KabarJawa.com— Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul menemukan banyak ketidaksesuaian laporan di lapangan terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi (MBG).
Fakta-fakta mencengangkan terungkap dalam rapat koordinasi antara Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih dan 47 Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dari ketidaksinkronan data hingga pelanggaran kapasitas dapur, temuan ini menyoroti perlunya perbaikan sistem pengawasan dan komunikasi antarinstansi.
Catatan Program MBG Gunungkidul
Bupati Endah mengungkapkan hasil verifikasi lapangan yang sangat berbeda dengan laporan resmi. Dari laporan yang masuk, 44 dapur sudah beroperasi penuh.
Namun, setelah tim turun ke lapangan, hanya 27 dapur yang benar-benar aktif, sedangkan empat dapur lainnya justru ditutup tanpa pemberitahuan.
“Fakta di lapangan berbeda jauh dengan laporan yang kami terima. Bahkan ada laporan yang menyebut 104 ribu penerima manfaat dari target 174 ribu, padahal realitasnya jauh di bawah angka itu,” tegas Endah saat rapat di Ruang Handayani, Jumat (31/10/2025).
Endah menilai perbedaan data ini menandakan lemahnya pengawasan di tingkat pelaksana. Ia bahkan mencontohkan ada instansi militer yang tidak mengetahui pembangunan dapur di area mereka sendiri.
“Ini menunjukkan koordinasi lintas sektor belum berjalan baik. Harus ada evaluasi menyeluruh, bukan sekadar klarifikasi di atas kertas,” ujarnya dengan nada tegas.
Instruksi Tegas Bupati: Benahi Komunikasi dan Transparansi
Menindaklanjuti temuan itu, Endah langsung menginstruksikan perbaikan sistem komunikasi dan transparansi data.
Ia menegaskan mulai pekan depan, setiap kapanewon wajib menggelar rapat internal antara Kepala Puskesmas, Lurah, dan Tim Kelompok Kecamatan untuk memastikan pelaksanaan MBG sesuai pedoman.
Selain itu, Pemkab akan membentuk grup komunikasi resmi antar pelaksana MBG. Grup ini berfungsi sebagai wadah laporan real-time terkait menu harian, jumlah penerima manfaat, hingga evaluasi gizi harian.
“Langkah ini untuk memastikan fungsi kontrol dan pengawasan berjalan berkelanjutan, bukan hanya ketika ada inspeksi,” kata Endah.
Ia menegaskan, program MBG harus menjadi instrumen nyata penurunan angka stunting dan peningkatan kualitas gizi anak-anak sekolah, bukan sekadar proyek administratif.
“Program ini menyentuh masa depan generasi Gunungkidul. Maka, kejujuran data dan tanggung jawab di lapangan menjadi hal yang tidak bisa ditawar,” tandasnya.
Pemkab Gunungkidul berencana menggelar evaluasi menyeluruh program MBG dalam dua pekan ke depan. Evaluasi ini akan melibatkan Inspektorat, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta tim dari BGN.
Tujuannya, memastikan bahwa setiap rupiah anggaran dan setiap porsi makanan benar-benar tersalurkan tepat sasaran.
“Kami tidak ingin program yang niatnya baik justru kehilangan makna karena data yang salah dan koordinasi yang lemah. Semua harus kembali ke tujuan awal: memperbaiki gizi masyarakat Gunungkidul, terutama anak-anak,” pungkas Bupati Endah.
Juknis Baru
Sementara itu, Ketua Satgas MBG Kabupaten Gunungkidul sekaligus Sekda Gunungkidul, Sri Suhartanta, menyoroti paparan dari para Koordinator Wilayah MBG.
Ia belum menjelaskan perubahan terbaru dalam Surat Keputusan Badan Gizi Nasional (BGN) tentang Perubahan Ke-3 Petunjuk Teknis (Juknis) Penyelenggaraan MBG Tahun 2025.
“Tadi belum dipaparkan, padahal sangat penting karena juknis ini akan berpengaruh besar terhadap sistem pelaksanaan di lapangan,” ujar Sri.
Dalam juknis terbaru, setiap dapur SPPG hanya boleh melayani maksimal 2.500 penerima manfaat, terdiri dari 2.000 siswa dan 500 penerima nondidik. Namun, batas tersebut bisa dilampaui jika dapur memiliki juru masak bersertifikat nasional.
Fakta di lapangan justru menunjukkan banyak pelanggaran. Dari 27 dapur aktif, 15 dapur melayani lebih dari 2.500 penerima manfaat, dengan sebagian bahkan mendekati 4.000 orang.
Berikut beberapa di antaranya.
- SPPG Tepus: 3.171 penerima
- SPPG Wonosari 3: 2.979 penerima
- SPPG Wonosari 2: 3.944 penerima
- SPPG Patuk Semoyo: 3.580 penerima
- SPPG Karangmojo Ngipak: 2.721 penerima
- SPPG Karangmojo Jatiayu: 3.803 penerima
- SPPG Ponjong Sumbergiri: 3.405 penerima
- SPPG Wonosari Siraman: 3.519 penerima
- SPPG Playen Logandeng: 3.997 penerima
- SPPG Semin Kemejing: 3.404 penerima
- SPPG Wonosari Baleharjo: 3.520 penerima
- SPPG Paliyan Mulusan: 3.567 penerima
- SPPG Purwosari Giripurwo: 2.733 penerima
- SPPG Ngawen Tancep: data terperinci
“Data ini menjadi dasar evaluasi untuk memastikan setiap dapur sehat berjalan sesuai juknis dan memiliki kapasitas yang layak. Kalau overload, maka perlu dikaji ulang agar kualitas layanan gizi tidak menurun,” tegas Sri. (ef linangkung)
