KabarJawa.com – Rencana besar pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Gunungkidul hingga kini masih terjebak dalam tahap wacana awal.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul belum menunjukkan langkah konkret untuk merealisasikan program yang digadang-gadang menjadi solusi pendidikan bagi masyarakat miskin tersebut.
Dinas Sosial (Dinsos) Gunungkidul secara terbuka mengakui bahwa program ini belum mengalami perkembangan signifikan. Ketidakjelasan ini mencakup berbagai aspek penting, mulai dari penentuan lokasi hingga tahapan pelaksanaan pembangunan.
Kondisi tersebut memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat yang menaruh harapan tinggi terhadap program ini.
Belum Ada Penentuan Lokasi
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dinsos Gunungkidul, Suyono, menegaskan bahwa pihaknya memang telah membahas konsep Sekolah Rakyat sebagai program strategis untuk menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu. Namun, ia menekankan bahwa pembahasan tersebut belum berlanjut ke tahap teknis.
“Belum ada informasi lebih lanjut dan belum ada arahan pembangunan Sekolah Rakyat,” ujar Suyono pada Senin (4/5/2026).
Pernyataan tersebut memperjelas bahwa hingga saat ini Pemkab belum menentukan titik lokasi pembangunan. Padahal, aspek lokasi menjadi fondasi utama dalam merealisasikan proyek pendidikan berskala besar seperti ini.
Suyono menjelaskan bahwa kebutuhan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat diperkirakan mencapai sekitar lima hektare.
Lahan tersebut akan difungsikan sebagai kompleks pendidikan terpadu berbasis asrama, yang mencakup jenjang pendidikan dari sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA).
“Kalau diukur dari kebutuhan, perkiraan lahan yang akan digunakan kurang lebih luasnya lima hektare,” jelasnya.
Konsep Sekolah Terpadu
Konsep sekolah berasrama ini dirancang untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang terintegrasi. Dengan sistem tersebut, para siswa tidak hanya belajar di ruang kelas, tetapi juga menjalani kehidupan sehari-hari dalam satu kawasan yang sama.
Pendekatan ini diharapkan mampu membentuk karakter sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan bagi peserta didik.
Program Sekolah Rakyat secara khusus menyasar kelompok masyarakat miskin, terutama yang masuk dalam kategori desil 1 dan desil 2. Kelompok desil 1 mencakup masyarakat dengan kondisi ekonomi sangat miskin, sedangkan desil 2 mencakup kategori miskin.
“Desil 1 ini yaitu kategori masyarakat sangat miskin, sedangkan desil 2 kategori miskin,” terang Suyono.
Sasaran program ini mencakup anak-anak dari usia belum sekolah hingga tingkat SMA. Dengan cakupan tersebut, pemerintah berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih luas dan merata bagi kelompok masyarakat yang selama ini mengalami keterbatasan.
Namun, di balik konsep yang terdengar menjanjikan, realitas di lapangan masih jauh dari harapan. Hingga saat ini, belum ada progres teknis yang dapat disampaikan kepada publik. Proses pengadaan lahan, perencanaan pembangunan, hingga jadwal pelaksanaan masih belum jelas.
Koordinasi Antarinstansi
Suyono menyarankan agar informasi lebih rinci terkait program ini dapat dikonfirmasi kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Ia mengindikasikan bahwa peran Bappeda sangat penting dalam menentukan arah kebijakan dan realisasi program.
Meski demikian, hingga berita ini disusun, Plt Bappeda Gunungkidul, Agus Mantara, belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai perkembangan Sekolah Rakyat. Kondisi ini semakin menambah ketidakpastian terkait masa depan program tersebut.
Di sisi lain, masyarakat terus menunggu kejelasan. Program Sekolah Rakyat dianggap sebagai angin segar bagi keluarga kurang mampu yang selama ini kesulitan mengakses pendidikan berkualitas. Harapan besar pun menggantung, menanti langkah nyata dari pemerintah daerah.
Sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan, Sekolah Rakyat seharusnya menjadi prioritas strategis. Namun, tanpa kejelasan arah dan percepatan realisasi, program ini berisiko hanya menjadi wacana yang berulang tanpa ujung.
Kini, publik menanti komitmen nyata dari Pemkab Gunungkidul. Apakah Sekolah Rakyat akan benar-benar terwujud, atau justru kembali menjadi rencana yang tertunda?
Waktu akan menjawab, sementara harapan masyarakat terus menguat di tengah ketidakpastian. (Eln)
