KabarJawa.com – Retakan tanah muncul di tepi Sungai Oya, Padukuhan Sompok, Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Bantul.
Retakan sepanjang sekitar 10 meter itu memicu kekhawatiran warga, terutama setelah kejadian ambles di kawasan Srikeminut yang sebelumnya menutup akses menuju objek wisata.
Sebanyak tujuh kepala keluarga atau 16 jiwa sempat mengungsi. Mereka meninggalkan rumah setelah melihat retakan di sekitar permukiman melebar.
Panewu Imogiri, Slamet Santosa, menyatakan warga memilih mengungsi karena masih trauma dengan kejadian di Srikeminut.
“Warga mengungsi karena takut kejadian di Srikeminut terulang. Mereka berpindah sementara ke rumah saudara hingga shelter terdekat,” ujar Slamet, Minggu (23/11/2025).
Hujan deras beberapa hari sebelumnya memicu longsor yang menutup jalan dan memutus akses menuju Srikeminut.
Situasi itu menambah kecemasan warga Sompok yang tinggal sekitar 500 meter dari bibir tebing.
Warga Mulai Pulang, Pemerintah Perkuat Penanganan
Setelah pemantauan relawan dan aparat, retakan tanah di Sompok dinilai tidak seberat di Srikeminut. Sebagian warga kemudian kembali ke rumah.
“Retak-retak memang ada, tapi tidak separah yang di Srikeminut. Karena dirasa masih aman, beberapa warga sudah kembali ke rumah,” kata Slamet.
Ia tetap meminta warga waspada dan segera melapor bila muncul tanda pergerakan tanah.
BPBD melaporkan sebanyak 300 jiwa terdampak di Padukuhan Wunut dan 150 jiwa di Sompok. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyebut total 450 jiwa menjadi fokus penyelamatan.
Pemerintah membangun dua posko darurat di Sompok dan Kedungjati, serta membuka dua jalur distribusi logistik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga.
Menghadapi puncak musim hujan, Pemkab Bantul menetapkan sejumlah titik evakuasi bersama relawan dan pihak kalurahan.
Hal itu menindaklanjuti peringatan BMKG yang memprediksi puncak hujan wilayah selatan, termasuk Yogyakarta, berlangsung hingga Februari 2026.
“Jika mengacu wilayah selatan, puncak musim hujan bisa sampai Februari. Maka kita harus tetap siaga,” ujar Halim.
Sebagai langkah mitigasi, Pemkab Bantul menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari sejak 21 November hingga 5 Desember 2025. Dalam periode itu, seluruh upaya diarahkan untuk memastikan keselamatan warga.
“Tidak boleh ada warga yang kelaparan, kekurangan logistik, atau tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup minimal,” kata Halim.
