KabarJawa.com – Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menjerat kepala daerah di Provinsi Jawa Timur.
Dalam periode yang berdekatan, tiga kepala daerah tersangkut kasus dugaan korupsi dan kini menjalani proses hukum.
Tiga pejabat yang dimaksud adalah Bupati Ponorogo, Wali Kota Madiun, serta Bupati Tulungagung. Ketiganya merupakan kepala daerah periode 2025–2030.
Gubernur Sampaikan Keprihatinan
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyampaikan keprihatinannya atas rangkaian kasus tersebut.
Pernyataan itu disampaikan usai menghadiri peringatan Hari Lahir ke-80 Muslimat NU di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, pada Minggu, 12 April 2026.
Menurut Khofifah, pemerintah provinsi telah melakukan berbagai upaya pencegahan melalui koordinasi intensif dengan kepala daerah di wilayahnya.
“Kami melakukan koordinasi cukup intensif. Ada grup WhatsApp kepala daerah, dan kami juga berkomunikasi dengan tim KPK,” ujarnya.
Upaya Pencegahan Telah Dilakukan
Khofifah menjelaskan bahwa KPK tidak hanya menjalankan fungsi penindakan, tetapi juga melakukan pendekatan preventif.
Seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Timur disebut telah mengikuti forum pembahasan bersama KPK terkait potensi risiko korupsi.
“Sebetulnya semua kabupaten dan kota sudah pernah dipanggil satu per satu oleh KPK. Harapan kami jelas, semua bisa menjaga pemerintahan yang bersih dan tata kelola yang baik,” katanya.
Meski demikian, kasus korupsi masih terjadi di tingkat daerah.
Hal ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan yang telah dilakukan belum sepenuhnya efektif menekan praktik pelanggaran.
Proses Hukum Diserahkan ke KPK
Terkait penanganan kasus, Khofifah menegaskan bahwa pemerintah provinsi menyerahkan sepenuhnya kepada KPK sebagai lembaga yang berwenang.
“Kalau yang sudah terjadi seperti ini, tentu kami menyerahkan kepada aspek hukum. KPK memiliki kewenangan untuk mencari format penanganannya,” tegasnya.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan melakukan intervensi terhadap proses hukum yang sedang berjalan.
Sorotan terhadap Tata Kelola Pemerintahan
Kasus yang melibatkan tiga kepala daerah tersebut kembali menyoroti pentingnya integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Peristiwa ini menjadi perhatian publik karena berkaitan langsung dengan pengelolaan anggaran dan kebijakan di tingkat lokal.
Selain berdampak pada keuangan negara, kasus korupsi juga memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.
