KabarJawa.com – Pemerintah Kota Yogyakarta menegaskan kembali pendidikan sebagai pilar utama pembangunan sumber daya manusia.
Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyampaikan peringatan kepada seluruh pemangku kepentingan pendidikan menyusul capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Kota Yogyakarta yang masih berada di peringkat keempat nasional dari 514 kota di Indonesia.
Peringatan tersebut disampaikan Hasto dalam kegiatan Advokasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan yang digelar di Ruang Yudistira, Balai Kota Yogyakarta, Rabu (24/12/2025).
Menurut Hasto, capaian tersebut belum sejalan dengan predikat Yogyakarta sebagai kota pelajar dan kota pendidikan.
Hasto menekankan bahwa Kota Yogyakarta tidak memiliki sumber daya alam sehingga pembangunan daerah sepenuhnya bertumpu pada kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, pendidikan dan kesehatan menjadi sektor prioritas dalam pembangunan kota.
“Di Kota Yogyakarta ini kita tidak punya sumber daya alam. Yang kita miliki hanya sumber daya manusia. Kalau kita ingin maju dan tidak tertinggal, maka yang harus dikembangkan adalah manusianya. Pembangunan kita harus benar-benar bertumpu pada manusia,” ujar Hasto.
Ia menambahkan, branding Yogyakarta sebagai kota pelajar tidak boleh berhenti pada slogan. Pemerintah, kata dia, harus memastikan kualitas pendidikan yang unggul, berkarakter, dan inklusif dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
Tantangan Demografi dan Kualitas SDM
Hasto menyebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Yogyakarta yang telah mencapai angka 89 sebagai modal besar untuk meningkatkan kualitas pembangunan. Namun, ia mengingatkan bahwa capaian tersebut tidak boleh membuat pemerintah lengah.
“IPM kita ini sudah sangat tinggi. Tapi jangan sampai kita menjadi kota yang menua tapi belum sejahtera. Yang kita khawatirkan adalah growing old before growing rich. Pendidikan adalah satu-satunya jalan untuk mencegah itu,” kata Hasto.
Ia juga menyoroti kondisi demografi Kota Yogyakarta. Angka kelahiran disebut berada di level 1,65 dengan pertumbuhan penduduk yang mengalami minus growth. Selain itu, proporsi penduduk lanjut usia telah mencapai 16,2 persen, tertinggi secara nasional.
Menurut Hasto, kondisi tersebut berpotensi menambah beban generasi produktif jika tidak diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang unggul, sehat, dan produktif. Oleh karena itu, peningkatan kualitas layanan pendidikan dinilai sebagai kebutuhan mendesak.
Penegasan Akses Pendidikan Tanpa Diskriminasi
Dalam konteks pelayanan pendidikan, Hasto menegaskan kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menjamin akses pendidikan yang adil dan tanpa diskriminasi. Ia menginstruksikan agar sekolah negeri benar-benar hadir sebagai garda terdepan negara dalam melayani masyarakat, khususnya warga miskin.
“Saya instruksikan kepada Kepala Dinas Pendidikan, jangan sampai ada orang miskin tidak dilayani di sekolah negeri. Sekolah negeri harus gratis dan benar-benar bisa diakses oleh seluruh warga,” tegasnya.
Kebijakan pendidikan inklusif, lanjut Hasto, juga mencakup penyandang disabilitas. Pemerintah Kota Yogyakarta memastikan layanan pendidikan gratis bagi seluruh difabel, baik di sekolah negeri maupun swasta.
“Semua difabel gratis, baik di sekolah negeri maupun swasta. Ini bukan wacana, ini sudah kita jalankan,” ujarnya.
Hasto juga menyoroti masih adanya persepsi di masyarakat bahwa kualitas sekolah negeri kalah dibandingkan sekolah swasta. Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera meningkatkan mutu sekolah negeri.
“Jangan sampai image-nya sekolah negeri itu tidak berkualitas. Kalau orang miskin justru terpaksa masuk sekolah swasta karena kualitas, berarti negara gagal hadir,” kata Hasto.
Ke depan, ia mendorong setiap sekolah negeri di Kota Yogyakarta memiliki keunggulan masing-masing, baik di bidang akademik, olahraga, seni budaya, riset, maupun penguasaan bahasa.
Evaluasi dan Target Perbaikan SPM
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, Budi Santosa Asrori, mengakui bahwa capaian SPM Pendidikan Kota Yogyakarta masih berada di peringkat keempat nasional. Ia menyebut capaian tersebut tergolong baik secara nasional, namun belum sesuai dengan ekspektasi terhadap Kota Yogyakarta.
“Kita saat ini berada di peringkat keempat nasional dari 514 kota. Ini capaian yang baik, tetapi tentu belum memuaskan karena ekspektasi terhadap Yogyakarta jauh lebih tinggi,” ujar Budi.
Ia menjelaskan Kota Yogyakarta masih berada di bawah Kota Magelang, Kota Malang, dan Kota Mojokerto. Meski demikian, Budi menyebut prestasi pendidikan juga tercermin dari indikator lain, termasuk penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri sebagai kota dengan peningkatan akses pendidikan tertinggi untuk kategori kapasitas fiskal sedang.
Budi mengungkapkan sejumlah pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan, terutama pada indikator SPM Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Tantangan tersebut meliputi angka partisipasi PAUD, akreditasi satuan PAUD minimal B, serta kualifikasi pendidik PAUD yang belum seluruhnya bergelar S1 atau D-IV.
SPM sebagai Instrumen Penilaian Kepala Daerah
Widyaprada Ahli Madya Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) DIY, Susi Anto, menjelaskan bahwa SPM merupakan instrumen resmi penilaian kinerja kepala daerah yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
“SPM ini adalah rapor kepala daerah yang diterbitkan setiap tahun oleh Kemendagri. Berbeda dengan IPM yang digunakan Bappenas, SPM menjadi ukuran pertanggungjawaban langsung Wali Kota, Bupati, dan Gubernur,” jelas Susi Anto.
Ia menegaskan peningkatan SPM Pendidikan membutuhkan keterlibatan seluruh perangkat daerah sebagai unit pendukung, tidak hanya Dinas Pendidikan. Menurutnya, penguatan perencanaan, pembiayaan, dan data lintas sektor menjadi kunci peningkatan capaian SPM.
Susi Anto juga mengapresiasi komitmen Kota Yogyakarta dalam pengembangan pendidikan inklusif. Keberadaan Unit Layanan Disabilitas (ULD) dan pelatihan guru pendamping khusus dinilai sebagai langkah progresif yang menjadikan Kota Yogyakarta satu-satunya kabupaten/kota di DIY dengan layanan pendidikan inklusif yang komprehensif.
Dengan dorongan perbaikan menyeluruh dan penguatan lintas sektor, Pemerintah Kota Yogyakarta menargetkan peningkatan signifikan capaian SPM Pendidikan agar kembali menempatkan Yogyakarta sebagai rujukan nasional penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadaban.
