KabarJawa.com– Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada Komunitas Pers Mahasiswa (Kagama Persma) menggelar Seminar Nasional bertajuk Disinformasi & Algoritma: Bagaimana Media Digital Membentuk Opini Publik di University Club UGM, Yogyakarta, Sabtu (1/11/2025).
Acara ini menjadi salah satu rangkaian utama peringatan Hari Ulang Tahun ke-40 Badan Penerbitan dan Pers Mahasiswa (BPPM) Balairung UGM.
Dalam acara ini, ada refleksi mendalam tentang bagaimana teknologi algoritma media sosial dan portal berita memengaruhi cara publik memahami realitas sosial dan politik masa kini.
Kagama Persma Soroti Peran Algoritma
Ketua Kagama Persma, Dia Mawesti, membuka seminar dengan paparan yang menggugah kesadaran audiens. Ia menegaskan bahwa disinformasi dan algoritma kini memegang kendali besar dalam membentuk persepsi publik.
Dalam pandangannya, teknologi tidak lagi sekadar alat, melainkan aktor utama yang menentukan wacana apa yang menonjol di ruang digital.
“Teknologi, khususnya algoritma, tidak hanya menjadi alat, tetapi juga aktor yang sangat berperan dalam membentuk opini publik dan persepsi masyarakat. Ia bahkan menentukan isu mana yang dianggap penting dan mana yang dilupakan,” tegas Dia Mawesti.
Ia menggambarkan bahwa tantangan jurnalis dan media saat ini telah bergeser jauh dari era represi fisik.
Jika pada masa lalu ancaman datang dari bentuk sensor dan tekanan politik, era digital menghadirkan bentuk baru represi: banjir informasi, bias algoritmik, dan disinformasi sistematis.
“Kini medan pertempuran bukan lagi di ruang redaksi yang diserbu aparat, melainkan di dunia digital yang dibanjiri informasi palsu dan dikendalikan algoritma,” jelasnya.
Ia menyerukan agar dunia pers, terutama pers mahasiswa, memperkuat literasi digital, etika jurnalistik, dan independensi.
Lalu, ia menegaskan, kebebasan berekspresi hanya dapat bertahan bila media mampu menolak dominasi algoritma.
“Kita harus menjaga etika, independensi, dan literasi digital agar kebebasan berekspresi tidak digantikan oleh kebebasan algoritma,” tegasnya.
Selanjutya, ia mengajak seluruh jurnalis muda untuk kembali ke akar idealisme pers mahasiswa, menjadi ruang dialektika dan benteng nurani publik di tengah arus manipulasi digital yang kian masif.
Pers Mahasiswa Masih Relevan
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian Masyarakat, dan Alumni UGM, Arie Sujito, menilai pers mahasiswa masih memegang peran vital dalam memperjuangkan kebebasan berekspresi di tengah gempuran disinformasi dan kecerdasan artifisial (AI).
“Pers mahasiswa selalu menemukan babaknya masing-masing, mengikuti zaman di mana ia hidup. Tantangannya berubah, tapi semangat kritisnya harus tetap menyala,” ujar Arie.
Arie menilai, keberadaan pers mahasiswa justru semakin relevan ketika ruang kebebasan berekspresi terbuka luas tapi sering memunculkan penyalahgunaan.
Ia mengingatkan pentingnya menjaga kualitas diskusi publik agar tetap berlandaskan tanggung jawab dan integritas.
“Makin terbuka ruang besar ini, makin harus kita manfaatkan dengan bijak. Kebebasan bersuara harus tetap berkualitas,” katanya.
Dari perspektif media global, Asia Pacific Visual and Data Journalist BBC News, Aghnia Adzkia, menguraikan bagaimana AI membawa kemudahan sekaligus ancaman besar bagi dunia informasi.
“AI memang sangat membantu pekerjaan jurnalistik, tetapi sekaligus menghadirkan ancaman serius,” ujarnya.
Aghnia mencontohkan bagaimana teknologi AI dapat memproduksi konten manipulatif yang dapat mengaburkan batas antara fakta dan fiksi.
Ia menilai, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam melawan gempuran disinformasi yang diakselerasi oleh kecerdasan buatan.
“Solusinya tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Semua pihak harus bergerak bersama,” katanya menegaskan.
Media Kehilangan Pembaca
Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Elin Y. Kristanti, menyoroti sisi gelap digitalisasi terhadap keberlangsungan media massa.
Ia menyebut, transformasi digital memang memperluas akses informasi, tetapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap media arus utama.
“Era media sosial membuat semua orang merasa bisa menjadi jurnalis. Padahal, tidak semua informasi lahir dari proses jurnalistik yang benar,” ujarnya.
Elin menjelaskan bahwa algoritma kini mengubah orientasi media. Redaksi tidak lagi menulis untuk pembaca, tetapi untuk memenuhi kebutuhan mesin pencarian dan tren digital.
“Sebagai wartawan, saya tidak pernah berpikir menulis untuk mesin. Tapi kenyataannya, sekarang itulah yang terjadi,” ungkapnya.
Ia menambahkan, kehadiran AI memperberat tantangan media. Konten jurnalistik disedot oleh mesin tanpa kompensasi, sementara biaya produksi berita investigatif tetap tinggi. Laporan investigasi membutuhkan biaya besar, tetapi isinya AI ambil tanpa membayar.
“Ini ironi bagi dunia media,” tegasnya.
Elin menutup dengan peringatan keras: demokrasi tidak akan bertahan tanpa media yang sehat. Ia menandaskan media harus tetap ada untuk mengawal demokrasi dan tidak bisa menyerahkan demokrasi kepada netizen.
Anggota Komite Independen Publisher Right, Fransiskus Surdiarsis, menambahkan bahwa platform AI kerap menggunakan konten media tanpa izin.
Ia mendesak agar pemerintah segera menetapkan regulasi yang melindungi hak penerbit dan menekan praktik eksploitatif oleh perusahaan teknologi.
“Konten media sering dijadikan makanan bagi AI tanpa kompensasi apa pun. Ini mengancam ekosistem media,” tegasnya.
Di sisi lain, Dosen Ilmu Komunikasi FISIP UGM, Abdul Gaffar Karim, menyoroti kontribusi besar disinformasi terhadap kemunduran kualitas demokrasi modern.
Sejumlah penelitian politik menunjukkan penurunan kualitas demokrasi modern yang salah satunya disebabkan disinformasi.
Ia menilai, disinformasi bukan hanya produk kelalaian, melainkan sering kali alat politik yang sengaja dibiarkan bahkan dipelihara oleh elit kekuasaan.
“Perang melawan disinformasi adalah syarat utama menyelamatkan demokrasi modern. Karena disinformasi adalah perusak utama demokrasi,” katanya. (ef linangkung)
