KABARJAWA – Badan Pusat Statistik (BPS) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 mencapai 425.820 orang.
Kepala BPS DIY Herum Fajarwati memastikan jumlah itu turun sebanyak 4.700 orang daripada September 2024 lalu. Namun, Herum menegaskan rakyat DIY masih menjalani hidup yang berat meski angka kemiskinan menurun.
Kemiskinan DIY
Herum Fajarwati menyampaikan persentase penduduk miskin DIY per Maret 2025 tercatat 10,23 persen. Angka tersebut turun 0,17 persen poin dari September 2024 yang berada di level 10,40 persen.
Herum menilai penurunan ini menjadi tanda positif upaya pemerintah, meski belum menuntaskan masalah kemiskinan struktural di DIY.
“Kami mencatat ekonomi DIY tumbuh 5,11 persen pada Triwulan I-2025 secara tahunan. Namun, kehidupan rakyat masih sulit karena kenaikan garis kemiskinan dan kebutuhan pokok,” kata Herum saat rilis di Kantor BPS DIY, Jumat (25/7/2025).
Herum mengungkapkan garis kemiskinan DIY pada Maret 2025 mencapai Rp626.363 per kapita per bulan, naik 2,12 persen dibanding September 2024. Kenaikan garis kemiskinan ini menunjukkan harga kebutuhan dasar semakin mahal.
BPS DIY mendata mayoritas penduduk miskin berada di perdesaan, meski tren penurunannya lebih tajam.
Herum mencatat kemiskinan di perdesaan turun 0,85 persen poin, sedangkan di perkotaan justru naik 0,05 persen poin. Hal ini menunjukkan penurunan kemiskinan di perdesaan menopang penurunan kemiskinan total DIY.
Herum Fajarwati menjelaskan beras menjadi komoditas penyumbang garis kemiskinan terbesar. Di perkotaan, kontribusi beras mencapai 20,15 persen, sedangkan di perdesaan mencapai 23,25 persen.
Selain beras, rokok kretek filter, daging ayam ras, telur ayam ras, dan kue basah ikut mendongkrak garis kemiskinan.
“Kami juga mencatat rata-rata rumah tangga miskin di DIY memiliki 4,26 orang anggota keluarga dengan garis kemiskinan rumah tangga mencapai Rp2,66 juta,” tegas Herum.
Kenaikan Indeks Kedalaman dan Keparahan
BPS DIY menyatakan meskipun angka kemiskinan menurun, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan justru naik tipis.
Indeks kedalaman kemiskinan (P1) naik 0,029 poin dibanding September 2024, menandakan rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan.
Kemudian, indeks keparahan kemiskinan (P2) naik 0,006 poin, menandakan ketimpangan di antara kelompok miskin semakin tajam.
Herum menegaskan penurunan kemiskinan DIY tidak terlepas dari program bantuan sosial yang digelontorkan selama Januari-Maret 2025, seperti Bantuan Pangan Beras, BPNT, PKH, PIP, MBG, BLT Dana Desa, dan JSLU dari APBD DIY. Namun, ia menegaskan bansos bukan solusi permanen menghapus kemiskinan.
“Kami mencatat ketimpangan pengeluaran di DIY tercermin dari Gini Ratio sebesar 0,426 pada Maret 2025. Nilai itu turun dari September 2024 yang mencapai 0,428, namun masih menunjukkan adanya kesenjangan,” ujar Herum.
Herum mengingatkan pemerintah dan semua pihak agar tidak puas dengan penurunan angka kemiskinan ini.
Ia menekankan pentingnya menciptakan lapangan kerja yang inklusif, meningkatkan kualitas pendidikan, dan menstabilkan harga pangan agar rakyat DIY dapat hidup layak tanpa bergantung bansos. (ef linangkung)
