KabarJawa.com – Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) meraih Juara 2 Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Berkinerja Terbaik Kawasan Jawa–Bali dalam ajang TPID Award 2025. Penghargaan tersebut diberikan atas kinerja pengendalian inflasi daerah yang dinilai konsisten dan terukur.
Pengumuman penghargaan berlangsung dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda) Pengendalian Inflasi 2025 di Jakarta, Senin (8/12/2025).
Agenda nasional tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia sebagai forum penguatan sinergi pengendalian inflasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Penghargaan TPID Award 2025 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 386 Tahun 2025. Penetapan tersebut merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap komitmen dan kinerja Pemda DIY dalam menjaga stabilitas harga di tingkat daerah.
Capaian ini juga menempatkan DIY sebagai salah satu provinsi yang direkomendasikan untuk menerima insentif fiskal tahun 2026. Rekomendasi tersebut diberikan berdasarkan efektivitas kebijakan pengendalian inflasi serta keberlanjutan program yang dijalankan sepanjang tahun.
Asisten Sekretaris Daerah DIY Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Tri Saktiyana, menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh unsur TPID DIY.
Menurutnya, pengendalian inflasi dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan perangkat daerah, Bank Indonesia, BUMN, BUMD, pelaku usaha, hingga pemangku kepentingan di tingkat masyarakat.
“TPID DIY menerapkan strategi pengendalian inflasi secara konsisten melalui pendekatan 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Sinergi lintas sektor inilah yang mengantarkan DIY meraih Juara 2 TPID Provinsi Berkinerja Terbaik di Kawasan Jawa–Bali,” ujar Tri Saktiyana.
Ia menjelaskan bahwa tim penilai TPID Award tidak hanya menilai capaian angka inflasi. Penilaian juga mencakup inovasi kebijakan, efektivitas koordinasi antarinstansi, kemampuan merespons gejolak harga, serta kesinambungan program pengendalian inflasi sepanjang tahun berjalan.
Tri Saktiyana menambahkan bahwa Pemda DIY menjadikan penghargaan tersebut sebagai pemacu untuk meningkatkan kinerja TPID ke depan. Pemerintah daerah, kata dia, terus melakukan evaluasi dan penguatan strategi agar pengendalian inflasi tetap terjaga.
“Kami optimistis dapat meraih Juara 1 TPID Award pada tahun berikutnya. Presiden Prabowo Subianto dan Bank Indonesia memberikan perhatian besar terhadap stabilitas inflasi sebagai fondasi utama pertumbuhan dan pemulihan ekonomi nasional,” katanya.
Ia juga menyampaikan bahwa dinamika ekonomi sepanjang tahun 2025 dihadapkan pada berbagai tantangan. Tekanan geopolitik global, fluktuasi harga komoditas, gangguan rantai pasok pangan, serta bencana alam di sejumlah wilayah turut memengaruhi stabilitas harga di daerah.
Meski demikian, Pemda DIY dinilai mampu menjaga inflasi daerah tetap dalam kondisi terkendali. Pengendalian dilakukan melalui pemantauan harga secara berkala, penguatan distribusi pangan, serta koordinasi intensif dengan berbagai pemangku kepentingan.
“Kami percaya tahun 2026 akan menjadi tahun yang lebih cerah. Dengan penguatan koordinasi dan kebijakan yang tepat sasaran, inflasi dapat terus kita jaga demi kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.
Secara nasional, inflasi Indonesia hingga November 2025 tercatat sebesar 2,72 persen secara tahunan (year on year). Angka tersebut berada dalam rentang sasaran pemerintah selama delapan bulan berturut-turut.
Inflasi inti juga tercatat stabil pada level 2,36 persen (yoy). Kondisi tersebut mencerminkan pertumbuhan permintaan domestik yang relatif sehat dan terjaga.
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, menyatakan bahwa keberhasilan pengendalian inflasi nasional tidak terlepas dari peran aktif TPID di daerah.
“TPID menjadi ujung tombak stabilisasi harga. Pemerintah Daerah DIY menunjukkan konsistensi, inovasi, dan koordinasi yang sangat solid. Capaian ini patut menjadi contoh bagi daerah lain,” kata Ferry Irawan.
Rakorpusda Pengendalian Inflasi 2025 juga menjadi forum tindak lanjut atas hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi yang digelar pada 28 November 2025.
emerintah pusat menegaskan komitmen untuk memastikan kebijakan stabilisasi harga dapat dilaksanakan secara cepat dan terukur hingga tingkat daerah.
Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), pemerintah pusat meminta pemerintah daerah memperkuat langkah antisipatif. Langkah tersebut meliputi operasi pasar, Gerakan Pangan Murah, pemantauan harga harian, serta pengamanan distribusi pangan strategis.
Dalam konteks tersebut, DIY dinilai sebagai salah satu daerah yang siap menghadapi potensi peningkatan permintaan. Selain pengamanan pasokan, pemerintah juga menyiapkan berbagai program perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat.
Program tersebut antara lain bantuan pangan, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesra, diskon tarif transportasi, serta penyelenggaraan kegiatan belanja nasional. Langkah-langkah tersebut diarahkan untuk menahan laju inflasi pada akhir tahun.
Capaian Pemda DIY dalam TPID Award 2025 menegaskan posisi DIY sebagai salah satu wilayah rujukan stabilitas harga di Kawasan Jawa–Bali.
Pemerintah daerah menyatakan akan melanjutkan penguatan koordinasi dan kebijakan pengendalian inflasi pada tahun berikutnya.
