KabarJawa.com— Pemerintah Kota Yogyakarta menegaskan komitmen penuh untuk memperkuat layanan HIV dan AIDS yang inklusif setelah data terbaru menunjukkan terdapat 1.777 kasus HIV positif dan 340 kasus AIDS sejak 2004 hingga Triwulan III 2025.
Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menyampaikan komitmen ini dalam Peringatan Hari AIDS Sedunia 2025 di Grha Pandawa Balai Kota Yogyakarta, Selasa (2/12).
Pada kesempatan tersebut, Pemkot Yogyakarta bersama UPKM Bethesda YAKKUM dan berbagai stakeholder resmi menandatangani komitmen layanan HIV dan AIDS inklusif.
Penandatanganan ini melibatkan Wali Kota Yogyakarta, Direktur UPKM Bethesda YAKKUM Wahyu Priosaptono, Dinas Kesehatan, DP3AP2KB, Yayasan Kebaya, serta PKBI Kota Yogyakarta.
Penanganan Kasus HIV di Kota Yogyakarta
Dalam sambutannya, Hasto Wardoyo menyampaikan apresiasi tinggi atas konsistensi UPKM Bethesda YAKKUM dalam memperkuat layanan kesehatan yang inklusif.
Ia menegaskan bahwa isu HIV/AIDS tidak boleh dipandang sebelah mata. HIV/AIDS dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia, satu-satunya sumber daya utama Kota Yogyakarta.
Hasto menegaskan bahwa target Akhiri AIDS 2030 harus benar-benar terwujud melalui kerja lintas sektor yang kuat.
Ia mengingatkan bahwa banyak pencapaian target pembangunan seperti SDGs dan MDGs gagal karena lemahnya konsistensi pelaksanaan.
“Saya berharap ini jos, jangan hanya omongan saja. Karena HIV/AIDS di Jogja memiliki potensi tumpang tindih dengan TB, dan keduanya harus ditangani bersama secara serius,” tegasnya.
Hasto menjelaskan bahwa kasus HIV/AIDS memiliki potensi hubungan erat dengan penyakit Tuberkulosis (TB), termasuk TB MDR (Multi Drug Resistant) yang lebih berbahaya.
Oleh karena itu, ia menekankan bahwa penanganan HIV/AIDS harus berjalan berdampingan dengan layanan TB agar upaya pengendalian penyakit dapat berlangsung lebih efektif.
“Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta mencatat sejak 2004 hingga TW III 2025 terdapat 1.777 kasus HIV positif dan 340 kasus AIDS,” ungkapnyam
Menariknya, sekitar dua pertiga dari pasien yang berobat di fasilitas kesehatan Kota Yogyakarta bukan warga Kota Yogyakarta secara administratif. Jadi, layanan kesehatan di kota ini turut membantu masyarakat dari kabupaten sekitar.
“Program penanggulangan HIV/AIDS di Kota Yogyakarta secara tidak langsung ikut membantu wilayah sekitar. Ini membuat penanganan di kota menjadi sangat strategis,” ujar Hasto.
Ia menegaskan bahwa penyampaian data agregat wajib secara terbuka sebagai bentuk edukasi publik.
Hasto menegaskan data tidak boleh dimatikan dan harus dihidupkan agar masyarakat waspada, serta yang terpenting tidak menyebut nama dan alamat.
Pelacakan Dini dan Pendampingan Terapi ARV
Pemkot Yogyakarta saat ini memperkuat dua langkah utama active case finding untuk menemukan kasus HIV secara dini. Seeta pendampingan pengobatan ARV agar pasien patuh menjalani terapi berkala.
Selain itu, Pemkot mengerahkan 169 tenaga kesehatan melalui program satu kampung satu bidan dan 495 Tim Pendamping Keluarga untuk memperluas edukasi, pencegahan, dan penanganan kasus HIV/AIDS di masyarakat.
“Jangan sampai mereka diisolasi secara sosial. Mereka butuh pendampingan, bukan dijauhi,” tambah Hasto.
Direktur UPKM Bethesda YAKKUM, Wahyu Priosaptono, menegaskan bahwa sinergi kuat dengan Pemkot menjadi energi penting untuk mempercepat penanggulangan HIV/AIDS.
“Dengan kerja sama dan sinergi, tercipta semangat baru. Upaya-upaya kita ke depan diharapkan lebih baik, termasuk menekan diskriminasi,” ujar Wahyu.
YAKKUM bekerja bersama Dinas Kesehatan dan puskesmas mitra untuk meningkatkan kualitas layanan Perawatan Dukungan Pengobatan (PDP) yang ramah bagi ODHIV/ODHA.
Mereka juga memberdayakan masyarakat melalui pembentukan Warga Peduli AIDS (WPA) di tingkat kelurahan dan memperkuat kapasitas Kelompok Dukungan Sebaya (KDS) yang beranggotakan ODHIV/ODHA.
“Kami melatih mereka agar nanti dapat menjadi fasilitator atau narasumber di RT, RW, dan kampung masing-masing,” lanjut Wahyu. (ef linangkung)
