KabarJawa.com – Pemerintah Kota Yogyakarta melalui DPUPKP Kota Yogyakarta menetapkan penguatan talud sungai sebagai program prioritas tahun 2026.
Fokus penanganan diarahkan pada kawasan bantaran sungai yang rawan banjir dan longsor, terutama di sepanjang Kali Code dan Kali Winongo.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi pengurangan risiko bencana sekaligus penataan kawasan permukiman padat di wilayah perkotaan.
DPUPKP mengakselerasi penguatan talud dengan dukungan kolaborasi lintas sektor, termasuk bersama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim). Penataan dilakukan melalui pendekatan konsep penataan kawasan berbasis Mundur, Munggah, Madhep Kali (M3K).
Program tersebut bertujuan membuka ruang penataan bantaran sungai sekaligus memperbaiki tata kelola permukiman agar lebih tertib dan aman.
Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Drainase DPUPKP Kota Yogyakarta, Rahmawan Kurniadi, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi sejumlah titik talud yang berpotensi mengalami kerusakan akibat peningkatan debit air.
“Struktur talud di beberapa lokasi masih dari bronjong atau pasangan batu kali, sehingga belum terlalu kuat jika dihantam aliran besar,” ujarnya pada 25 April 2026.
Lima Lokasi Prioritas Tahun 2026
DPUPKP menetapkan lima wilayah sebagai prioritas penanganan, yaitu Bener, Pakuncen, Suryatmajan, Prenggan, dan Tegalrejo. Kondisi talud di masing-masing wilayah bervariasi.
Di wilayah Bener, masih terdapat bantaran sungai tanpa talud. Sementara di Pakuncen, sebagian struktur masih menggunakan bronjong. Di wilayah lain, talud berbahan batu kali sudah tersedia, namun dinilai perlu ditingkatkan menjadi beton bertulang.
Rahmawan menyebut sekitar 10 persen talud di Kota Yogyakarta masih berupa tanah tanpa penguatan struktur.
Untuk mendukung program ini, Pemerintah Kota Yogyakarta mengalokasikan anggaran sekitar Rp4 miliar dari APBD 2026. Nilai tersebut berada dalam kisaran alokasi tahunan yang berkisar antara Rp4 hingga Rp5 miliar.
Meski demikian, keterbatasan anggaran menjadi tantangan dalam mempercepat perbaikan seluruh talud yang membentang sepanjang puluhan kilometer di wilayah kota.
Selain itu, kendala teknis juga muncul di kawasan permukiman padat yang berada dekat bantaran sungai. Banyak bangunan warga berdiri di sekitar talud sehingga menghambat akses alat berat dalam proses konstruksi.
“Kami harus menyesuaikan dengan penataan permukiman. Jika kawasan sudah siap, baru pengerjaan talud dapat dilakukan,” jelas Rahmawan.
Penanganan Darurat dan Solusi Jangka Panjang
Dalam kondisi darurat seperti banjir atau longsor, DPUPKP tetap melakukan penanganan cepat menggunakan metode sementara untuk mencegah kerusakan meluas. Namun, pembangunan talud permanen berbahan beton bertulang tetap menjadi solusi jangka panjang yang diutamakan.
Secara teknis, talud merupakan struktur penahan tanah yang berfungsi menjaga stabilitas area di sekitar sungai. Struktur ini dirancang untuk menahan tekanan tanah dan aliran air agar tidak menyebabkan longsor atau kerusakan.
Penguatan talud diharapkan mampu meningkatkan keamanan kawasan bantaran sungai serta mengurangi risiko bencana di wilayah permukiman padat. Selain itu, program ini juga menjadi bagian dari upaya penataan kawasan kumuh menjadi lingkungan yang lebih layak huni.
Melalui pendekatan kolaboratif dan perencanaan bertahap, Pemkot Yogyakarta menargetkan pembangunan infrastruktur yang lebih tangguh terhadap perubahan lingkungan dan tekanan urbanisasi.
