KabarJawa.com — Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menetapkan status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026 sebagai langkah antisipasi menghadapi ancaman El Nino dan musim kemarau.
Bencana ini diperkirakan berdampak pada produksi pangan, pasokan air bersih, hingga daya beli masyarakat. Kebijakan tersebut diumumkan dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Ballroom Hotel Santika Playen, Rabu (24/6/2026).
Meski sejumlah embung masih terisi dan sebagian lahan pertanian tampak hijau, pemerintah memilih bergerak lebih awal sebelum dampak kekeringan meluas ke berbagai sektor.
Langkah ini diambil setelah muncul proyeksi bahwa musim kemarau tahun ini berpotensi lebih berat dibanding biasanya akibat pengaruh El Nino yang dapat memperpanjang periode kering di sejumlah wilayah Gunungkidul.
BMKG Prediksi Produksi Pangan dan Debit Air Menurun
Sekretaris Daerah Gunungkidul, Sri Suhartanta, mengatakan pelaksanaan HLM TPID merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Bupati Nomor 144/KPTS/2026 tentang penetapan status kekeringan meteorologis.
Menurutnya, prediksi dari BMKG menunjukkan adanya risiko serius terhadap sektor pertanian dan sumber daya air.
“Berdasarkan prediksi BMKG, kemarau pada tahun 2026 diproyeksikan akan menurunkan produksi pangan secara signifikan serta menurunkan debit air,” kata Sri Suhartanta.
Penurunan debit air tidak hanya berpotensi mengganggu irigasi pertanian. Kondisi tersebut juga dapat memengaruhi pasokan air bersih bagi masyarakat, khususnya di kawasan yang selama ini bergantung pada sumber mata air alami.
Bagi warga Gunungkidul, ancaman kekeringan bukan hal baru. Setiap musim kemarau, distribusi air bersih menggunakan truk tangki menjadi pemandangan yang kerap muncul di sejumlah kapanewon.
Namun tahun ini, pemerintah menilai risiko yang muncul lebih kompleks karena berpotensi beriringan dengan tekanan inflasi pangan.
Inflasi Masih Terkendali, Tetapi Risiko Mulai Meningkat
Hingga Mei 2026, inflasi Gunungkidul tercatat sebesar 2,59 persen atau masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5 persen plus minus satu persen.
Meski demikian, sejumlah komoditas strategis masih menjadi sumber tekanan harga yang terus dipantau.
Beberapa di antaranya meliputi:
- Cabai rawit
- Tomat
- Beras
- Buncis
- Daging ayam ras
Sri Suhartanta mengungkapkan cabai rawit menjadi komoditas yang paling sensitif terhadap perubahan cuaca.
“Data menunjukkan bahwa siklus inflasi cabai rawit mencapai rata-rata 18,32 persen pada bulan Juni dalam dua tahun terakhir, sementara tomat berada di angka 7,62 persen. Beras juga menjadi perhatian khusus karena sedang mengalami tren kenaikan harga secara nasional,” ujarnya.
Di pasar tradisional, gejolak harga cabai sering terjadi dalam waktu singkat ketika pasokan terganggu akibat cuaca ekstrem.
Bank Indonesia Ingatkan Ancaman Tambahan
Selain faktor cuaca, Bank Indonesia DIY menyoroti sejumlah risiko lain yang dapat memperbesar tekanan inflasi pada semester kedua 2026.
Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY, Hermanto, menyebut ketidakpastian global masih menjadi faktor yang perlu diwaspadai.
Beberapa risiko yang disorot antara lain:
| Faktor Risiko | Dampak Potensial |
|---|---|
| Kenaikan harga BBM | Biaya distribusi meningkat |
| Gangguan pasokan listrik | Biaya produksi naik |
| Harga minyak dunia | Tekanan inflasi |
| Libur panjang dan HBKN | Permintaan pangan meningkat |
| Kenaikan biaya pendidikan | Pengeluaran rumah tangga bertambah |
“Adanya potensi kenaikan harga BBM serta gangguan pasokan listrik yang dapat meningkatkan biaya produksi di tingkat daerah,” kata Hermanto.
Pemkab Siapkan Enam Langkah Pengendalian
Menghadapi ancaman tersebut, Pemkab Gunungkidul bersama Bank Indonesia, Bulog, dan BPS menyepakati sejumlah langkah strategis.
Program yang disiapkan meliputi:
- Pasar murah menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT)
- Distribusi Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)
- Penguatan ketahanan pangan berbasis Good Agricultural Practices
- Subsidi transportasi untuk distribusi komoditas
- Optimalisasi produksi pertanian
- Pengawasan harga komoditas strategis
Langkah ini diharapkan dapat menjaga pasokan pangan sekaligus menekan gejolak harga ketika produksi pertanian mulai terdampak musim kemarau.
Status Siaga Darurat Berlaku Hingga 31 Agustus
Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih menegaskan pemerintah daerah telah melakukan berbagai langkah mitigasi bahkan sebelum dampak kekeringan dirasakan secara luas.
“Dalam menghadapi ancaman kekeringan, Pemkab telah melakukan pemetaan wilayah rawan dan memperkuat sistem peringatan dini,” ujar Endah.
Pemkab juga menggandeng Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Baznas untuk menyediakan bantuan penampungan air berkapasitas 5.000 liter bagi masyarakat di kawasan rawan kekeringan.
Di sektor pertanian, sejumlah program juga mulai dijalankan, antara lain:
- Rehabilitasi jaringan irigasi
- Pemanfaatan sumur dangkal
- Program pompanisasi
- Penggunaan varietas tanaman tahan kering
- Penyesuaian pola tanam berdasarkan informasi BMKG
“Koordinasi intensif dengan BMKG juga terus dilakukan untuk memetakan pola tanam yang sesuai dengan curah hujan di wilayah utara dan selatan agar petani terhindar dari gagal panen,” kata Endah.
Fenomena Unik saat Panen Melimpah
Pemkab juga menyoroti persoalan yang kerap terjadi setiap musim panen.
Menurut Endah, komoditas seperti cabai dan bawang merah terkadang tetap menjadi penyumbang inflasi meski hasil panen lokal sedang melimpah.
Fenomena tersebut terjadi karena banyak petani menjual hasil panen ke luar daerah untuk menghindari risiko kerusakan dan pembusukan. Akibatnya, pasokan di pasar lokal berkurang sehingga harga tetap tinggi.
Situasi ini menjadi salah satu fokus evaluasi pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara keuntungan petani dan stabilitas harga di tingkat konsumen.
Fokus Lindungi Daya Beli Warga
Selain menjaga inflasi, pemerintah juga menyiapkan program perlindungan sosial berupa distribusi pangan, pasar murah, dan dropping air bersih ke wilayah terdampak.
Bupati Endah menegaskan pengendalian inflasi membutuhkan kerja sama seluruh pihak.
“Pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan sinergi yang kuat, respons yang cepat, dan komitmen bersama agar masyarakat tetap terlindungi dari dampak gejolak ekonomi,” tegasnya.
Kondisi pasokan air di sebagian besar wilayah Gunungkidul masih relatif aman. Namun pemerintah memilih meningkatkan kewaspadaan sejak awal musim kemarau.
Dengan status siaga darurat yang berlaku hingga akhir Agustus, fokus utama pemerintah kini bukan hanya menjaga sawah tetap produktif, tetapi juga memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap air bersih dan kebutuhan pangan dengan harga yang terjangkau.
