KabarJawa.com– Polemik dugaan monopoli distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) nelayan Sadeng akhirnya mereda setelah berminggu-minggu menguras energi dan memantik perdebatan luas di media sosial.
Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY) turun tangan dan berhasil mempertemukan seluruh pihak dalam forum mediasi pada Kamis, 27 November 2025.
Perwakilan Polairud, PT Mufida, koperasi, pengusaha, tokoh masyarakat, hingga para nelayan hadir dengan tujuan yang sama: mengakhiri pertikaian yang berkembang menjadi isu besar.
Wakil Ketua LO DIY Bidang Pengawasan Aparatur Pemerintahan, Abdullah Abidin atau Bang Umbu, melihat konflik itu bukan hanya persoalan BBM, tetapi akumulasi kesalahpahaman yang menumpuk.
Usaha LO DIY
LO DIY sudah menempuh koordinasi dan klarifikasi sebelumnya. Setelah masuk pada tahap ketiga dalam SOP Tata Kelola mereka, yakni mediasi, lembaga tersebut merasa perlu mengorkestrasi seluruh pihak agar seirama.
“Ini karena ada miss communication di tingkat para pemangku kepentingan di Sadeng,” jelas Umbu
Menurut Umbu, keterlibatan banyak unsur, Polairud, PT Mufida, koperasi, pengusaha, para nelayan, hingga tokoh masyarakat, membuat dinamika semakin rumit.
LO DIY bahkan menggandeng Irwasda Polda DIY demi memastikan semua pihak bisa bertemu tanpa saling menyalahkan.
LO DIY mengajak seluruh pihak menggunakan pendekatan restorative justice. Pendekatan itu mengajak mereka menyelesaikan masalah tanpa mencari siapa yang paling bersalah.
Setelah melalui diskusi panjang, mereka mencapai kesepakatan bersama yang krusial. Polemik yang menjadi viral, termasuk berbagai laporan yang dilayangkan ke sejumlah lembaga, disepakati untuk dianggap selesai.
“Hasil dari mediasi ini alhamdulillah semua sepakat untuk kemudian mulai lagi dari ‘nol’. Hal-hal yang diributkan bahkan sampai viral itu, tolong di-case close. Kalau bisa ditarik, ya ditarik aja laporannya,” tegas Umbu.
Umbu menekankan bahwa langkah terpenting saat ini adalah memperbaiki hubungan antarpemangku kepentingan agar aktivitas pelabuhan kembali berjalan normal dan sesuai aturan.
Solusi Polemik Dugaan Monopoli BBM Nelayan Sadeng
Tak ingin konflik serupa kembali muncul, LO DIY mengusulkan langkah strategis berupa pembentukan Tim Komunikasi Pelabuhan Sadeng. Tim ini langsung berada di bawah kepemimpinan Kepala Pelabuhan, Darmadi.
Tim ini bertugas merespons persoalan di tingkat lokal sebelum membesar atau naik ke ranah provinsi. Kehadiran tim menjadi kunci untuk memperkuat koordinasi agar dinamika di pelabuhan dapat dikelola dengan baik.
“LO DIY juga akan melakukan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) dalam tiga bulan ke depan. Kami akan mengecek tim itu sejauh mana perjalanannya,” ungkap Umbu.
Ia berharap tata kelola distribusi BBM, peran koperasi, hingga urusan internal pelabuhan dapat berjalan sesuai aturan, tetap menjaga kearifan lokal, dan menguntungkan masyarakat Sadeng.
Polemik ini mencuat setelah muncul dugaan monopoli distribusi BBM non-subsidi oleh oknum tertentu, yang menyeret salah satu anggota Polairud Pantai Sadeng.
Isu tersebut menyebar cepat di media sosial dan memunculkan berbagai laporan yang masuk ke beberapa lembaga.
Polda DIY menurunkan Propam untuk penyelidikan internal, sementara KPPU Kanwil VII (DIY–Jawa Tengah) memeriksa sejumlah pihak terkait.
LO DIY ikut menerima aduan dan melakukan klarifikasi. Namun kini, melalui mediasi LO DIY, seluruh rangkaian kasus tersebut tuntas dan selesai secara damai.
Di akhir pertemuan, suasana tampak jauh lebih cair daripada saat awal mediasi. Para tokoh masyarakat dan nelayan terlihat lebih lega karena konflik yang sempat mengganggu aktivitas mereka akhirnya berakhir.
Mereka berharap tidak ada lagi hambatan administratif, polemik distribusi BBM, atau salah komunikasi yang bisa mengganggu kegiatan melaut.
“Yang penting ke depan semua berjalan baik, sesuai aturan, dan membawa kemaslahatan bersama,” tutup Bang Umbu. (ef linangkung)
