KabarJawa.com – Ancaman kekeringan mulai menghampiri sejumlah wilayah di Kabupaten Gunungkidul seiring masuknya musim kemarau.
Di tengah potensi kemarau yang diperkirakan berlangsung lebih panjang, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul justru harus menghadapi tantangan baru setelah anggaran untuk program droping air bersih dipangkas pada 2026.
Meski alokasi anggaran berkurang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gunungkidul memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.
Strategi penanganan kini difokuskan pada pemanfaatan anggaran di tingkat kapanewon sebelum dana cadangan BPBD digunakan.
Anggaran Berkurang, Kapasitas Distribusi Ikut Turun
Kepala Bidang Kesiapsiagaan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi BPBD Gunungkidul, Nanang, menjelaskan pagu awal anggaran droping air bersih tahun ini mencapai Rp380,5 juta.
Dengan anggaran tersebut, BPBD memperkirakan mampu mendistribusikan sekitar 1.500 tangki air bersih selama musim kemarau.
Namun kebijakan efisiensi belanja daerah membuat anggaran dipangkas menjadi Rp346,5 juta. Dampaknya, kapasitas distribusi juga ikut menurun menjadi sekitar 1.150 tangki air bersih.
Menurut Nanang, jumlah distribusi tersebut masih bersifat dinamis karena dipengaruhi biaya operasional di lapangan, terutama harga bahan bakar.
“Jumlah bantuan yang dikirim sifatnya dinamis karena juga dipengaruhi kenaikan harga BBM,” ujarnya.
Kondisi itu membuat BPBD harus menghitung secara cermat kebutuhan distribusi agar bantuan tetap menjangkau wilayah yang benar-benar membutuhkan.
Dana Kapanewon Jadi Garda Terdepan
Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, penanganan kekeringan kini tidak sepenuhnya mengandalkan anggaran BPBD.
Pemerintah daerah mengoptimalkan anggaran yang telah disiapkan masing-masing kapanewon agar respons terhadap kebutuhan air bersih bisa dilakukan lebih cepat.
Dari 18 kapanewon di Kabupaten Gunungkidul, 12 kapanewon telah memiliki alokasi anggaran khusus untuk menghadapi musim kemarau.
Wilayah tersebut meliputi:
- Purwosari
- Panggang
- Paliyan
- Tanjungsari
- Tepus
- Rongkop
- Girisubo
- Patuk
- Gedangsari
- Nglipar
- Semanu
- Ponjong
Dengan dukungan anggaran tersebut, pemerintah kapanewon dapat langsung melakukan droping air bersih tanpa harus menunggu bantuan dari BPBD.
Langkah ini diharapkan mempercepat pelayanan ketika permintaan air mulai meningkat.
Enam Kapanewon Masih Bergantung pada BPBD
Sementara itu, masih terdapat enam kapanewon yang belum memiliki anggaran khusus untuk penanganan kekeringan.
Wilayah tersebut meliputi:
- Wonosari
- Saptosari
- Karangmojo
- Playen
- Semin
- Ngawen
Apabila wilayah-wilayah tersebut mengalami kekeringan dalam beberapa bulan mendatang, distribusi air bersih diperkirakan akan lebih banyak mengandalkan dukungan BPBD Gunungkidul.
Karena itu, koordinasi antara pemerintah kabupaten, kapanewon, kalurahan, hingga relawan menjadi faktor penting agar pelayanan tetap berjalan meski anggaran lebih terbatas.
Status Siaga Kekeringan Berlaku Hingga Agustus
Sebagai langkah antisipasi, BPBD Gunungkidul telah menetapkan Status Siaga Bencana Hidrometeorologi Kekeringan mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026.
Penetapan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 154/KPTS/2026 dan menjadi dasar bagi seluruh instansi untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi krisis air bersih.
Dengan status tersebut, pemerintah dapat mempercepat koordinasi apabila terjadi peningkatan kebutuhan distribusi air di wilayah terdampak.
Dana BPBD Digunakan Setelah Anggaran Kapanewon Habis
Kepala Pelaksana BPBD Gunungkidul, Purwono, menegaskan bahwa anggaran BPBD difungsikan sebagai dana cadangan.
Artinya, pemerintah akan lebih dulu memanfaatkan anggaran yang tersedia di masing-masing kapanewon sebelum menggunakan anggaran milik BPBD.
“Anggaran BPBD bersifat cadangan dan digunakan jika anggaran di kapanewon sudah habis,” kata Purwono.
Kebijakan tersebut sekaligus menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar tidak terjadi tumpang tindih penggunaan anggaran antara pemerintah kapanewon dan BPBD.
Dengan pola ini, setiap wilayah didorong memaksimalkan sumber daya yang dimiliki sebelum mengajukan bantuan tambahan kepada pemerintah kabupaten.
Ringkasan Penanganan Kekeringan 2026
| Keterangan | Data |
|---|---|
| Anggaran awal | Rp380,5 juta |
| Anggaran setelah efisiensi | Rp346,5 juta |
| Target distribusi awal | 1.500 tangki |
| Estimasi distribusi terbaru | ±1.150 tangki |
| Kapanewon memiliki anggaran | 12 |
| Kapanewon belum memiliki anggaran | 6 |
| Status siaga kekeringan | 1 Juni–31 Agustus 2026 |
Masyarakat Diminta Mulai Menghemat Air
BPBD mengingatkan bahwa keberhasilan menghadapi musim kemarau tidak hanya bergantung pada pemerintah. Partisipasi masyarakat dalam menggunakan air secara bijak dinilai sama pentingnya.
Penggunaan air untuk kebutuhan yang tidak mendesak diharapkan dapat dikurangi sejak sekarang agar cadangan air tetap tersedia ketika musim kemarau mencapai puncaknya.
Prediksi kemarau yang lebih panjang menjadi peringatan bagi seluruh pihak untuk meningkatkan kewaspadaan lebih awal.
Di tengah keterbatasan anggaran, kolaborasi antara pemerintah, relawan, dunia usaha, hingga masyarakat akan menjadi kunci agar distribusi air bersih tetap berjalan lancar dan kebutuhan ribuan warga Gunungkidul dapat terpenuhi sepanjang musim kemarau 2026.
