KabarJawa.com– Aula megah Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2025), menjadi saksi kesungguhan pemerintah daerah seluruh Indonesia dalam memperkuat komitmen menjaga integritas birokrasi.
Musyawarah Nasional (Munas) VII Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) tahun ini berlangsung penuh semangat dengan tema besar Menjaga Integritas Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Kreatif.
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) turut ambil bagian dalam momentum penting ini. Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X, hadir langsung mewakili Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X.
Kehadiran beliau menjadi wujud nyata komitmen DIY untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, berintegritas, dan berpihak pada rakyat.
Suasana forum tampak penuh semangat ketika Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus membuka acara secara resmi. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa APPSI memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah pusat dalam menjaga integritas pemerintahan daerah.
“APPSI bukan sekadar forum koordinasi, tetapi garda depan dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di seluruh Indonesia,” tegas Wiyagus.
Munas APPSI 2025
Munas VII APPSI 2025 tidak hanya menjadi ajang pertemuan para kepala daerah, tetapi juga menjadi refleksi atas tanggung jawab besar di era baru pemerintahan.
Di tengah tuntutan masyarakat terhadap birokrasi yang cepat, bersih, dan profesional, APPSI tampil sebagai poros penting penguat tata kelola pemerintahan nasional.
Dengan semangat kolaborasi dan integritas, para pemimpin daerah berikrar untuk menjaga kepercayaan rakyat.
Wiyagus mengurai dengan rinci empat aspek utama yang harus diperkuat pemerintah daerah agar integritas birokrasi terjaga.
- Transparansi dan akuntabilitas
- Partisipasi publik
- Inovasi kreatif
- Pemberantasan korupsi
Keempat aspek tersebut, katanya, merupakan pilar utama tata kelola pemerintahan modern yang selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto.
“Presiden Prabowo Subianto menyerukan agar setiap pemimpin menjalankan pemerintahan yang bersih dan adil. Pemerintah daerah memiliki peran besar untuk mewujudkan itu melalui pengelolaan anggaran dan kebijakan yang berpihak pada masyarakat,” ujar Wiyagus.
Ia menegaskan, korupsi masih menjadi ancaman utama pembangunan nasional. Karena itu, baik aparatur pusat maupun daerah wajib menegakkan pengelolaan keuangan publik secara jujur dan terbuka.
“Integritas tidak bisa dibangun dengan retorika. Ia harus hadir dalam setiap keputusan, setiap kebijakan, dan setiap rupiah uang rakyat yang dikelola,” tambahnya.
Teknologi Digital sebagai Benteng Integritas
Dalam kesempatan itu, Wiyagus juga menyoroti pentingnya transformasi digital dalam pemerintahan. Menurutnya, penerapan sistem digital seperti e-katalog dan e-government mampu menekan potensi penyalahgunaan kewenangan di birokrasi.
“Digitalisasi birokrasi adalah jawaban terhadap tantangan lama yang menghantui tata kelola pemerintahan. Dengan teknologi, kita bisa menciptakan sistem yang efisien, transparan, dan akuntabel,” jelasnya.
Ia menambahkan, Presiden telah menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah, eksekutif, legislatif, maupun yudikatif – untuk bersatu membangun ekosistem pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Wiyagus juga menekankan agar APPSI memperkuat peran sebagai wadah sinergi antarprovinsi. Organisasi ini, katanya, harus menjadi ruang kolaborasi strategis dalam peningkatan kapasitas daerah, penguatan otonomi, dan optimalisasi peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.
“Kolaborasi adalah kekuatan baru. APPSI harus menjadi ruang berbagi praktik terbaik antarprovinsi, agar semua daerah bisa maju bersama,” katanya.
Kementerian Dalam Negeri memberikan apresiasi atas konsistensi APPSI dalam membangun kapasitas anggota.
Melalui forum best practice, sosialisasi regulasi, hingga kemitraan antardaerah, APPSI terbukti menjadi katalisator profesionalitas pemerintahan provinsi di Indonesia.
Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X menyampaikan bahwa semangat menjaga integritas pemerintahan daerah sejalan dengan arah pembangunan di DIY.
Pemda DIY terus berinovasi dalam memperkuat transparansi publik melalui platform digital, peningkatan kualitas layanan masyarakat, serta penguatan moralitas birokrasi.
“Kami percaya bahwa pemerintahan yang bersih bukan hanya soal sistem, tetapi juga tentang kejujuran dan keteladanan pemimpin. DIY akan terus berkomitmen menjaga integritas birokrasi untuk rakyat,” ujarnya. (ef linangkung)
