KABARJAWA – Pemerintah Indonesia secara resmi menghentikan impor komoditas strategis padi dan jagung. Kebijakan ini menandai langkah serius menuju swasembada pangan nasional.
Pemerintah menyatakan bahwa kebutuhan padi dan jagung dalam negeri dapat terpenuhi berkat peningkatan produktivitas dan perluasan lahan tanam di berbagai daerah.
Pertemuan Nasional Masyarakat Perlindungan Tanaman dan Hewan Indonesia
Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI, Dr. Yudi Sastro, S.P., M.P., menegaskan komitmen pemerintah untuk memperbanyak luas tanam dan menjaga keberhasilan hingga panen.
Ia menyampaikan hal ini dalam Pertemuan Nasional Masyarakat Perlindungan Tanaman dan Hewan Indonesia (MPTHI) yang berlangsung di Auditorium Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM), Jumat (13/6).
“Kami akan memperluas area tanam padi dan jagung serta menjaga agar tanaman benar-benar panen. Di sinilah perlindungan tanaman menjadi krusial. Tanpa itu, mustahil mencapai produktivitas optimal,” tegas Yudi Sastro.
Dirjen Tanaman Pangan juga mengajak para ahli dan praktisi perlindungan tanaman yang tergabung dalam MPTHI untuk mendukung langkah pemerintah.
Ia menilai forum seperti MPTHI mampu menjadi jembatan kolaborasi antara akademisi, birokrasi, dan praktisi lapangan. Kolaborasi ini diyakininya akan memperkuat ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan petani.
“Kita tidak bisa berbicara ketahanan pangan jika tidak memperkuat perlindungan tanaman. Organisme pengganggu bisa merusak seluruh sistem. Tanpa perlindungan, kita hanya akan terus mengulang kegagalan,” ujar Yudi Sastro menekankan.
Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas), Dr. Sarwo Edhy, turut mendukung pernyataan tersebut. Ia menjelaskan bahwa Bapanas memegang tanggung jawab besar untuk menjamin ketersediaan 13 bahan pokok utama, termasuk beras, jagung, dan kedelai. Pihaknya menargetkan penurunan jumlah daerah rawan pangan secara bertahap.
“Saat ini ada 68 kabupaten/kota yang tergolong rawan pangan, turun dari 74 daerah sebelumnya. Tahun ini, kami targetkan tinggal 64 daerah,” jelas Sarwo Edhy.
Sarwo Edhy juga menyoroti pentingnya gerakan stop food waste atau penghentian pemborosan pangan. Menurut data dari BPS dan FAO, Indonesia kehilangan hingga 30 persen makanan akibat pemborosan. Ia mengajak masyarakat untuk berbelanja dan makan secara bijak.
“Kami akan melakukan sosialisasi dari pusat hingga daerah agar masyarakat sadar pentingnya makan secukupnya dan tidak berlebihan dalam berbelanja,” katanya.
Perlindungan Tanaman Lokal
Ketua Umum MPTHI, Sutarto Alimoeso, menyampaikan bahwa perlindungan tanaman harus menjadi pilar utama dalam strategi ketahanan pangan. Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mencapai swasembada tanpa memperkuat perlindungan tanaman.
“Perlindungan tanaman bukan sekadar mengusir tikus atau membasmi ulat. Kita bicara soal ketahanan terhadap perubahan iklim, ancaman penyakit tanaman, dan degradasi lahan,” ujar Sutarto.
Ia menyerukan agar ilmuwan, praktisi, regulator, hingga pelaku industri bersinergi dalam memastikan keberlanjutan pertanian. MPTHI, menurutnya, hadir sebagai penghubung strategis yang menjamin produksi pertanian tetap tinggi, aman, dan berdaya saing.
Guru Besar Fakultas Pertanian UGM, Prof. Subejo, turut menegaskan pentingnya sinergi antara kebijakan dan praktik perlindungan tanaman. Ia mengapresiasi pertemuan nasional MPTHI karena telah menyediakan ruang diskusi yang mempertemukan akademisi, birokrat, dan petani.
“Forum ini sangat strategis. Kita bisa membahas praktik perlindungan tanaman dan hewan secara menyeluruh, lalu merumuskan kebijakan berbasis data lapangan,” ujar Prof. Subejo.
Sebagai organisasi yang aktif dalam perlindungan tanaman, MPTHI terus berkomitmen melakukan advokasi dan pendampingan kepada petani serta pemerintah.
MPTHI berperan penting dalam meminimalkan dampak negatif serangan hama, penyakit tanaman, serta efek perubahan iklim terhadap produksi pangan nasional.
Pertemuan Nasional MPTHI tahun ini mengusung tema Perlindungan Tanaman Bersinergi Mendukung Tercapainya Swasembada Pangan Berkelanjutan.
Kegiatan ini berawal dengan pembukaan pameran produk pertanian, yang secara simbolis dibuka dengan pemotongan pita oleh Dirjen Tanaman Pangan, Ketua Umum MPTHI, Sekretaris Utama Bapanas, dan Prof. Subejo.
Dengan semangat kolaborasi lintas sektor, pemerintah, akademisi, dan praktisi perlindungan tanaman menegaskan satu visi bersama: memperkuat ketahanan pangan Indonesia melalui peningkatan produksi dalam negeri, perlindungan tanaman berkelanjutan, serta pengendalian pemborosan pangan.
Langkah penghentian impor padi dan jagung ini menjadi tonggak sejarah menuju kemandirian pangan Indonesia. Ini sebuah lompatan yang tak hanya memerlukan benih dan pupuk, tetapi juga perlindungan, sinergi, dan kesadaran nasional yang utuh. (ef linangkung)
