KabarJawa.com— Pemerintah Kabupaten Bantul mulai mempercepat langkah besar dalam membangun ekosistem ekonomi desa melalui program Koperasi Desa/Kalurahan Merah Putih (KDKMP).
Di balik peresmian nasional tahap pertama yang berlangsung beberapa waktu lalu, ternyata Bantul telah menuntaskan pembangunan fisik sepuluh titik koperasi yang tersebar di berbagai wilayah strategis.
Bangunan-bangunan koperasi itu kini berdiri di Wukirsari, Selopamioro, sejumlah titik di Imogiri, Piyungan, hingga Banguntapan. Meski belum ikut peluncuran resmi pada tahap awal, seluruh lokasi tersebut sebenarnya hampir siap beroperasi.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul, Agus Budiraharja, S.KM., M.Kes., menegaskan bahwa kendala utama saat ini bukan lagi pembangunan fisik, melainkan tahap pengisian sarana pendukung dan kesiapan operasional.
Kekurangan Koperasi Desa Merah Putih Bantul
Menurut Agus, sebagian besar bangunan telah selesai. Namun, pemerintah masih melengkapi berbagai kebutuhan seperti rak display, pendingin ruangan, CCTV, armada mobil pikap, hingga pengadaan produk dagangan.
“Tadi dilaporkan Dandim dari tahap yang pertama, sepuluh bangunan sebagian besar sudah jadi. Cuma kenapa hari ini tidak ikut diluncurkan karena persiapan untuk isian yang belum. Jadi, ada rak, AC, CCTV, terus mungkin mobil pikap, dan juga isi dari produk jualan itu yang tentu butuh persiapan,” ujar Agus.
Pemkab Bantul kini menargetkan sepuluh koperasi tersebut dapat tampil sebagai model operasional KDKMP terbaik di daerah saat peresmian tahap berikutnya sekitar Agustus mendatang.
Agus optimistis koperasi itu nantinya bukan sekadar tempat transaksi ekonomi biasa. Pemerintah ingin menjadikan KDKMP sebagai pusat distribusi kebutuhan dasar masyarakat desa sekaligus benteng stabilitas ekonomi rakyat.
Pemkab Bantul menyiapkan KDKMP sebagai jalur distribusi utama berbagai kebutuhan pokok dan komoditas bersubsidi.
Pemerintah akan menyelaraskan seluruh aktivitas koperasi dengan regulasi dari pemerintah pusat agar manfaatnya benar-benar nyata. Bahan pokok, gas subsidi, pupuk subsidi, hingga gerai kebutuhan sehari-hari menjadi prioritas utama unit usaha.
“Tentu sesuai dengan aturan yang harus diacu dari pusat, itu tentu yang menjadi acuan kita. Bahan pokok itu pasti. Gas subsidi apalagi itu pasti, kemudian pupuk subsidi, dan juga gerai kebutuhan pokok,” jelas Agus.
Ke depan, pemerintah juga membuka peluang pengembangan unit usaha lain secara bertahap menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan kemampuan koperasi.
Langkah ini sekaligus menjadi strategi besar Bantul untuk memperpendek rantai distribusi barang kebutuhan masyarakat.
Dengan koperasi desa yang terintegrasi, pemerintah berharap harga kebutuhan pokok lebih terkendali dan akses masyarakat terhadap barang subsidi menjadi lebih mudah.
ASN Bantul Wajib jadi Penggerak Koperasi
Di balik konsep besar KDKMP, Pemkab Bantul ternyata menyiapkan strategi yang berbeda. Pemerintah daerah mendesain sistem keanggotaan koperasi secara inklusif dengan melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai motor penggerak utama.
ASN akan menjadi contoh sekaligus penguat modal sosial koperasi desa. Tidak hanya itu, pemerintah kalurahan nantinya akan membantu pembayaran simpanan bagi warga prasejahtera melalui program P2MK di masing-masing wilayah.
“Spesial di Bantul kan bahwa kita harapkan seluruh penduduk yang dimotori ASN semua ikut menjadi anggota KDKMP. Masyarakat kurang mampu juga diikutkan, dan itu pembayaran preminya ditanggung oleh pemerintah melalui P2MK dari masing-masing kalurahan,” terang Agus.
Kebijakan itu membuka ruang partisipasi ekonomi yang lebih luas. Pemerintah ingin memastikan bahwa keberadaan koperasi bukan hanya untuk kelompok tertentu, tetapi benar-benar menjadi instrumen pemerataan ekonomi desa.
Dengan status sebagai anggota koperasi, masyarakat kurang mampu tetap dapat memperoleh manfaat ekonomi, akses kebutuhan pokok, hingga peluang usaha.
Pemkab Bantul juga memastikan kesiapan modal dasar koperasi telah tersedia. Pemerintah menyiapkan bangunan, rak dagangan, armada logistik, hingga kebutuhan operasional awal agar koperasi dapat langsung bergerak ketika buka.
Agus menjelaskan bahwa perputaran usaha serta dana simpanan pokok dan simpanan wajib anggota akan menopang keberlanjutan bisnis koperasi.
“Kalau untuk bangunan beserta isinya kan sebenarnya sudah siap dengan program yang ada sekarang. Termasuk angkutan, isinya, dan sebagainya itu sudah siap berjalan,” katanya.
Meski demikian, pemerintah masih menghadapi tantangan besar dalam proses perluasan pembangunan menuju target total 20 lokasi koperasi di seluruh Bantul.
Persoalan legalisasi tanah menjadi salah satu hambatan utama yang membutuhkan waktu cukup panjang, terutama karena karakteristik administrasi pertanahan di DIY memiliki dinamika tersendiri.
“Tentu khusus di kita proses legalisasi tanah butuh waktu. Ini 20 tempat yang sudah ada tinggal sambil jalan, kalau semua dokumen sudah siap kita lanjutkan. Mudah-mudahan tahun depan sudah bisa selesai,” pungkasnya.
Wukirsari Siapkan Klinik Pupuk hingga Minimarket Modern
Sementara itu, Kalurahan Wukirsari mulai bergerak lebih agresif dalam menyiapkan pengembangan bisnis koperasi desa.
Pemerintah kalurahan bahkan menggandeng PT Agrinas untuk memperluas lini usaha yang akan menopang ekonomi masyarakat.
Lurah Wukirsari, Susilo Hapsoro, mengungkapkan bahwa KDKMP di wilayahnya akan mengintegrasikan berbagai sektor ekonomi sekaligus.
Tidak hanya melayani kebutuhan pokok petani, koperasi juga akan menjadi ruang pemasaran bagi produk UMKM dan potensi desa wisata.
Pemerintah menyiapkan sistem pendampingan intensif dari pusat agar pengelolaan bisnis koperasi tetap stabil sebelum sepenuhnya penyerahan kepada daerah.
Berbagai unit usaha kini masuk tahap persiapan, mulai dari klinik kios pupuk, kios gas subsidi, minimarket modern, hingga penyedia alat tulis kantor dan jasa fotokopi. (ef linangkung)
