KabarJawa.com– Pemerintah Kabupaten Gunungkidul kembali menegaskan komitmen dalam mempercepat transformasi digital pelayanan publik.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gunungkidul secara resmi mengalihkan seluruh layanan pengajuan Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) ke Mall Pelayanan Publik (MPP) Digital Nasional mulai 1 Januari 2026.
Pengalihan Layanan Surat Izin Praktik Bidan
Kebijakan strategis ini diumumkan langsung oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul, Muhamad Arif Aldian.
Ia menegaskan bahwa langkah ini menjadi bagian penting dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas, kecepatan, dan transparansi layanan perizinan, khususnya bagi tenaga kesehatan.
DPMPTSP Kabupaten Gunungkidul menghapus mekanisme pengajuan SIPB secara manual dan menggantikannya dengan sistem digital terintegrasi.
Seluruh bidan, baik yang mengajukan izin praktik baru maupun yang melakukan perpanjangan SIPB, wajib menggunakan aplikasi MPP Digital Nasional sebagai satu-satunya kanal pelayanan resmi.
Muhamad Arif Aldian menjelaskan bahwa transformasi ini tidak hanya menjawab tuntutan zaman, tetapi juga menghadirkan kepastian proses perizinan.
Ia menilai digitalisasi layanan mampu memangkas waktu, mengurangi hambatan administratif, serta mencegah potensi kesalahan dalam pengelolaan data perizinan.
“DPMPTSP Kabupaten Gunungkidul berkomitmen memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan. Melalui MPP Digital Nasional, kami memastikan seluruh proses pengajuan Surat Izin Praktik Bidan berjalan lebih efisien dan terintegrasi,” tegasnya.
Dalam mekanisme baru ini, pemohon mengajukan SIPB melalui aplikasi MPP Digital yang dapat diunduh secara gratis melalui Play Store.
Sistem digital tersebut memungkinkan bidan mengunggah persyaratan, memantau status permohonan, serta menerima informasi proses perizinan secara real time tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan.
Tujuan Digitalisasi Layanan SIPB
DPMPTSP Kabupaten Gunungkidul menilai penerapan MPP Digital Nasional sebagai langkah strategis dalam mendukung reformasi birokrasi dan pelayanan publik berbasis teknologi.
Pemerintah daerah juga berharap kebijakan ini mampu meningkatkan kemudahan akses layanan perizinan, terutama bagi bidan yang bertugas di wilayah pelosok Kabupaten Gunungkidul.
Selain itu, digitalisasi layanan SIPB turut mendukung integrasi data nasional sektor kesehatan. Sistem MPP Digital Nasional memungkinkan sinkronisasi data antarinstansi.
Jadi, pemerintah dapat memastikan validitas izin praktik tenaga kesehatan secara lebih akurat dan berkelanjutan.
DPMPTSP Kabupaten Gunungkidul mengimbau seluruh bidan agar segera menyesuaikan diri dengan mekanisme baru ini.
Pemerintah daerah meminta para pemohon mempelajari tata cara penggunaan aplikasi MPP Digital Nasional sebelum awal tahun 2026 agar proses pengajuan SIPB berjalan lancar tanpa kendala.
Dengan pengalihan layanan Surat Izin Praktik Bidan ke Mall Pelayanan Publik Digital Nasional, DPMPTSP Kabupaten Gunungkidul kembali menunjukkan keseriusan dalam menghadirkan pelayanan publik yang modern, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Langkah ini sekaligus menandai babak baru pelayanan perizinan kesehatan yang lebih profesional dan terpercaya di Kabupaten Gunungkidul. (ef linangkung)
