KabarJawa.com – Proyek kereta gantung Prambanan Heritage Skyline mulai memasuki tahap awal pembangunan di wilayah Sleman timur. Proyek dengan nilai investasi sekitar Rp200 miliar ini dirancang sebagai bagian dari pengembangan kawasan wisata berbasis geo-heritage yang terintegrasi.
Pemerintah Kabupaten Sleman menyatakan bahwa pelaksanaan proyek akan mengedepankan prinsip pelestarian lingkungan. Kepala DPMPTSP Sleman, Triana Wahyuningsih, menyebut pembangunan dilakukan dengan pendekatan kehati-hatian agar tidak merusak karakter kawasan.
Ia menegaskan bahwa wilayah Sleman timur merupakan kawasan geo-heritage, sehingga setiap aktivitas pembangunan harus menyesuaikan dengan kondisi alam yang ada. Proyek ini juga disebut tidak akan dilakukan secara masif dan tetap mempertahankan keseimbangan ekosistem serta bentang alam.
“Kawasan Sleman timur merupakan geo-heritage, sehingga seluruh aktivitas pembangunan harus selaras dengan kondisi alam yang ada,” ujarnya.
Rute Sepanjang 4 Kilometer Hubungkan Titik Wisata
Kereta gantung Prambanan Heritage Skyline direncanakan memiliki jalur sepanjang kurang lebih 4 kilometer. Rute ini menghubungkan sejumlah destinasi wisata di kawasan tersebut.
Perjalanan akan dimulai dari Candi Banyunibo sebagai titik awal, kemudian berhenti di Candi Miri sebagai titik transit, dan berakhir di Tebing Breksi sebagai titik akhir.
Rute tersebut dirancang tidak hanya sebagai sarana transportasi wisata, tetapi juga memberikan pengalaman visual yang menyatu dengan lanskap perbukitan dan situs sejarah di sekitarnya.
Total luas area pengembangan proyek mencapai sekitar 81,35 hektare. Skala tersebut menjadikan proyek ini sebagai salah satu pengembangan pariwisata terintegrasi di wilayah Sleman timur.
Fasilitas Pendukung Disiapkan
Selain kereta gantung, pengembang juga menyiapkan sejumlah fasilitas pendukung. Di antaranya kafe, restoran, dan mini zoo yang ditujukan untuk wisata keluarga.
Fasilitas tersebut dirancang untuk meningkatkan kenyamanan dan memperpanjang durasi kunjungan wisatawan. Seluruh bangunan direncanakan menggunakan pendekatan arsitektur yang menyesuaikan dengan karakter lingkungan sekitar.
Konsep ini diharapkan tetap menjaga identitas kawasan geo-heritage sekaligus mendukung pengembangan destinasi wisata.
Proses Perizinan dan Administrasi
Dari sisi perizinan, proyek ini telah menunjukkan perkembangan. Investor telah memperoleh izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk tiga Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
Tahapan berikutnya adalah penyelesaian administrasi lahan. Sebelumnya, proyek ini juga telah mendapatkan persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Pemerintah Kabupaten Sleman menyatakan akan terus mengawal proses tersebut agar sesuai dengan regulasi yang berlaku serta mendukung percepatan realisasi pembangunan.
Potensi Pengembangan Kawasan Wisata
Lokasi proyek berada di Kalurahan Bokoharjo dan Sambirejo, yang termasuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Posisi ini dinilai strategis dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata di wilayah tersebut.
Selain itu, rencana pembangunan pintu tol Prambanan diperkirakan akan meningkatkan aksesibilitas kawasan. Hal ini dinilai dapat memperkuat konektivitas antara Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah.
Dengan dukungan infrastruktur dan integrasi destinasi, kawasan Sleman timur diproyeksikan menjadi salah satu simpul wisata baru di wilayah selatan Pulau Jawa.
Dampak Ekonomi yang Diharapkan
Pemerintah Kabupaten Sleman menyatakan bahwa proyek ini diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Kehadiran destinasi baru diperkirakan akan mendorong pertumbuhan sektor usaha kecil, kuliner, dan jasa pariwisata.
Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan juga dinilai berpotensi menambah pendapatan asli daerah. Pemerintah menilai proyek ini tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada penguatan ekonomi lokal.
Pengembangan Prambanan Heritage Skyline saat ini masih berlanjut pada tahap awal pembangunan dan administrasi. Pemerintah daerah menyatakan akan terus memantau pelaksanaan proyek sesuai ketentuan yang berlaku.
