KabarJawa.com – Kasus dugaan kekerasan dan penelantaran anak di Daycare Little Aresha, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, terus berkembang dan memantik perhatian luas.
Jumlah laporan yang masuk bertambah cepat. Hingga kini, tercatat 194 laporan diterima pemerintah terkait dugaan perlakuan terhadap anak-anak di tempat penitipan tersebut.
Gelombang laporan itu tidak hanya membuka persoalan hukum, tetapi juga memunculkan keresahan baru di kalangan orang tua pekerja di Yogyakarta. Banyak keluarga mengaku mulai ragu menitipkan anak ke daycare setelah kasus ini mencuat.
Komnas Perlindungan Anak Soroti Sistem Pengawasan Daycare
Komisioner Bidang Edukasi dan Sosialisasi Komnas Perlindungan Anak Pusat, Cornelia Agatha, meminta pemerintah segera melakukan pembenahan sistem pengawasan daycare secara menyeluruh.
Menurutnya, pengelola tempat penitipan anak tidak cukup hanya memenuhi aspek administratif atau fasilitas fisik.
Pengasuhan anak, kata dia, membutuhkan empati, kesabaran, dan perspektif perlindungan anak yang kuat.
“Perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah, masyarakat, dan lembaga harus berkolaborasi,” tegas Cornelia.
Pernyataan itu muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap kasus Little Aresha yang kini menjadi salah satu kasus daycare paling disorot di Yogyakarta dalam beberapa waktu terakhir.
Komnas Perlindungan Anak memastikan pihaknya akan terus mengawal proses penanganan kasus agar seluruh korban memperoleh perlindungan dan pendampingan yang layak.
194 Laporan Masuk, Sebagian Anak Sudah Dipindahkan
Kepala DP3AP2KB Kota Yogyakarta, Retnaningtyas, mengungkapkan seluruh laporan yang masuk telah melalui asesmen awal untuk menentukan bentuk pendampingan terhadap korban.
Laporan tidak hanya datang dari anak yang masih aktif berada di daycare tersebut, tetapi juga dari alumni atau anak yang sebelumnya pernah dititipkan di Little Aresha.
“Semua laporan sudah kami lakukan asesmen untuk menentukan langkah pendampingan yang tepat,” ujarnya.
Dari total laporan yang diterima, sebanyak 88 anak telah dievakuasi ke 39 daycare lain yang bekerja sama dengan pemerintah. Langkah itu dilakukan agar orang tua tetap memiliki tempat pengasuhan sementara saat harus bekerja.
Namun proses pemindahan anak ternyata tidak selalu berjalan mudah.
Sejumlah orang tua disebut masih mengalami trauma mendalam. Ada yang mengaku sulit percaya lagi pada layanan penitipan anak setelah mengetahui dugaan perlakuan yang dialami anak mereka.
Dalam beberapa kasus, orang tua bahkan memilih berhenti menggunakan daycare meski harus mengatur ulang jam kerja atau bergantian menjaga anak dengan pasangan maupun keluarga.
Trauma Orang Tua Jadi Sorotan
Pemerintah Kota Yogyakarta juga mulai memberi perhatian pada kondisi psikologis orang tua korban.
Kabag Kesra Setda Kota Yogyakarta yang akrab disapa Eno mengatakan banyak orang tua mengalami tekanan emosional dan rasa bersalah setelah kasus ini mencuat.
Sebagian merasa gagal melindungi anak mereka, padahal penitipan anak sebelumnya dipilih agar orang tua tetap bisa bekerja.
“Padahal mereka harus bekerja. Trauma inilah yang coba kami urai dan hilangkan,” kata Eno.
Untuk membantu pemulihan psikologis keluarga korban, Pemkot Yogyakarta menggandeng 94 psikolog guna memberikan pendampingan intensif kepada orang tua.
Di lapangan, proses pendampingan tidak hanya menyasar anak-anak korban. Orang tua juga menjadi kelompok yang banyak membutuhkan konseling karena tekanan mental muncul hampir setiap hari setelah kasus ini viral.
Ada yang mengaku sulit tidur. Sebagian lain merasa terus dihantui rasa khawatir saat harus meninggalkan anak untuk bekerja.
Kasus Little Aresha Jadi Alarm Baru Pengawasan Daycare
Kasus Little Aresha kini dianggap sebagai alarm keras bagi sistem pengawasan daycare di Indonesia.
Di tengah meningkatnya kebutuhan tempat penitipan anak, pengawasan terhadap lembaga pengasuhan dinilai belum sepenuhnya menyentuh kualitas pengasuhan di lapangan.
Banyak pihak mulai mendorong evaluasi menyeluruh, mulai dari:
- seleksi tenaga pengasuh,
- pengawasan aktivitas harian,
- audit berkala daycare,
- hingga sistem pengaduan orang tua.
Sejumlah orang tua di Yogyakarta juga mulai mempertanyakan standar operasional daycare yang selama ini berjalan. Ada yang mengaku baru menyadari minimnya pengawasan setelah kasus ini mencuat ke publik.
Komnas Perlindungan Anak menilai kasus serupa berpotensi terulang jika pengawasan hanya berhenti pada administrasi tanpa melihat praktik pengasuhan sehari-hari.
Saat ini publik masih menunggu langkah konkret pemerintah terkait pembenahan tata kelola daycare. Bagi banyak keluarga korban, persoalan ini bukan lagi sekadar kasus hukum, tetapi menyangkut rasa aman anak-anak dalam masa tumbuh kembang mereka.
