KabarJawa.com– Duka mendalam menyelimuti Indonesia ketika kabar gugurnya prajurit TNI dalam misi perdamaian dunia menggema dari Timur Tengah.
Tiga prajurit terbaik bangsa yang bertugas di Lebanon dalam naungan United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) gugur saat menjalankan mandat mulia menjaga stabilitas kawasan.
Salah satu dari mereka berasal dari Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Gus Hilmy tentang Prajurit TNI di Lebanon yang Gugur
Di tengah suasana berkabung, suara tegas datang dari Hilmy Muhammad, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Yogyakarta.
Pria yang akrab disapa Gus Hilmy itu tidak sekadar menyampaikan belasungkawa. Ia menggugah kesadaran publik dan negara untuk melihat tragedi ini sebagai peringatan serius, bukan sekadar risiko rutin dari misi internasional.
Gus Hilmy menilai peristiwa ini sebagai tamparan keras bagi bangsa. Ia menegaskan bahwa prajurit Indonesia berangkat membawa mandat perdamaian dunia, bukan untuk menjadi korban dari situasi yang tidak terkendali.
“Ini bukan sekadar kabar duka. Ini tamparan keras bagi kita semua,” tegasnya dalam keterangan tertulis, Kamis (2/4/2026).
Ia menuntut negara untuk hadir secara nyata, tidak hanya melalui ungkapan belasungkawa.
Negara harus memberikan jaminan perlindungan yang jelas, terukur, dan berkelanjutan bagi setiap prajurit yang dikirim ke wilayah konflik.
Menurutnya, pengabdian prajurit tidak boleh dibayar dengan kelalaian sistem. Ia mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi total terhadap mekanisme pengiriman pasukan, termasuk kesiapan operasional di lapangan.
Evaluasi Menyeluruh: Keselamatan Bukan Sekadar Komitmen
Sebagai anggota Komite II DPD RI dan tokoh di Nahdlatul Ulama, Gus Hilmy menekankan bahwa perlindungan prajurit harus menjadi prioritas utama negara.
Ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya berfokus pada solidaritas internasional tanpa mempertimbangkan kesiapan riil di lapangan.
“Solidaritas itu penting. Tapi keselamatan prajurit adalah tanggung jawab negara yang tidak bisa ditawar,” ujarnya.
Ia menilai keputusan strategis tidak boleh diambil hanya karena tekanan moral dan politik global. Pemerintah harus memastikan kesiapan operasional benar-benar matang sebelum mengirim pasukan ke wilayah konflik yang terus bereskalasi.
Kritik Tajam untuk PBB dan Sikap terhadap Israel
Gus Hilmy juga mengarahkan kritik keras kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ia menilai lembaga internasional tersebut belum memberikan perlindungan maksimal bagi pasukan perdamaian.
Menurutnya, setiap negara mengirim pasukan dengan kepercayaan penuh terhadap mandat internasional. Oleh karena itu, PBB wajib menjamin keamanan mereka di lapangan.
Tidak hanya itu, ia juga mendesak PBB untuk bersikap tegas terhadap Israel yang dinilai terus memperkeruh konflik.
Ia bahkan mendorong penerapan sanksi nyata, termasuk embargo, demi menciptakan efek jera dan melindungi warga sipil serta pasukan internasional.
Dalam pernyataannya, Gus Hilmy turut menyinggung wacana pengiriman pasukan Indonesia ke Gaza Strip melalui skema Board of Peace (BoP). Ia mengingatkan pemerintah agar tidak gegabah dalam mengambil keputusan strategis tersebut.
Ia menilai langkah itu berpotensi menempatkan Indonesia dalam posisi geopolitik yang kompleks, termasuk kemungkinan berhadapan dengan Iran yang memiliki kepentingan langsung di kawasan.
“Ini bukan keputusan sederhana,” katanya, menegaskan pentingnya perhitungan matang dalam setiap kebijakan luar negeri.
Gus Hilmy juga mempertanyakan aspek legitimasi jika pengiriman pasukan dilakukan di luar mandat internasional yang kuat. Ia menilai risiko akan semakin besar jika perlindungan terhadap pasukan tidak didukung payung hukum global yang jelas.
“Kalau dalam skema PBB saja perlindungan terhadap pasukan kita masih lemah, bagaimana dengan operasi tanpa legitimasi internasional yang jelas?” ujarnya kritis.
Pernyataan ini menyoroti dilema besar dalam kebijakan pertahanan Indonesia: antara menjaga peran aktif di panggung global dan memastikan keselamatan prajurit di lapangan.
Desakan Transparansi dan Peran Parlemen
Lebih jauh, pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta itu mempertanyakan dasar pengambilan keputusan terkait rencana pengiriman pasukan dalam jumlah besar yang disebut-sebut mencapai ribuan personel.
Ia menegaskan bahwa keputusan strategis seperti itu tidak boleh diambil secara sepihak. Pemerintah harus melibatkan parlemen sebagai representasi rakyat.
“Ini menyangkut nyawa ribuan prajurit. Tidak bisa diputuskan sepihak,” tegasnya.
Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang sehat. Tanpa itu, negara berisiko menciptakan preseden buruk dalam pengambilan keputusan strategis.
Tragedi gugurnya prajurit TNI di Lebanon bukan hanya kisah duka. Peristiwa ini menjadi alarm keras bagi negara untuk mengevaluasi kebijakan, memperkuat sistem perlindungan, dan memastikan setiap keputusan strategis benar-benar berpihak pada keselamatan prajurit.
Gus Hilmy menutup pernyataannya dengan peringatan tegas: negara tidak boleh lengah. Setiap langkah harus terukur, setiap kebijakan harus akuntabel, dan setiap nyawa prajurit harus menjadi prioritas utama. (ef linangkung)
