KABARJAWA– Gelombang informasi deras yang membanjiri ruang digital hari ini telah melahirkan sebuah era baru yang disebut post-truth.
Di era ini, opini kerap mengalahkan fakta, emosi sering menyingkirkan logika, dan disinformasi tumbuh subur di tengah masyarakat.
Dalam situasi yang rawan ini, literasi digital muncul sebagai benteng utama bangsa untuk bertahan dan melawan manipulasi informasi.
Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah DIY, Aria Nugrahadi, menegaskan hal tersebut ketika menyampaikan sambutan Gubernur DIY dalam Seminar Nasional Literasi Digital oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI di Ballroom Hotel Tentrem, Yogyakarta, Kamis (28/08).
Seminar ini mengangkat tema besar: Literasi Digital untuk Indonesia Cerdas, Menghadapi Tantangan Disinformasi di Era Post-Truth.
Fenomena Post-Truth
Aria menyatakan dengan tegas bahwa literasi jenis ini bukan hanya keterampilan teknis menggunakan gawai atau aplikasi.
Lebih jauh dari itu, literasi digital adalah kemampuan kritis memilah informasi, memahami konteks, memverifikasi kebenaran, serta menumbuhkan etika bermedia.
“Dengan literasi digital, masyarakat Indonesia dapat bertransformasi menjadi masyarakat yang cerdas secara digital, mampu membedakan fakta dari manipulasi, dan menjadikan teknologi sebagai wahana produktif, bukan sekadar konsumtif,” ujar Aria.
Ia mengingatkan, teknologi digital ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, teknologi membuka ruang partisipasi publik, mempercepat arus data, dan memperluas akses pengetahuan.
Namun, di sisi lain, fenomena post-truth telah membuat fakta tenggelam oleh opini, narasi mengalahkan data, dan emosi lebih mendominasi daripada logika.
“Dalam ruang inilah disinformasi dan hoaks tumbuh subur, menimbulkan kebingungan sekaligus mengancam kohesi sosial bangsa. Untuk itulah literasi digital menjadi benteng utama,” tegasnya.
Sebagai kota pendidikan, Yogyakarta tidak boleh tinggal diam. Aria menegaskan bahwa Yogyakarta memikul tanggung jawab moral untuk berdiri di garda depan dalam membangun kesadaran literasi digital.
“Kita harus memastikan generasi muda memiliki daya tahan terhadap pengaruh disinformasi. Sebab, masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh kebijaksanaan dalam mengelolanya,” katanya.
Ia berharap seminar nasional ini bukan sekadar forum diskusi, melainkan juga menjadi wahana pertukaran gagasan, penguatan jejaring, serta lahirnya rekomendasi strategis demi terwujudnya Indonesia Cerdas.
Senada dengan Aria, Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam RI, Eko Dono Indarto, memaparkan fakta mencemaskan.
Menurutnya, era post-truth telah memperlihatkan betapa fakta sering kali kalah oleh opini, data tergerus oleh narasi, dan emosi mengalahkan kebenaran.
“Literasi digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak bangsa,” ujar Eko.
Indeks Literasi Digital Nasional
Eko menyinggung data yang menunjukkan kondisi Indonesia masih memprihatinkan. Survei Kementerian Kominfo tahun 2022 mencatat Indeks Literasi Digital Nasional hanya 3,54 dari skala 5 atau masih kategori sedang.
Sementara itu, Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2024 mencatat skor hanya 43,34 dari skala 100.
“Angka ini mencerminkan masih terbatasnya kemampuan masyarakat memahami, memverifikasi, dan menggunakan informasi digital secara kritis dan bertanggung jawab. Rendahnya literasi digital membuka celah bagi disinformasi, hoaks, dan ujaran kebencian untuk merusak kualitas demokrasi dan stabilitas nasional,” jelas Eko.
Menghadapi hal tersebut, Eko memberikan beberapa arahan strategis. Pertama, ia mengajak seluruh jajaran pemerintah pusat, daerah, akademisi, komunitas, dan sektor swasta memperkuat kemitraan strategis dalam pengembangan literasi digital.
“Kita harus membangun kolaborasi nyata agar ekosistem digital di Indonesia semakin aman, inklusif, dan bertanggung jawab,” ungkapnya.
Kedua, ia menyerukan peningkatan kesadaran kritis masyarakat, bukan hanya pada aspek teknis, tetapi juga etika bermedia, verifikasi informasi, dan perlindungan data pribadi.
Edukasi digital, menurutnya, harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan generasi muda sebagai pengguna internet terbesar.
Ketiga, Eko meminta literasi digital dimasukkan ke dalam agenda prioritas nasional. Hal ini sejalan dengan RPJMN 2025–2029 yang menekankan pentingnya memperkuat ketahanan masyarakat dari ancaman disinformasi.
“Kita harus menjadikan media digital sebagai sarana edukasi, pemberdayaan, dan penguatan demokrasi, bukan sebagai arena konflik atau manipulasi,” tegas Eko.
Seminar nasional ini menjadi momentum penting lahirnya kolaborasi lintas sektoral yang melibatkan pemerintah, akademisi, media, komunitas, dan sektor swasta. Semua pihak diharapkan berkontribusi memperkuat ekosistem literasi digital Indonesia.
“Semakin tinggi literasi digital masyarakat, semakin kuat pula benteng kita menghadapi arus disinformasi, ujaran kebencian, dan manipulasi opini publik yang berpotensi merusak persatuan bangsa,” tandas Eko. (ef linangkung)
