KabarJawa.com— Prof. Dwikorita Karnawati, Guru Besar Teknik Geologi dan Lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM) sekaligus pakar kebencanaan nasional, menegaskan bahwa penanganan bencana di Sumatera menghadapi kesenjangan serius antara kompleksitas risiko dan kapasitas sistem penanggulangan bencana yang tersedia.
Menurut Dwikorita, bencana yang melanda wilayah Sumatera kali ini bukan peristiwa tunggal. Bencana ini muncul akibat interaksi berbagai faktor kompleks, mulai dari kondisi geologi yang aktif dan dinamis, perubahan iklim global, hingga kerusakan lingkungan yang masif.
Tantangan Penanganan Bencana di Sumatera
Secara geologis, Sumatera memiliki pegunungan tinggi dan curam yang rapuh, bersebelahan dengan dataran rendah berupa kipas aluvial terbuka luas.
Bentuk bentang alam ini menciptakan kerentanan tinggi sekaligus medan sulit terjangkau, sehingga menambah tantangan upaya penanganan darurat di lapangan.
Interaksi antara kerentanan geologi dan anomali cuaca akibat perubahan iklim memicu terjadinya multi-bencana geo-hidrometeorologi secara beruntun. Rangkaian bencana ini biasanya berawal dari longsor dan erosi, lalu berkembang menjadi banjir bandang dan banjir besar.
“Dampak bencana melintasi tiga provinsi dan puluhan Daerah Aliran Sungai (DAS), dengan ribuan korban jiwa serta ratusan infrastruktur dan ribuan rumah rusak atau hilang,”kata Dwikorawati.
Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, relawan, dan berbagai pihak telah bekerja keras menangani bencana ini. Namun, Dwikorita menilai penanganan multi-bencana yang kompleks dan dinamis masih perlu peningkatan.
Mekanisme penanggulangan bencana konvensional belum memadai untuk menghadapi peristiwa berulang dengan skala besar ini.
Ia menegaskan, ketidakseimbangan antara magnitude bencana dan kapasitas penanganan memerlukan penguatan armada, teknologi, dan sumber daya manusia yang lebih masif, handal, dan tangguh.
“Kita perlu langkah cepat, tepat, taktis, dan berskala luar biasa untuk menutup kesenjangan ini,” tegasnya.
Strategi Build Back Better dan Pencegahan Bencana Susulan
Dwikorita menekankan pentingnya strategi Build Back Better yang berkelanjutan dengan target zero victims dan zero loss and damage. Ia menambahkan, rehabilitasi dan rekonstruksi harus berjalan paralel dengan upaya pencegahan, mitigasi, dan tanggap darurat.
Salah satu langkah mitigasi mendesak adalah mengurangi risiko banjir bandang susulan. Langkah ini dapat dilakukan dengan inspeksi menyeluruh di wilayah hulu DAS, mengecek endapan longsor, material rombakan, dan kayu-kayu yang masih tertahan di lereng atau alur sungai. Sumbatan alami tersebut berpotensi memicu banjir bandang saat hujan lebat.
Selain inspeksi, perlu dilakukan pengaliran sedimen ke hilir secara terkontrol dan pembangunan check dam bertingkat dari hulu hingga kaki gunung.
Pembersihan sedimen, lumpur, kayu gelondongan, dan bangkai hewan dari jalan, saluran irigasi, dan rumah juga harus berlangsung agar infrastruktur dapat segera berfungsi sementara menunggu hunian tetap.
Tahap rehabilitasi dan rekonstruksi harus mndapat dukungan evaluasi dan pemetaan ulang zona bahaya serta tingkat kerusakan lingkungan.
Dwikorita menekankan, semua mekanisme dan penyebab bencana harus dianalisis melalui fact-finding di lapangan dan divalidasi dengan pemodelan fisika-matematis berbasis data empiris.
Hasil pemodelan ini menjadi dasar penetapan tata ruang pascabencana, lokasi hunian tetap, dan pembangunan infrastruktur pendukung.
Pemilihan lokasi harus mempertimbangkan keamanan dari multi-bencana seperti longsor, banjir bandang, banjir, gempa bumi, tsunami, dan erupsi gunung api.
Pemulihan lingkungan, terutama di hulu DAS, harus berjalan secara paralel dan berkelanjutan agar tidak memperparah ekstremitas cuaca dan periode ulang bencana.
Dwikorita menekankan keterlibatan pemerintah daerah, relawan, NGO, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat lokal sangat penting dalam rehabilitasi dan rekonstruksi.
Pendekatan partisipatif ini menjamin hunian dan sarana prasarana sesuai kebutuhan, kondisi sosial, dan budaya setempat.
Mengingat luasnya wilayah terdampak, Dwikorita menyarankan pembentukan badan khusus pemulihan pascabencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.
Model ini meniru Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh pascatsunami 2004, dengan kepemimpinan kuat dan dukungan sumber daya manusia berpengalaman. (ef linangkung)
