KABARJAWA– Kota Yogyakarta kembali mencatat sejarah penting. Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta masuk dalam jajaran kandidat penerima Paritrana Award 2025 tingkat Provinsi DIY.
Ajang bergengsi ini menjadi bukti nyata komitmen Pemkot Yogyakarta dalam memberikan perlindungan menyeluruh kepada para pekerja, baik formal maupun informal.
Wawancara untuk Kandidat Penerima Paritrana Award 2025
Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, tampil dengan penuh keyakinan saat menjalani sesi wawancara di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan Yogyakarta.
Di hadapan tim penilai, Hasto menegaskan bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan bukan sekadar program, melainkan instrumen penting untuk menjaga martabat dan kesejahteraan pekerja.
“Saya menilai proses wawancara ini bukan hanya sekadar kompetisi, tetapi juga momentum refleksi. Pemkot Yogyakarta selalu berusaha konsisten melindungi seluruh pekerja tanpa terkecuali. Apapun hasilnya nanti, yang paling utama adalah kebermanfaatan program ini bagi masyarakat,” tegas Hasto.
Sebagai informasi, Paritrana Award merupakan penghargaan prestisius yang diberikan kepada pemerintah daerah dan pelaku usaha yang menunjukkan komitmen tinggi dalam mendukung implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan.
Penghargaan ini lahir untuk mendorong pemerintah daerah agar tidak sekadar menjalankan kewajiban administratif, tetapi benar-benar menaruh perhatian serius pada perlindungan tenaga kerja.
Proses seleksi berlangsung ketat. Sesi wawancara menjadi tahapan krusial untuk menguji seberapa jauh kebijakan pemerintah daerah berdampak nyata bagi pekerja.
Tim penilai berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari BPJS Ketenagakerjaan, akademisi, hingga serikat pekerja, sehingga hasil penilaian dipastikan objektif dan kredibel.
Pentingnya Wawancara
Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Aria Nugrahadi, menekankan pentingnya sesi wawancara ini. Ia menjelaskan bahwa tahapan tersebut bertujuan memastikan bahwa pemenang Paritrana Award benar-benar layak menjadi teladan dalam hal perlindungan tenaga kerja.
“Sesi ini menilai secara mendalam kinerja kandidat. Kami ingin melihat bukti nyata bagaimana pemerintah daerah mendorong pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayahnya,” jelas Aria.
Aria menegaskan bahwa komitmen terhadap jaminan sosial tidak bisa diukur hanya dari angka kepesertaan, tetapi juga dari keseriusan pemerintah dalam menjemput bola, menggandeng stakeholder, serta membangun budaya sadar perlindungan sosial di tengah masyarakat.
Hasto menuturkan, Pemkot Yogyakarta tidak hanya menunggu, tetapi aktif melakukan berbagai langkah strategis. Pemerintah menggandeng komunitas, organisasi pekerja, hingga pelaku usaha mikro agar memahami pentingnya jaminan sosial. Program sosialisasi dilakukan dari tingkat kelurahan hingga pusat keramaian.
“Bagi kami, setiap pekerja harus terlindungi, baik yang berstatus karyawan perusahaan besar maupun pedagang kaki lima yang berjuang di jalanan kota. Perlindungan ini bentuk penghormatan atas kerja keras mereka,” ujar Hasto.
Semangat itu sejalan dengan visi besar Kota Yogyakarta sebagai kota inklusif yang menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan.
Hasto meyakini, kesejahteraan pekerja akan berbanding lurus dengan meningkatnya produktivitas dan stabilitas sosial di masyarakat.
Meski hasil akhir Paritrana Award 2025 baru akan diumumkan dalam beberapa waktu ke depan, semangat Kota Yogyakarta untuk terus menjaga konsistensi tidak akan surut.
Bagi Pemkot, penghargaan hanyalah bonus, sedangkan tujuan utama tetap satu: memastikan seluruh pekerja terlindungi dan sejahtera.
Harapan kini menggantung di udara Yogyakarta. Kota yang sarat dengan sejarah perjuangan bangsa ini kembali menunjukkan bahwa kepedulian sosial dapat menjadi kekuatan besar dalam membangun masa depan.
Dengan langkah tegak, Yogyakarta melangkah menuju panggung penghargaan, membawa nama para pekerja yang selama ini menjadi denyut nadi kehidupan kota. (ef linangkung)
