsung di Kantor Dinas DPMKP2KB Gunungkidul pada Jumat (28/11/2025).
Wakil Bupati Gunungkidul, Joko Parwoto, hadir secara langsung untuk membuka agenda sekaligus memberikan arahan strategis terkait langkah percepatan penurunan stunting di daerahnya.
Rakor Penanganan Stunting
Rakor TPPS Kabupaten terakhir di tahun ini mengangkat tema Penanganan Baduta Stunting, sebuah isu yang pemerintah tekankan karena berkaitan langsung dengan kualitas generasi masa depan.
Kepala Dinas DPMKP2KB, Sujarwo, dalam laporannya menyampaikan bahwa pihaknya menggelar Rakor sepanjang tahun ini dengan pendekatan tematik agar setiap pertemuan langsung menyentuh persoalan prioritas.
Ia menekankan pentingnya pengaktifan posyandu secara konsisten dan menyeluruh, serta penguatan koordinasi antara puskesmas, Kader Pembangunan Manusia (KPM), hingga Panewu Anom selaku Ketua Harian TPPS Kapanewon.
“Harapan kami, semakin tinggi angka Deteksi Dini dan Pelayanan Stunting (DPS), maka prevalensi stunting akan terus menurun,” tegas Sujarwo.
Sujarwo mengatakan penanganan stunting tidak berhenti pada pencatatan kasus, tetapi menuntut keaktifan seluruh lini untuk bergerak cepat sebelum anak memasuki usia rawan tumbuh kembang.
Wakil Bupati Joko Parwoto menegaskan bahwa Rakor ini tidak boleh dipandang sebagai agenda administratif semata.
Ia menyebut Rakor sebagai ruang evaluasi, refleksi, dan akselerasi untuk memperkuat langkah percepatan penurunan stunting di Gunungkidul.
“Stunting bukan hanya persoalan fisik anak yang pendek, tetapi indikator kegagalan pembangunan sumber daya manusia secara multidimensi. Ini ancaman bagi masa depan generasi penerus yang menentukan daya saing Kabupaten Gunungkidul,” ujarnya.
Wabup mengungkapkan bahwa meskipun angka stunting di Gunungkidul menunjukkan tren perbaikan, prevalensi yang masih tinggi tetap memerlukan perhatian serius.
Ia menyampaikan sejumlah persoalan lapangan yang terus muncul, seperti kesehatan ibu hamil, pola asuh yang kurang tepat, sanitasi tidak layak, hingga ketahanan pangan rumah tangga yang masih timpang.
Tiga Poin Kunci: Kolaborasi, Intervensi Berbasis Data, dan Edukasi Perilaku
Wabup Joko Parwoto kemudian menggarisbawahi tiga poin penting yang harus semua pihak jalankan secara konsisten kolaborasi adalah kunci.
Pemerintah menegaskan bahwa penanganan stunting tidak dapat dilakukan oleh satu organisasi perangkat daerah saja. Seluruh elemen mulai dari tingkat kabupaten, kapanewon, hingga kalurahan harus bergerak serempak.
Di samping itu perlu intervensi Spesifik dan Berbasis Data. Nantinta setiap intervensi harus tepat sasaran.
Data dari puskesmas, TPPS Kapanewon, dan kader PKK harus menjadi fondasi dalam menyusun strategi, dari peningkatan gizi ibu hamil, pemenuhan nutrisi balita, hingga pemastian akses air bersih dan sanitasi layak.
Terakhir adalah dengan edukasi dan Perubahan Perilaku. Wabup menekankan pentingnya penguatan sosialisasi mengenai 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), pola asuh yang benar, serta kebiasaan hidup bersih.
Ia menyebut peran posyandu dan kader PKK sebagai ujung tombak perubahan perilaku masyarakat.
Wabup Joko Parwoto juga meminta seluruh perangkat daerah, panewu, dan jajaran terkait untuk mengambil peran aktif, berinovasi, serta mengelola anggaran secara efektif dalam program penanganan stunting.
Ia mengimbau seluruh peserta Rakor agar tidak ragu menyampaikan kendala di lapangan agar segera ditemukan solusi bersama.
“Kita memiliki tanggung jawab moral memastikan setiap anak di Gunungkidul tumbuh optimal, bebas dari stunting, dan menjadi generasi yang cerdas, sehat, serta berdaya saing,” tegasnya. (ef linangkung)
