KABARJAWA — Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) resmi menetapkan 19 wilayah sebagai prioritas penanganan kemiskinan.
Keputusan ini mencengangkan karena sebagian besar wilayah prioritas justru berasal dari Gunungkidul, daerah yang memiliki kekayaan alam tapi terhimpit berbagai ketimpangan sosial.
Pemda DIY melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) menyebutkan bahwa 19 wilayah tersebut terdiri atas 15 kapanewon dan 4 kemantren. Gunungkidul mendominasi daftar, disusul Kulon Progo, Bantul, Sleman, dan Kota Yogyakarta.
Kepala Bapperida DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, mengungkapkan bahwa pihaknya menetapkan wilayah prioritas ini berdasarkan indikator yang sangat terukur dan komprehensif. Ia menegaskan bahwa proses pemilihan tidak sembarangan.
“Kami benar-benar menakar dari berbagai sisi. Kami melihat karakteristik wilayah, potensi ekonominya, kondisi sosial masyarakat, ketimpangan wilayah, serta kapasitas pendapatan masyarakat,” ujar Made.
Bapperida menganalisis kemampuan wilayah untuk tumbuh dan berkembang, sekaligus memperhatikan jumlah rumah tidak layak huni, akses terhadap infrastruktur dasar, serta kekuatan finansial dan usaha masyarakat lokal.
“Kami menemukan fakta bahwa wilayah Gunungkidul masih menyimpan tantangan berat. Maka kami tidak bisa mengabaikannya. Kami masukkan yang terbanyak dari sana,” jelas Made.
Selain Gunungkidul, wilayah dari Kulon Progo, Bantul, dan Sleman juga masuk daftar. Kota Yogyakarta sendiri menyumbang empat kemantren sebagai zona prioritas, menandakan bahwa kemiskinan ternyata juga merayap di pusat kota yang tampak gemerlap dari luar.
Meski telah menetapkan 19 wilayah utama, Made memastikan bahwa Pemda tidak akan menutup mata terhadap masyarakat miskin di luar zona prioritas.
Ia menggarisbawahi bahwa skema ini bertujuan untuk menciptakan perubahan besar secara bertahap dan merata.
“Kami tetap menangani kemiskinan di seluruh wilayah DIY. Tapi karena keterbatasan anggaran, kami harus menetapkan prioritas agar dampaknya terasa lebih nyata dan terukur,” ungkapnya.
Lebih jauh, Made menegaskan bahwa strategi penanganan kemiskinan berlangsung secara holistik dan kolaboratif.
Pemerintah tidak hanya mengandalkan bantuan sosial, tetapi juga mendorong pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan sanitasi. Selain itu, mereka menggairahkan perekonomian lokal melalui penguatan UMKM dan pelatihan kewirausahaan.
“Kami merancang intervensi lintas sektor. Ini bukan hanya soal memberi bantuan. Ini tentang mengubah cara hidup masyarakat. Kami ingin mereka berdikari,” tandasnya. (ef linangkung)
