KabarJawa.com – Suasana yang biasanya dipenuhi aktivitas pelayanan pendidikan di Kantor Koordinator Wilayah (Korwil) Pendidikan Mlati kini berubah drastis.
Ruang-ruang yang selama bertahun-tahun menjadi pusat koordinasi pendidikan di wilayah Mlati tampak kosong. Lemari arsip terbuka. Berkas-berkas penting berpindah tempat. Sejumlah perabot kantor menghilang dari posisinya.
Gedung yang selama ini menjadi rumah bagi Korwil Pendidikan Mlati harus dikosongkan. Pemerintah menetapkan bangunan tersebut sebagai lokasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Tlogoadi.
Akibat kebijakan itu, pengurus Korwil Pendidikan Mlati terpaksa angkat kaki dalam waktu singkat. Mereka kini menumpang di ruang Tata Usaha SDN Tlogoadi dengan kondisi serba terbatas.
Proses Pemindahan Korwil Pendidikan Mlati
Pantauan di lokasi menunjukkan proses pemindahan berlangsung tergesa-gesa. Sejumlah dokumen pendidikan yang selama ini tersimpan rapi harus dipindahkan ke gudang sekolah. Dokumen tersebut bukan berkas biasa.
Di dalamnya terdapat laporan pertanggungjawaban aset, rekapitulasi mutasi barang, hingga laporan realisasi penggunaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).
Tumpukan arsip penting itu kini tersimpan di ruang yang dinilai belum memadai untuk menjamin keamanan dokumen negara.
Kondisi tersebut memunculkan keprihatinan dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Wakil Ketua Forum Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota Nasional, Sudiyo.
Sudiyo mengaku prihatin dengan nasib lembaga yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan pendidikan di wilayah Mlati.
Menurutnya, persoalan utama bukan terletak pada keberadaan KDMP, melainkan pada proses pemindahan yang berlangsung mendadak tanpa kesiapan lokasi pengganti.
“Karena harus kosong akhirnya pindah dan menempati ruang yang sempit itu. Sementara yang lain belum punya tempat,” ujarnya.
Sudiyo menilai pemerintah seharusnya menyiapkan lokasi baru terlebih dahulu sebelum meminta Korwil Pendidikan Mlati meninggalkan kantor lama.
Dia mempertanyakan sejauh mana keberpihakan pemerintah terhadap sektor pendidikan ketika lembaga pelayanan pendidikan justru harus berpindah tanpa kepastian tempat kerja yang layak.
“Patut dipertanyakan keberpihakan pemerintah terhadap pendidikan. Masih bisa dimengerti seandainya menyuruh pindah tapi sudah menyediakan tempat. Namun di sini belum ada tempat untuk pindah,” katanya.
Situasi semakin pelik karena penghuni gedung tersebut bukan hanya Korwil Pendidikan Mlati. Sejumlah organisasi penunjang pendidikan juga menempati bangunan yang sama.
Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Mlati ikut terdampak. Pengurus koperasi kini menumpang di ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS) SDN Tlogoadi.
Selain itu, Dharma Wanita dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKS) juga harus mencari alternatif tempat baru setelah meninggalkan gedung lama.
Mereka menghadapi persoalan yang sama, yakni belum tersedianya lokasi pengganti yang siap digunakan. Sudiyo mengungkapkan, proses pemindahan berlangsung sangat cepat.
Rapat terkait pengosongan gedung baru pada Jumat (12/6). Dalam rapat tersebut, para penghuni gedung hanya mendapat waktu sekitar satu pekan untuk mengosongkan seluruh ruangan.
Waktu yang sangat singkat itu membuat proses pemindahan berlangsung serba darurat. Banyak dokumen penting harus dipindahkan seadanya.
Sebagian peralatan kantor belum memiliki lokasi penyimpanan permanen. Sementara pelayanan administrasi pendidikan harus tetap berjalan di tengah keterbatasan ruang.
Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran terkait keamanan aset dan dokumen negara.
Alasan Masih Menjadi Pertanyaan
Sudiyo menegaskan bahwa dia tidak mempermasalahkan program Koperasi Desa Merah Putih yang menjadi program strategis pemerintah.
Namun, dia mempertanyakan alasan di balik proses pemindahan yang berlangsung begitu mendadak.
“Kami bukannya tidak setuju dengan adanya KDMP. Tapi persoalannya kok mendadak disuruh pindah, itu ada apa,” ujarnya.
Di tengah polemik tersebut, muncul informasi mengenai lokasi yang akan menjadi kantor baru Korwil Pendidikan Mlati.
Sudiyo menyebut pemerintah berencana memindahkan Korwil Pendidikan Mlati ke SDN Nglarang yang terdampak proyek jalan tol.
Sekolah tersebut memang direncanakan berpindah ke lokasi baru karena sebagian lahannya terkena proyek strategis nasional.
Nantinya, sebagian bangunan yang tidak terdampak proyek tol akan dimanfaatkan sebagai kantor Korwil Pendidikan Mlati.
Namun rencana itu belum bisa direalisasikan dalam waktu dekat. Hingga saat ini, SDN Nglarang masih digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.
Aktivitas sekolah tetap berjalan normal sehingga bangunan tersebut belum dapat digunakan sebagai kantor baru Korwil Pendidikan Mlati.
Akibatnya, Korwil Pendidikan Mlati harus mencari solusi sementara dengan menempati ruang Tata Usaha SDN Tlogoadi. Di sisi lain, Pemerintah Kalurahan Tlogoadi memiliki alasan tersendiri dalam menentukan lokasi KDMP.
Lurah Tlogoadi, Sutarja, menjelaskan bahwa gedung bekas Korwil Pendidikan Mlati dipilih karena memiliki posisi strategis dan memenuhi berbagai persyaratan administrasi maupun tata ruang.
Menurutnya, lokasi tersebut tidak terkendala status Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) maupun Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Selain itu, luas bangunan juga dinilai mencukupi untuk mendukung operasional KDMP.
“Pemindahan kantor itu juga sudah lewat proses rapat sampai tingkat kabupaten. Rencananya minggu depan akan dirapatkan lagi,” katanya.
Penjelasan serupa disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Mustadi. Dia menegaskan bahwa penentuan lokasi KDMP tidak dilakukan secara sepihak.
Pemerintah telah melaksanakan koordinasi dan pembahasan bersama berbagai pihak mulai dari tingkat kalurahan hingga kabupaten.
“Sudah koordinasi, jadi tidak sepihak,” ujarnya.
Mustadi juga memastikan pelayanan Korwil Pendidikan Mlati tetap berjalan meskipun lokasi kantor berpindah.
Menurutnya, perpindahan tempat tidak mengganggu pelayanan administrasi pendidikan kepada sekolah-sekolah di wilayah Mlati.
Namun di balik pernyataan tersebut, fakta di lapangan menunjukkan gambaran berbeda.
Para pegawai harus berbagi ruang dengan aktivitas sekolah. Organisasi penunjang pendidikan kehilangan kantor.
Dokumen penting tersimpan di gudang yang belum representatif. Sementara kepastian mengenai kantor permanen masih menunggu realisasi pemindahan ke SDN Nglarang.
Ironisnya, semua itu terjadi ketika sektor pendidikan seharusnya mendapatkan dukungan penuh untuk menjalankan pelayanan publik secara optimal.
Kini, di sudut ruang Tata Usaha SDN Tlogoadi yang sempit, para pegawai Korwil Pendidikan Mlati berusaha menjalankan tugas seperti biasa.
Mereka melayani kebutuhan administrasi sekolah, mengelola data pendidikan, hingga mengawasi berbagai program pembelajaran.
Di tengah keterbatasan ruang dan ketidakpastian masa depan kantor mereka, roda pelayanan pendidikan tetap harus berputar.
Sementara itu, gedung lama yang selama bertahun-tahun menjadi pusat koordinasi pendidikan di Mlati bersiap memasuki babak baru sebagai rumah bagi Koperasi Desa Merah Putih. (ef linangkung)
