KabarJawa.com— Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DIY Tahun 2027 resmi memasuki tahap perumusan. Pemerintah Daerah DIY menegaskan bahwa dokumen ini bukan sekadar rencana tahunan.
RKPD 2027 harus memastikan seluruh target pembangunan lima tahun dalam RPJMD 2022–2027 tercapai sekaligus membuka pintu lompatan pembangunan jangka panjang DIY 2025–2045.
Tekanan dan urgensi ini menggema di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Selasa (25/11/2025), ketika Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X memimpin Rapat RKPD DIY Tahun 2027.
RKPD DIY 2027
Sri Sultan mengingatkan bahwa tahun 2027 bukan tahun biasa. Tahun itu adalah penutup RPJMD sekaligus fondasi pertama bagi perjalanan panjang pembangunan selama 20 tahun ke depan.
Sri Sultan menegaskan bahwa seluruh upaya perencanaan pada tahun 2027 harus diarahkan untuk memastikan keberhasilan akhir RPJMD 2022–2027.
Menurutnya, RKPD 2027 juga wajib berdiri kokoh sebagai awal dari implementasi tahap pertama RPJPD DIY 2025–2045 yang diatur dalam Perda DIY Nomor 10 Tahun 2024.
“Sehingga seluruh upaya yang kita rumuskan harus diarahkan untuk memastikan seluruh target pembangunan lima tahun terakhir dapat terpenuhi. Penyusunan RKPD 2027 ini juga harus menjadi awal yang kokoh untuk merealisasikan tahap pertama RPJPD DIY 2025–2045,” tegas Sri Sultan.
Tahap pertama RPJPD, lanjutnya, akan menjadi fondasi penting untuk meningkatkan kualitas SDM yang adaptif, memperluas pemerataan pembangunan, memperkuat kawasan selatan, dan mendorong transformasi ekonomi berbasis inovasi, budaya, serta keberlanjutan lingkungan.
Di saat bersamaan, tata kelola yang modern dan digital menjadi syarat mutlak agar pemerintahan bergerak lebih responsif.
Tantangan Berat, Fiskal Terbatas
Suasana rapat memanas ketika Sri Sultan menyinggung berbagai tantangan nyata yang harus dijawab DIY. Kondisi fiskal daerah yang terbatas menuntut strategi cermat dan terukur.
Oleh karena itu, perencanaan 2027 harus menggunakan pendekatan strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi, memastikan inklusivitas, dan menjaga keberlanjutan pembangunan.
“Tantangan nyata harus kita jawab melalui RKPD Tahun 2027 dengan kebijakan terukur. RKPD 2027 juga harus disusun dengan pendekatan strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi, memastikan inklusivitas, dan keberlanjutan pembangunan,” imbuh Sri Sultan.
Arahannya tegas: percepat seluruh indikator RPJMD, mulai dari penurunan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, peningkatan kualitas lingkungan hidup, hingga penguatan SDM. Sri Sultan bahkan menegaskan pentingnya perencanaan berbasis data.
“Tegakkan prinsip perencanaan berbasis data yang akuntabel. Tanpa data yang kredibel, perencanaan hanyalah asumsi,” ujarnya.
Sri Sultan juga menyoroti perlunya pemerataan pembangunan antarwilayah, terutama kawasan selatan yang selama bertahun-tahun memikul beban ketimpangan.
Pemerintah harus mendorong infrastruktur fisik, pemberdayaan masyarakat, pengembangan usaha lokal, dan peningkatan akses pendidikan maupun kesehatan.
Pada sektor ekonomi, Sri Sultan meminta percepatan transformasi ekonomi daerah dengan fokus pada sektor unggulan: industri pengolahan, pertanian modern, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta teknologi informasi dan komunikasi.
Ia menekankan pentingnya penerapan prinsip keberlanjutan lingkungan dalam setiap program.
“Kembangkan inovasi dan digitalisasi sebagai budaya kerja pemerintah. Transformasi digital bukan sekadar proyek, tetapi paradigma baru dalam pelayanan publik yang cepat, tepat, dan adaptif,” paparnya.
Tiga Fokus Utama
Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, turut menegaskan arah strategis pembangunan DIY.
Menurutnya, pembangunan tahun 2027 akan menitikberatkan pada tiga aspek: reformasi kalurahan, pemberdayaan kawasan selatan, serta inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi.
Reformasi kalurahan akan menekankan perbaikan kualitas layanan, perubahan sikap kerja aparatur, dan optimalisasi pendanaan pemberdayaan masyarakat.
Sementara itu, pemberdayaan kawasan selatan akan diarahkan pada optimalisasi pengelolaan wilayah, pengembangan ekonomi masyarakat, dan perlindungan lingkungan.
“Inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi kami lakukan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh,” tambah Made.
Made membedah lebih detail strategi pembangunan DIY tahun 2027. Penurunan kemiskinan, misalnya, berjalan dengan mengembangkan program wirausaha komunitas agar ekonomi masyarakat semakin berdaya.
Pemerintah juga memperkuat link and match dunia vokasi melalui SMK Tangguh agar lulusan SMK mampu terserap industri.
Penguatan literasi digital juga menjadi fokus penting. Made menegaskan perlunya perluasan akses internet, peningkatan kapasitas penggunaan teknologi informasi, dan pemanfaatan platform digital untuk aktivitas produktif masyarakat.
Pada sektor SDM, Pemerintah DIY akan mempercepat verifikasi anak tidak sekolah, menyediakan beasiswa, dan memperkuat layanan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus. Pemerintah juga akan melakukan redistribusi guru agar tidak terjadi ketimpangan tenaga pendidik.
“Peningkatan sarana prasarana pendidikan, termasuk infrastruktur fisik dan digital, menjadi kunci untuk mewujudkan pendidikan yang aman, inklusif, dan adaptif,” jelasnya. (ef linangkung)
