KabarJawa.com – Isu kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB tahun 2026 ramai diperbincangkan di berbagai platform media sosial di Jawa Tengah.
Percakapan tersebut mencuat di sejumlah grup Facebook hingga konten video pendek yang memperlihatkan warga mengeluhkan nominal pajak pada STNK yang dinilai melonjak dibanding tahun sebelumnya.
Kondisi itu memicu keresahan publik. Banyak pemilik kendaraan mengaku terkejut saat mengetahui jumlah yang harus dibayarkan terasa lebih tinggi.
Menanggapi situasi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akhirnya memberikan penjelasan resmi sekaligus menyiapkan langkah konkret untuk meredam kegelisahan masyarakat.
Pemprov Tegaskan Tidak Ada Kenaikan Tarif Dasar
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan tidak ada kenaikan tarif dasar Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2026.
Berdasarkan penjelasan resmi Pemerintah Provinsi Jateng, disebutkan bahwa Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menginstruksikan adanya relaksasi pajak guna meringankan beban masyarakat.
Pemerintah daerah menyiapkan diskon sebesar 5 persen dari pokok pajak sebagai bentuk respons atas keluhan yang berkembang luas.
Langkah tersebut diambil setelah mencermati dinamika di masyarakat, termasuk berbagai unggahan yang viral di media sosial.
Penjelasan Sekda Soal Alasan Mengapa Pajak Tahun Ini Terasa Lebih Tinggi
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, memaparkan penjelasan agar masyarakat memahami latar belakang perubahan nominal yang dirasakan saat ini.
Salah satu faktor yang memengaruhi adalah penerapan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Dalam regulasi tersebut terdapat kebijakan opsen yang berdampak pada struktur penerimaan pajak daerah. Selain itu, terdapat faktor lain yang turut berpengaruh, yakni berakhirnya program diskon pada tahun sebelumnya.
Contohnya, pada awal tahun 2025, masyarakat mendapatkan keringanan melalui program Relaksasi Merah Putih dengan potongan sebesar 13,94 persen.
Instruksi Gubernur – Relaksasi 5 Persen Sedang Dikaji
Merespons berbagai keluhan yang berkembang, Gubernur Jawa Tengah disebut telah mengambil langkah dengan meminta pengkajian kebijakan relaksasi baru untuk tahun 2026.
“Bapak Gubernur memerintahkan pengkajian kemungkinan menerapkan relaksasi untuk Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2026,” ungkap Sekda Sumarno tak lama ini.
Kebijakan yang sedang disiapkan tersebut memiliki sejumlah rincian awal. Besaran potongan direncanakan kurang lebih 5 persen dari pokok pajak kendaraan.
Program ini juga dirancang berlaku hingga akhir tahun 2026. Tujuan utama relaksasi tersebut adalah menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan keseimbangan pembangunan daerah tetap terjaga.
“Kajian ini akan kami laporkan, dan setelah mendapat arahan Pak Gubernur, tentu saja akan kita tindak lanjuti,” ujar Sumarno.
Program Balik Nama Gratis Tetap Berjalan
Di tengah isu kenaikan pajak, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memastikan bahwa program pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk penyerahan kedua atau BBNKB II tetap dilanjutkan pada tahun 2026.
Kebijakan ini memberikan keringanan bagi masyarakat yang membeli kendaraan bekas, baik sepeda motor maupun mobil. Biaya pokok balik nama dibebaskan sepenuhnya.
Namun, nantinya terdapat sejumlah komponen yang tetap harus dibayarkan, yakni Pajak Kendaraan Bermotor tahunan, Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk STNK, BPKB, dan pelat nomor, serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan melalui Jasa Raharja.
Dengan skema tersebut, masyarakat tetap mendapatkan manfaat pengurangan beban administrasi tanpa menghapus kewajiban pembayaran komponen lain yang bersifat reguler.
Ramai Keluhan Soal Kenaikan Pajak Kendaraan hingga Konten Lama Pemprov Jadi Sorotan
Sebelumnya, diberitakan bahwa di tengah memanasnya isu PKB 2026, warganet turut menyoroti kembali unggahan lama dari akun TikTok resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, @humasjateng, yang diunggah pada 14 Mei 2025.
Dalam video, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi tampah menyampaikan imbauan terkait program pemutihan pajak yang berlaku pada tahun lalu. Ia mengingatkan masyarakat untuk memanfaatkan program tersebut sebelum batas waktu berakhir.
“Saya imbau masyarakat untuk segera (membayar pajak) batas waktunya sampai tanggal 30 Juni 2025,” paparnya saat mnejelaskan mengenai program pemutihan pajak yang berlaku tahun lalu, sebagaimana dilansir KabarJawa.com pada Minggu, 15 Februari 2026.
“Dan pemutihan ini menjadi tanggung jawab masyarakat wajib pajak bahwa tahun 2026 nanti harus bayar pajak. Karena pemutihan ini seyogyanya kan hanya pemutihan bagi mereka yang sudah mati (pajaknya), tapi ke depan wajib pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar,” ujarnya.
“Dan ini harus kita laksanakan kan yang akan ditagih oleh Kabupaten/Kota bahkan tingkat desa nanti akan ikut serta dalam rangka menghadirkan pajak kendaraan bermotor,” pungkasnya.
Video tersebut kembali ramai dikomentari setelah isu nominal pajak kendaraan tahun 2026 mencuat di media sosial. Tak sedikit warganet yang kemudian mengungkapkan keluhannya yang mana mereka merasa pajak tahun ini terasa lebih tinggi.***
