KabarJawa.com – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengajak seluruh pemerintah desa untuk mengambil peran yang lebih besar dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menjadi pemasok utama bahan pangan.
Langkah tersebut dinilai mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus menggerakkan perekonomian desa melalui pemanfaatan potensi lokal.
Ajakan itu disampaikan Ahmad Luthfi saat menghadiri Penandatanganan Surat Dukungan Asta Cita Presiden Republik Indonesia yang diprakarsai Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP Papdesi) di Koperasi Desa Merah Putih Bergas Kidul, Kabupaten Semarang, Sabtu 27 Juni 2026.
Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara DPD Papdesi bersama sejumlah kementerian dan lembaga untuk memperkuat kolaborasi antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), serta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
BUMDes dan KDMP Diproyeksikan Perkuat Rantai Pasok MBG
Menurut Ahmad Luthfi, BUMDes dan KDMP memiliki posisi penting dalam membangun rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis.
Keduanya dapat berperan mulai dari menghimpun hasil produksi petani, peternak, dan nelayan, memastikan kualitas bahan pangan tetap terjaga, hingga menyalurkannya kepada SPPG.
Ia menilai kolaborasi yang telah dibangun melalui penandatanganan nota kesepahaman harus benar-benar diwujudkan dalam implementasi di lapangan.
“Saya sangat mendukung MoU yang kita laksanakan. Tetapi kami minta jangan hanya sebatas MoU. Kita harus ikut cek, recheck, dan final check, sehingga program ini benar-benar membumi di masyarakat,” ujarnya.
Desa Didorong Mengelola SPPG agar Nilai Tambah Dinikmati Masyarakat
Selain sebagai penyedia bahan pangan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mendorong agar BUMDes mampu berkembang menjadi pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.
Dengan skema tersebut, pengelolaan rantai pasok Program MBG dapat dilakukan secara menyeluruh oleh desa, mulai dari penyediaan bahan baku hingga distribusi makanan bergizi kepada masyarakat. Model ini diharapkan memberikan nilai tambah ekonomi sekaligus membuka peluang usaha baru bagi masyarakat desa.
Untuk mendukung efisiensi operasional, dapur-dapur SPPG juga diarahkan menggunakan energi yang lebih ramah lingkungan, salah satunya Compressed Natural Gas (CNG).
Penggunaan energi tersebut diharapkan mampu mendukung keberlanjutan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Jateng Miliki Potensi Besar Mendukung Program MBG
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis di wilayahnya mencapai lebih dari 9 juta orang. Untuk melayani jumlah tersebut, tersedia 4.382 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.
Selain itu, Jawa Tengah juga memiliki lebih dari 8.500 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dinilai menjadi modal kelembagaan penting dalam memperkuat ekosistem Program MBG.
Ahmad Luthfi menegaskan pemerintah provinsi siap menerima berbagai masukan maupun keluhan masyarakat terkait pelaksanaan program tersebut di tingkat desa.
Ia juga menekankan pentingnya mengutamakan produk unggulan dan kearifan lokal agar Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga mampu memberdayakan potensi ekonomi desa.
Menko Pangan Minta SPPG Utamakan Produk Desa
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan menegaskan bahwa seluruh SPPG harus mengoptimalkan bahan pangan yang tersedia di desa.
Menurutnya, Koperasi Desa Merah Putih dibentuk sebagai infrastruktur ekonomi desa yang memiliki fungsi strategis, bukan sekadar tempat berjualan.
“SPPG wajib membeli bahan pangan dari Koperasi Desa Merah Putih, BUMDes, koperasi desa, atau usaha desa lainnya. Tidak boleh mengambil dari tempat lain jika potensi di desa tersedia,” katanya.
Papdesi Optimistis Kolaborasi Desa Mampu Tingkatkan Kesejahteraan
Ketua DPP Papdesi, Wargiyati, berharap sinergi antara Koperasi Desa, BUMDes, dan SPPG dapat menjadi penggerak baru bagi roda perekonomian desa.
“Kami berharap Koperasi Desa dan Bumdes dapat bersinergi sebagai pemasok bahan pangan dari potensi desa masing-masing, untuk mendukung program MBG. Dengan begitu, perekonomian desa berputar dan kesejahteraan masyarakat ikut meningkat,” ucapnya.
Ia menilai pemanfaatan potensi lokal sebagai sumber pasokan bahan pangan akan menciptakan perputaran ekonomi yang lebih besar di desa sehingga manfaat Program Makan Bergizi Gratis dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.***
