KabarJawa.com– Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terus memacu pembangunan infrastruktur demi membuka keterisolasian wilayah dan memperkuat konektivitas antarpadukuhan.
Di tengah tantangan geografis yang masih membatasi mobilitas warga, Pemkab Gunungkidul kini menyiapkan langkah besar dengan mengusulkan pembangunan sembilan jembatan baru di sejumlah titik strategis.
Program ini menjadi harapan baru bagi ribuan warga yang selama bertahun-tahun hanya mengandalkan akses sementara berupa crossway di atas aliran sungai.
Saat musim kemarau, akses tersebut memang masih dapat dilalui kendaraan maupun pejalan kaki. Namun, begitu hujan deras datang dan debit sungai meningkat, crossway berubah menjadi titik rawan yang memutus aktivitas masyarakat.
Kondisi itu tidak hanya menghambat perjalanan warga, tetapi juga memengaruhi roda ekonomi, akses pendidikan, hingga layanan kesehatan di kawasan pedesaan.
Pembangunan Jembatan Baru
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) Gunungkidul, Rakhmadian Wijayanto, menegaskan pembangunan jembatan permanen menjadi kebutuhan mendesak karena menyangkut kepentingan masyarakat luas.
“Sebenarnya sudah ada akses penghubung berupa crossway di atas alur sungai, tapi tidak optimal,” kata Rakhmadian, Kamis (14/5/2026).
Menurut dia, hampir setiap musim hujan sejumlah crossway terendam banjir sehingga kendaraan maupun warga tidak dapat melintas. Situasi tersebut membuat aktivitas masyarakat tersendat dan memicu persoalan baru di berbagai sektor kehidupan.
Anak-anak sekolah harus memutar jalur lebih jauh. Petani kesulitan membawa hasil panen ke pasar. Bahkan warga yang membutuhkan layanan kesehatan darurat kerap terkendala akses ketika aliran sungai meluap.
Oleh karena itu, Pemkab Gunungkidul memandang pembangunan jembatan permanen sebagai solusi jangka panjang.
“Makanya kami usul agar membantu pembangunan sembilan jembatan baru karena memang anggaran yang dimiliki pemkab masih terbatas,” ujarnya.
Besarnya kebutuhan anggaran membuat Pemkab Gunungkidul tidak bisa bergerak sendiri. Pemerintah daerah pun mengajukan dukungan pendanaan kepada pemerintah pusat agar proyek pembangunan dapat segera berjalan.
Setiap jembatan akan membutuhkan anggaran sekitar Rp3 miliar. Dengan total sembilan proyek pembangunan dan peningkatan kapasitas jembatan, kebutuhan dana mencapai sekitar Rp27 miliar.
Rakhmadian memastikan usulan tersebut sudah disampaikan dan akan terus dikawal agar masuk dalam prioritas pembangunan infrastruktur nasional.
“Sudah kami usulkan dan akan terus dikawal agar pembangunan bisa direalisasikan,” katanya.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur di wilayah selatan Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya di kawasan yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses transportasi.
Mayoritas Jembatan Baru di Sepanjang Kali Oya
Kepala Bidang Bina Marga DPUPRKP Gunungkidul, Wadiyana, mengungkapkan sebagian besar pembangunan jembatan akan fokus di wilayah sepanjang Kali Oya yang hingga kini masih bergantung pada crossway.
Menurutnya, kawasan tersebut menjadi salah satu titik vital mobilitas warga, namun juga paling rentan terputus saat musim hujan.
Sejumlah lokasi yang diusulkan untuk pembangunan jembatan baru adalah sebagai berikut.
- Padukuhan Ngampon, Watusigar
- Pundungsari, Kapanewon Semin
- Blembeman, Kalurahan Natah, Kapanewon Nglipar
- Nglegi, Kapanewon Patuk di kawasan Kali Nglegi
- Parengan, Kedungpoh, Kapanewon Nglipar di Kali Redoso
- Girisuko, Kapanewon Panggang di Kali Kedungdowo
- Hargomulyo, Kapanewon Gedangsari
- Wunung, Kapanewon Wonosari di Sungai Soka
Selain pembangunan jembatan baru, pemerintah juga merencanakan peningkatan kapasitas jembatan di Kalurahan Rejosari untuk menampung volume kendaraan yang semakin meningkat.
“Total ada delapan crossway yang ingin dibangun jembatan. Selain itu, ada jembatan yang ingin ditingkatkan kapasitasnya di Kalurahan Rejosari agar akses semakin lancar,” kata Wadiyana.
Infrastruktur jadi Kunci Penggerak Ekonomi Desa
Pembangunan jembatan di Gunungkidul tidak hanya dipandang sebagai proyek konstruksi biasa. Pemerintah daerah menempatkan program ini sebagai strategi penting untuk menggerakkan ekonomi desa sekaligus membuka akses sosial masyarakat.
Selama ini banyak warga di kawasan pedesaan menghadapi kendala distribusi hasil pertanian akibat akses jalan yang terbatas. Ketika hujan turun dan masyarakat tidak dapat melewati crossway, aktivitas ekonomi praktis melambat.
Padahal sebagian besar masyarakat menggantungkan hidup pada sektor pertanian, peternakan, hingga perdagangan hasil bumi.
Dengan hadirnya jembatan permanen, distribusi hasil panen menjadi lebih cepat dan efisien. Kendaraan pengangkut hasil pertanian dapat melintas sepanjang tahun tanpa khawatir terhambat banjir.
Selain sektor ekonomi, pembangunan jembatan juga akan memperlancar mobilitas pelajar menuju sekolah dan memudahkan masyarakat menjangkau fasilitas kesehatan.
“Tujuan utamanya untuk menopang perekonomian agar akses jadi semakin mudah. Kalau hanya crossway, fungsinya kurang optimal karena yang melintas juga terbatas,” ujar Wadiyana.
Rencana pembangunan sembilan jembatan baru itu kini menjadi simbol harapan baru bagi warga di sejumlah wilayah Gunungkidul.
Infrastruktur yang lebih layak mampu menghapus hambatan geografis yang selama ini membatasi aktivitas masyarakat. (ef linangkung)
