KabarJawa.com– Deru suara pengeras terdengar di kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta, Rabu (17/6/2026). Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus turun ke jalan membawa semangat perlawanan, menyuarakan kritik terhadap berbagai kebijakan nasional.
Di tengah lalu lalang wisatawan dan aktivitas masyarakat yang tetap berjalan, gelombang massa dari Aliansi UMY Bergerak (AUB) dan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memadati kawasan bersejarah tersebut.
Mereka datang dengan membawa bendera, spanduk, serta berbagai atribut aksi yang berisi tuntutan dan aspirasi.
Di sisi lain, jajaran Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bersama Polresta Yogyakarta hadir mengawal seluruh rangkaian kegiatan.
Polisi tidak hanya menjaga keamanan di lokasi aksi, tetapi juga memberikan pelayanan sejak keberangkatan massa hingga seluruh peserta kembali ke kampus masing-masing.
Aksi Mahasiswa Yogyakarta di Titik Nol Kilometer
Aksi penyampaian pendapat di muka umum itu berlangsung mulai pukul 13.57 WIB hingga 17.27 WIB. Sekitar 470 mahasiswa mengikuti kegiatan tersebut. Massa berasal dari Aliansi UMY Bergerak dan elemen mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Sejak siang hari, para peserta mulai berdatangan ke kawasan Titik Nol Kilometer. Mereka bergerak secara berkelompok sambil membawa berbagai atribut aksi.
Sebuah kendaraan pikap yang berada di lokasi berubah fungsi menjadi mimbar orasi. Dari atas kendaraan itulah para mahasiswa secara bergantian menyampaikan pandangan, kritik, serta tuntutan mereka kepada pemerintah.
Suasana sempat memanas ketika sejumlah orator menyampaikan kritik tajam terhadap berbagai kebijakan yang membebani masyarakat. Namun, massa tetap menjalankan aksi secara tertib di bawah pengawasan aparat keamanan.
Aliansi UMY Bergerak Serukan Pembebasan Nasional
Aliansi UMY Bergerak mengusung tema besar bertajuk “Menuju Pembebasan Nasional”. Tema tersebut menjadi payung bagi berbagai tuntutan yang mereka suarakan selama aksi berlangsung.
Melalui orasi yang bergema di jantung Kota Yogyakarta, mahasiswa mendesak pemerintah menghentikan berbagai kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
Mereka juga menuntut penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) dan kebutuhan pokok yang dianggap semakin memberatkan masyarakat.
Selain itu, massa aksi meminta pemerintah menghentikan kriminalisasi terhadap masyarakat sipil dan kelompok-kelompok yang menyuarakan kritik.
Mereka juga mendesak penguatan sektor pendidikan dan kesehatan agar dapat diakses secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Tidak hanya itu, mahasiswa turut menyoroti persoalan ketimpangan penguasaan lahan. Mereka mendesak pemerintah mempercepat pelaksanaan reforma agraria sebagai bagian dari upaya menciptakan keadilan sosial bagi masyarakat.
Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Soroti Sejumlah Regulasi
Sementara itu, elemen mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta membawa sejumlah isu yang tidak kalah penting.
Mereka menyuarakan tuntutan penghentian program MBG dan KDMP yang menjadi bagian dari perhatian mereka terhadap arah kebijakan nasional.
Dalam orasinya, mahasiswa juga meminta pencabutan Undang-Undang Polri dan Undang-Undang TNI. Mereka menilai regulasi tersebut perlu dikaji ulang agar tetap sejalan dengan semangat reformasi dan demokrasi.
Selain itu, mahasiswa mendorong revisi aturan terkait pendanaan partai politik guna menciptakan sistem politik yang lebih transparan dan akuntabel.
Isu reforma agraria kembali mengemuka sebagai salah satu tuntutan utama yang mereka anggap mendesak untuk segera direalisasikan.
Polisi Kawal Aksi dengan Pendekatan Persuasif dan Humanis
Di balik berlangsungnya aksi yang cukup besar tersebut, aparat kepolisian menjalankan pelayanan pengamanan dengan pendekatan persuasif dan humanis.
Personel Polda DIY dan Polresta Yogyakarta mengatur lalu lintas di sekitar lokasi agar aktivitas masyarakat tetap berjalan normal meskipun kawasan Titik Nol Kilometer padat dengan massa aksi.
Petugas juga melakukan pemantauan secara menyeluruh terhadap seluruh rangkaian kegiatan. Pengamanan tidak hanya berfokus pada lokasi aksi, tetapi juga mencakup perjalanan peserta sejak keberangkatan hingga kembali ke kampus masing-masing.
Langkah tersebut memastikan tidak terjadi gangguan keamanan maupun potensi risiko yang dapat membahayakan peserta aksi ataupun masyarakat umum.
Kepala Bidang Humas Polda DIY, Kombes Pol Ihsan, S.I.K., menegaskan bahwa kehadiran aparat kepolisian dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, kepolisian memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar kegiatan penyampaian pendapat dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan tetap menghormati hak-hak warga negara dalam menyampaikan aspirasi.
“Kepolisian hadir untuk memberikan pelayanan agar kegiatan penyampaian aspirasi dapat berjalan dengan aman dan tertib serta memastikan aktivitas masyarakat tetap berjalan. Kami menghormati kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa pengamanan tidak bertujuan membatasi ruang demokrasi, melainkan memastikan seluruh pihak dapat menjalankan aktivitasnya secara aman dan nyaman.
Kesalahpahaman Soal Anggota Intelijen Sempat Mencuat
Di tengah berlangsungnya aksi, muncul informasi mengenai seorang anggota intelijen kepolisian yang sempat diamankan oleh mahasiswa di lingkungan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Informasi tersebut dengan cepat menjadi perhatian berbagai pihak.
Menanggapi hal itu, Kombes Pol Ihsan menjelaskan bahwa anggota tersebut memang merupakan personel Polda DIY yang menjalankan tugas berdasarkan surat perintah pelayanan penyampaian pendapat di muka umum.
Ia menerangkan bahwa keberadaan personel tersebut merupakan bagian dari upaya pemantauan untuk memastikan seluruh peserta aksi dapat kembali ke kampus dengan aman dan selamat setelah kegiatan berakhir.
“Anggota yang berada di lokasi baik yang berpakaian dinas maupun tertutup merupakan bagian dari pelaksanaan pelayanan untuk mengawal dan memastikan peserta aksi kembali ke kampus dalam keadaan aman dan selamat,” jelasnya.
Kesalahpahaman yang sempat terjadi tidak berlangsung lama. Melalui komunikasi yang intensif antara kepolisian, pihak rektorat, dan mahasiswa, situasi dapat segera dikendalikan.
Pendekatan dialogis yang dikedepankan seluruh pihak berhasil meredam ketegangan tanpa menimbulkan konflik lanjutan. Aparat kepolisian dan mahasiswa akhirnya menemukan titik pemahaman yang sama mengenai keberadaan personel tersebut.
Kombes Pol Ihsan menyampaikan apresiasi kepada pihak kampus dan mahasiswa yang telah membangun komunikasi secara baik selama proses penyelesaian berlangsung.
“Situasi saat ini kondusif. Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak rektorat dan mahasiswa atas komunikasi dan koordinasi yang terjalin sangat baik sehingga kesalahpahaman ini dapat terselesaikan dengan baik, dan anggota kami telah kembali ke Polda,” tambahnya.
Di tengah perbedaan pandangan dan beragam tuntutan, seluruh rangkaian kegiatan akhirnya berakhir dalam suasana kondusif.
Mahasiswa berhasil menyampaikan aspirasi mereka, sementara aparat kepolisian menjalankan tugas pelayanan dan pengamanan hingga seluruh peserta kembali ke kampus masing-masing dengan selamat. (ef linangkung)
