KabarJawa.com– Pemerintah pusat terus mempercepat peningkatan kualitas hidup masyarakat daerah dengan langkah nyata.
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) melakukan kunjungan kerja strategis ke Kabupaten Gunungkidul untuk menindaklanjuti hasil audiensi antara Bupati Gunungkidul dan Menko PMK yang berlangsung pekan lalu.
Kunjungan ini tidak sekadar seremonial. Tim Kemenko PMK langsung bergerak menyasar dua sektor krusial, yakni pendidikan dan kesehatan.
Hal tersebut selama ini menjadi fondasi utama pembangunan manusia di wilayah tersebut. Pemerintah berupaya memastikan masyarakat Gunungkidul mendapatkan layanan yang layak dan berkelanjutan.
Transformasi Pendidikan dan Kesehatan Gunungkidul
Dalam sektor pendidikan, pemerintah pusat mulai mengkaji solusi konkret untuk mengatasi berbagai persoalan yang terjadi di wilayah Wonosari dan Saptosari.
Permasalahan seperti keterbatasan akses, kualitas fasilitas, hingga distribusi tenaga pengajar menjadi perhatian utama.
Tim Kemenko PMK mengungkapkan rencana pengembangan sekolah terintegrasi sebagai strategi jangka panjang. Konsep ini diharapkan mampu menyatukan berbagai jenjang pendidikan dalam satu kawasan sehingga lebih efisien dan mudah diakses masyarakat.
Langkah ini sekaligus menjadi upaya pemerintah dalam menciptakan sistem pendidikan yang adaptif terhadap tantangan zaman, sekaligus menjawab kebutuhan daerah yang memiliki karakteristik geografis seperti Gunungkidul.
Di sektor kesehatan, isu kesehatan mental muncul sebagai perhatian serius. Data menunjukkan lebih dari 1.800 Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) tersebar di Gunungkidul.
Bahkan, angka kasus bunuh diri mencapai rata-rata 27 kasus per tahun, sebuah kondisi yang memerlukan penanganan cepat dan terintegrasi.
Menanggapi hal tersebut, Kemenko PMK menggandeng akademisi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk merancang program penanganan kesehatan jiwa berbasis daerah.
Pemerintah berencana menjadikan Gunungkidul sebagai proyek percontohan nasional (pilot project) dalam penanganan kesehatan mental.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Kemenko PMK, Prof. Sukadiono, menegaskan pentingnya langkah antisipatif ini.
“Kami memastikan gangguan kesehatan mental tidak menghambat masa depan generasi muda. Kami harus memulai langkah ini dari daerah sebagai bagian dari strategi global,” ujarnya saat meninjau RSUD Saptosari.
Kemenko PMK juga mengapresiasi kesiapan RSUD Wonosari yang telah memiliki dua dokter spesialis jiwa serta fasilitas rawat jalan dan rawat inap yang dinilai memadai.
Perluasan Layanan Hemodialisa
Selain kesehatan mental, pemerintah juga menaruh perhatian besar pada layanan hemodialisa (cuci darah). Saat ini, antrean pasien mencapai 278 orang, yang menunjukkan tingginya kebutuhan layanan tersebut di Gunungkidul.
Pemerintah merancang pengembangan kapasitas layanan secara signifikan. RSUD Wonosari akan menambah hingga 20 tempat tidur untuk layanan hemodialisa.
Sementara itu, RSUD Saptosari akan dikembangkan sebagai pusat layanan di wilayah selatan dengan target 10 tempat tidur.
Kepala Dinas Kesehatan Gunungkidul, Ismono, menjelaskan bahwa RSUD Saptosari telah memiliki kesiapan infrastruktur.
“Fasilitas fisik dan instalasi oksigen sentral sudah siap. Kami tinggal melengkapi alat kesehatan dan tempat tidur rumah sakit,” ungkapnya.
Pemerintah juga mendorong RSUD Saptosari untuk meningkatkan status dari rumah sakit kelas D menjadi kelas C. Upaya ini dilakukan dengan menambah berbagai unit layanan serta memperkuat kapasitas tenaga medis.
Langkah tersebut akan memperluas jangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, terutama di wilayah selatan Gunungkidul yang selama ini masih terbatas aksesnya.
Dorongan Pemenuhan SDM dan Obat Jiwa
Sebagai langkah lanjutan, pemerintah pusat mengarahkan Bupati Gunungkidul untuk segera melakukan audiensi dengan Menteri Kesehatan.
Pertemuan tersebut akan membahas kebutuhan mendesak, mulai dari kekurangan tenaga medis seperti dokter spesialis, perawat, hingga psikolog, hingga ketersediaan obat-obatan untuk pasien gangguan jiwa.
Ismono menegaskan bahwa pemenuhan SDM menjadi kunci keberhasilan program ini.
“Kami membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah pusat, terutama dalam penyediaan tenaga medis dan obat-obatan jiwa yang saat ini sangat mendesak,” tegasnya.
Kemenko PMK memastikan tidak akan berhenti pada tahap perencanaan. Pemerintah pusat berkomitmen mengawal seluruh usulan, mulai dari pengadaan alat kesehatan hingga renovasi fasilitas layanan kesehatan.
Langkah ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menghadirkan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas, khususnya dalam penanganan kesehatan mental dan layanan cuci darah. (ef linangkung)
