KabarJawa.com — Pemerintah Kota Yogyakarta mengajukan sebanyak 306 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) untuk menjalani graduasi mandiri pada tahun 2025.
Pengajuan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mendorong kemandirian ekonomi warga dan menekan ketergantungan terhadap bantuan sosial.
Pengajuan ratusan KPM tersebut disampaikan kepada pemerintah pusat. Pemerintah Kota Yogyakarta menilai keluarga-keluarga yang diusulkan telah memiliki kondisi ekonomi yang lebih stabil, meskipun secara administratif masih tercatat memenuhi kriteria sebagai penerima PKH.
Graduasi Berdasarkan Kesadaran KPM
Kepala Seksi Jaminan dan Bantuan Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, Tri Oktavia Marjani, menyampaikan bahwa proses graduasi mandiri dilakukan berdasarkan kesadaran KPM itu sendiri.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan pemaksaan terhadap keluarga penerima bantuan untuk keluar dari program.
“Graduasi mandiri terjadi karena kesadaran keluarga. Mereka sudah bekerja, baik suami maupun istri, dan penghasilannya lebih stabil. Mereka memanfaatkan bantuan PKH dengan bijak, bahkan sebagian mereka tabung sebagai modal usaha,” ujar Okta.
Ia menjelaskan, banyak KPM memanfaatkan dana bantuan PKH sebagai modal awal untuk membangun usaha kecil. Usaha tersebut kemudian berkembang secara bertahap hingga mampu menopang kebutuhan rumah tangga secara berkelanjutan.
“Usaha mereka berkembang dan hasilnya sudah mencukupi kebutuhan keluarga. Ketika kesadaran itu muncul dari diri mereka sendiri, hasilnya jauh lebih baik dan berkelanjutan,” jelasnya.
Dukungan Program Pemberdayaan Ekonomi
Selain mendorong graduasi mandiri, pemerintah juga memberikan penguatan ekonomi melalui Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) dari Kementerian Sosial RI, yang sebelumnya dikenal sebagai Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA).
Program tersebut menyalurkan bantuan modal usaha bagi KPM yang memiliki potensi ekonomi dan minat berwirausaha.
Pada tahun 2025, Kota Yogyakarta didukung oleh 39 pendamping PKH yang aktif mendampingi ribuan KPM. Setiap pendamping mendapatkan target untuk mengusulkan sekitar 10 KPM agar mengikuti proses graduasi mandiri.
“Target memang 39 pendamping dikalikan 10 KPM, tetapi realisasi tetap bergantung pada laporan lapangan dan hasil asesmen. Pemerintah tidak langsung menyetujui semua usulan,” terang Okta.
Jumlah Penerima Bersifat Dinamis
Okta menyebutkan bahwa jumlah penerima PKH di Kota Yogyakarta pada tahun 2025 berada di kisaran 12 ribu KPM. Angka tersebut bersifat dinamis karena PKH merupakan program nasional yang dikelola oleh Kementerian Sosial RI dan dapat berubah sesuai kondisi sosial ekonomi masyarakat.
“Data PKH selalu bergerak. Hari ini seseorang bisa mandiri, tetapi besok bisa kembali membutuhkan bantuan karena sakit atau usahanya bangkrut,” ungkapnya.
Sebagai perbandingan, pada tahun 2024 lalu, Kota Yogyakarta mencatat sekitar 500 KPM PKH telah menjalani graduasi, baik secara mandiri maupun graduasi alami.
Graduasi alami terjadi ketika KPM tidak lagi memenuhi komponen kepesertaan PKH, seperti tidak adanya anak usia sekolah, ibu hamil, balita, lansia, atau penyandang disabilitas dalam keluarga.
Peran Pendamping PKH
Okta menegaskan bahwa peran pendamping PKH menjadi faktor penting dalam menumbuhkan kesadaran kemandirian KPM. Melalui pertemuan rutin keluarga penerima manfaat, pendamping menyampaikan pemahaman bahwa bantuan sosial bersifat sementara dan ditujukan sebagai sarana menuju kemandirian.
“Pendamping menanamkan kesadaran bahwa bantuan itu bukan tujuan akhir. Masih ada warga lain yang lebih membutuhkan. Bagi yang sudah mampu, kami harapkan bersedia graduasi mandiri,” katanya.
Ia memastikan bahwa hingga saat ini tidak terdapat KPM yang telah menjalani graduasi mandiri di Kota Yogyakarta kembali menjadi penerima PKH. Menurutnya, ketelitian pendamping dalam melakukan asesmen kondisi ekonomi keluarga menjadi kunci dalam proses pengusulan graduasi.
“Pendamping benar-benar mengenal kondisi KPM. Mereka hanya mengusulkan keluarga yang memang sudah mampu dan siap mandiri,” pungkasnya.
